Wartawan, DPRD, dan Pemda DIY Tolak Deppen

28 November 2008 in Layang Kabar
Tags: Aliansi Jurnalis Independen, Departemen Penerangan, Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Informasi, Orde Baru jilid II, Persatuan Wartawan Indonesia, unjuk rasa

Kompas, Yogyakarta, Selasa, 31 Juli 2001

Kalangan wartawan, DPRD, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (30/7), menegaskan sikap penolakannya terhadap rencana menghidupkan kembali Departemen Penerangan (Deppen) maupun yang sejenis. Mereka menilai, pembentukan kembali lembaga yang sudah dilikuidasi tersebut sama saja dengan mengantar tatanan kehidupan masyarakat pada Orde Baru jilid II yang memasung kebebasan menyuarakan pendapat.
Pernyataan penolakan tersebut terwujud dalam sebuah unjuk rasa di Gedung DPRD DIY dan Kompleks Kepatihan, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Unjuk rasa melibatkan sekitar 50 wartawan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Informasi (Kombi). Mereka antara lain berasal dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta, Pers Mahasiswa, intelektual kampus, dan LSM.
Di Gedung DPRD DIY mereka diterima Wakil Ketua DPRD Nur Achmad Affandi, Ketua Komisi Krisnam, dan Anggota Komisi E Imam Samroni. Sedangkan di Kepatihan, sedianya mereka diterima Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Namun, karena Sultan punya acara lain di Keraton, wartawan diterima Sekda DIY Bambang Susanto Priyohadi.
Aspirasi wartawan antara lain disampaikan Ketua PWI Cabang Yogyakarta Octo Lampito dan Ketua AJI Yogyakarta R Fadjri. Keduanya menilai, selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, Deppen digunakan sebagai alat menindas kebebasan pers, sekaligus memasung kebebasan masyarakat untuk menerima informasi. Hal itu tak hanya berdampak buruk pada tatanan demokrasi, tetapi juga mematikan usaha pers dari sisi ekonomi. Korbannya antara lain majalah Tempo dan Detik.
Penolakan yang sama dilancarkan insan pers di Bali, yang disambut baik Ketua DPRD Bali Wesnawa. “Informasi sebagai bagian dari ruang publik terbukti memiliki mekanisme untuk mengatur dirinya sendiri sehingga tidak memerlukan departemen untuk mengaturnya,” kata Rofiqi dari Komunitas Informasi Bebas Bali (KIBB).
Dia menegaskan bahwa pada kenyataannya telah muncul lembaga-lembaga independen yang terkait dengan informasi. “Lembaga yang muncul atas prakarsa masyarakat itulah yang bisa dioptimalkan untuk mengatur informasi. Lebih dari itu, sebagaimana diterapkan di negara demokrasi, informasi wajib dibebaskan dari intervensi penyelenggara kekuasaan,” tegasnya.
Namun, sumber Kompas tadi malam mengungkapkan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri sebetulnya tidak pernah memiliki rencana untuk menghidupkan Departemen Penerangan.
“Yang sedang dipikirkan adalah semacam direktorat komunikasi dan informasi, yang kemungkinan di bawah Sekretariat Negara atau Departemen Telekomunikasi. Direktorat ini pun tidak akan memiliki hak atau wewenang membuat regulasi, tetapi hanya bertugas memberikan penerangan mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas. Itu saja,” kata sumber tersebut.

Tidak khawatir
Berbeda dengan yang lain, seorang wartawan senior Aceh, Drs Dahlan TH, berpendapat, pembentukan kembali Departemen Penerangan tidak akan menghambat kebebasan pers, karena masalah kebebasan pers telah diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 44 Tahun 1999.
“Saya pikir, masyarakat pers tidak perlu khawatir dihidupkannya kembali Deppen, karena masalah kebebasan pers sudah diatur,” katanya kepada Antara di Banda Aceh, Senin.
Menurut Dahlan, selama ini -sejak dibubarkannya Deppen- tidak ada lembaga yang melakukan pengendalian terhadap penerbitan sehingga banyak surat kabar yang gulung tikar.
Ia menyebutkan, pada waktu masih ada Deppen pada masa Pemerintahan Presiden Habibie, sedikitnya telah dikeluarkan 1.800 Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), namun kini SIUPP yang masih beroperasi tinggal sekitar 40 persen saja.
Keadaan ini terjadi, karena tidak ada standardisasi yang dibuat sebuah lembaga seberapa jauh tingkat kejenuhan dalam menampung penerbitan, katanya. (ag/nar/isw/Antara)