Sabtu, 06 September 2003
Yogyakarta, Kompas – Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme penetapan diakui sejumlah anggota DPRD DIY akan memunculkan masalah di masa mendatang. Namun, mekanisme itu tidak dapat dihindari karena arus besar fraksi di DPRD dan masyarakat DIY menginginkan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX ditetapkan sebagai [...]
Kedaulatan Rakyat, Edisi Khusus, 31/12/2007 10:08:56
BADAN Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DIY membantah telah mengulur-ulur waktu pencairan insentif guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT). Menurut Plt BPKD DIY, Drs Bambang Wisnu Handoyo SH, pencairan dana tersebut baru dapat dilakukan jika sudah ada pengajuan dari Dinas Pendidikan DIY. Sedangkan pihak dinas, baru dapat mengajukan ke [...]
Kedaulatan Rakyat, Rubrikasi 01/10/2007 08:30:39
LANGKAH pemerintah melakukan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalitas guru, sebenarnya merupakan keharusan seperti diamanatkan dalam UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Hanya saja, karena waktu pelaksanaannya yang begitu pendek dikhawatirkan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Apalagi dengan jumlah guru yang harus mengikuti program tersebut sampai 2,3 juta guru di seluruh [...]
Kedaulatan Rakyat, Universitaria, Tuesday, 03 July 2007
Politik/Sultan HB X
http://www.yogyakartapress.com/index3.php?id=999900&no=51&terkait=sultan%20hb%20x&urutan=20070415144400
15/04/2007
LIPUTAN KHUSUS:
Kedaulatan Rakyat, Rubrikasi 31/03/2008 08:45:53
