Banyak Terjadi Pelecehan Pendidikan

1 Desember 2008 in Layang Kabar
Tags: DPRD DIY, Human Development Index, SLB, SPP

Media Indonesia, Yogyakarta, Jumat, 26 April 2002

Pengamat pendidikan Imam Samroni Spd menegaskan, saat ini banyak terjadi pelecehan maupun kejahatan pendidikan. “Tidak hanya di Yogyakarta, tetapi hampir di semua wilayah,” katanya kepada Media, Kamis (25/04), kemarin.
Ditemui di gedung DPRD DIY, Imam yang juga anggota Komisi E DPRD DIY itu mengemukakan, kejahatan pendidikan itu sebenarnya banyak dilakukan oleh negara. Sedangkan pelecehan pendidikan banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat. “Tetapi, secara umum pelecehan pendidikan pada aspek paling kecil hingga kejahatan pendidikan itu sangat mudah ditemukan di sekitar kita,” jelasnya.
Ia mencontohkan dalam penyelenggaraan pendidikan luar biasa (PLB), selama ini yang digarap pemerintah hanya pada aspek persekolahan semata. Sedangkan aspek lainnya dibiarkan. Menurut dia, dalam penyelenggaraan PLB itu, pemerintah tidak pernah memikirkan kelanjutan setelah pendidikan itu sendiri terlaksana, “Atau si anak yang sekolah di sekolah luar biasa (SLB) itu lulus.”
Menurut dia, yang dilakukan hanyalah melatih para siswa SLB itu sendiri untuk memiliki kemampuan, sedangkan aspek pekerjaan setelah memiliki kemampuan itu tidak pernah diselenggarakan. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah hanya sebatas memberi latihan sedangkan masalah ketenagakerjaannya dibiarkan begitu saja.
Bahkan, katanya, dalam masalah ini tidak terjadi match antara program yang dibuat Depdiknas dan Depsos atau Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di tingkat provinsi.
Sedangkan di tataran yang lebih rendah, di antaranya yang berupa pelecehan pendidikan, pelakunya sebenarnya tidak hanya dari kalangan penyelenggara pendidikan sendiri akan tetapi juga dari kalangan masyarakat.
Ia juga mencontohkan, capaian HDI (human development index) yang menempatkan Jakarta di urutan teratas Indonesia dan DIY berada di urutan kedua, namun masih terjadi demo guru karena masalah kesejahteraan.
Hal semacam ini, lanjutnya, dalam waktu pendek masih merupakan pelecehan pendidikan, namun jika berlangsung lama bisa menjadi kejahatan pendidikan yang dilakukan oleh negara karena tidak memperhatikan kesejahteraan guru.
Ia mencontohkan, banyak di antara orang tua yang tidak setuju dengan adanya kenaikan sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) ataupun uang pendidikan atau harus membayar uang les tambahan di sekolah. Namun, banyak orang tua yang bangga dengan mengikutkan anaknya ke lembaga pengayaan pendidikan yang selama ini menggunakan nama lembaga bimbingan belajar.
Lebih lanjut dikatakan, adanya lembaga bimbingan belajar itu di satu sisi memang baik, namun di sisi lain juga menjadi pelecehan pendidikan. “Dilematis memang,” katanya.
Menyinggung masalah kesejahteraan guru, Imam mengemukakan, memang sangat ironis dengan harapan negara terhadap mereka. Menurut dia, saat ini masih banyak para guru yang tidak mampu membeli buku-buku kependidikan atau yang mampu menaikkan kemampuan mereka meski hanya tiga bulan sekali membelinya.
“Jangankan membeli buku, di sekitar kita masih banyak guru yang untuk berlangganan koran saja tidak mampu,” katanya.
Hal semacam itu, lanjutnya, berbeda dengan kondisi para guru di Malaysia yang bisa dipastikan bahwa setiap tiga bulan para guru itu bisa membeli buku, dan hampir setiap sembilan tahun bisa naik haji. (mediaindonesia)