Sultan Hamengku Buwono X: Penduduk DIY Semakin Sejahtera

1 Desember 2008 in Layang Kabar
Tags: fluktuatif, Laporan Pertanggungjawaban, Pendapatan Asli Daerah, rasio gini, Sidang Paripurna DPRD DIY, Tingkat kesejahteraan

Kompas, Yogyakarta, Selasa, 26 Agustus 2003

Tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai membaik sejak tahun 1998 hingga 2001. Ini dapat dilihat dari indeks kemiskinan yang terus membaik dan angka pengangguran yang semakin menurun. Selain itu, kualitas hidup penduduk DIY juga jauh lebih baik dibandingkan dengan provinsi tetangga.
Gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk DIY dalam tiga tahun itu disampaikan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono (HB) X dalam Sidang Paripurna DPRD DIY dengan agenda pemaparan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur DIY, Senin (25/8), di Yogyakarta.
Semakin sejahteranya penduduk ditunjukkan dengan menurunnya indeks kemiskinan manusia (IKM) penduduk DIY dari 18,7 tahun 1998 menjadi 15,9 tahun 2001. Menurut Gubernur, dibandingkan dengan daerah lain yang bersinggungan dengan DIY, seperti Kabupaten Magelang, Purworejo, dan Klaten, tingkat kesejahteraan penduduk DIY masih lebih baik. IKM Kabupaten Magelang tahun 2001 adalah 20,7, Purworejo (22,8), dan Klaten (24,4).
Jumlah fakir miskin tahun 2002 di DIY tercatat 9,15 persen dari jumlah total penduduk. Kondisi itu pun masih dianggap lebih baik dibanding Kabupaten Magelang yang jumlah fakir miskinnya mencapai 10,39 persen dari seluruh penduduknya, Purworejo (10,51 persen), dan Klaten (10,21 persen).
Dari aspek ketenagakerjaan, jumlah pengangguran juga mengalami penurunan sejak tahun 1998 sampai 2001 sebesar 1,12 persen. Kendati demikian, laju pengangguran tahun 2003 meningkat sebesar 0,93 persen.
Secara umum, kualitas hidup penduduk DIY, yang antara lain meliputi rata-rata lamanya hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup layak, masih lebih baik dibanding daerah lainnya. Berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM), hingga tahun 2001 DIY menempati urutan kedua dengan skor 68,7 di bawah Provinsi DKI Jakarta yang mencatat angka 72,5. Angka itu masih lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang mencatat skor 64,6 dan Jawa Timur dengan angka 61,8.
Meskipun demikian, Sultan HB X menegaskan, kita tidak boleh terjebak dalam data kuantitatif semata. Sebab, dalam kenyataan di lapangan masih ada jurang antara warga yang kaya dan miskin.
Distribusi pendapatan masyarakat selama tahun 1999- 2002 juga dinilai cukup merata. Rasio gini (perimbangan antara persentase GNP/Gross National Product terhadap jumlah penduduk) tahun 2000 membaik menjadi 0,30 dari tahun sebelumnya 0,36. Tahun 2001, rasio gini menurun menjadi 0,34, dan tahun 2002 membaik lagi hingga 0,25. Data tersebut mengindikasikan ketimpangan relatif berkisar antara 0,30-0,40, yang menggambarkan distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan sedang.

PAD meningkat
Kendati kondisi sosial politik terpuruk akibat krisis, secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY sejak tahun 1998 sampai 2002 meningkat rata-rata 44,25 persen. Tetapi, peningkatan PAD dibarengi merosotnya nilai tukar rupiah.
Laju pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif. Tahun 1999, laju pertumbuhan mencapai 0,99 persen dan meningkat menjadi 4,02 persen pada tahun 2000. DIY sempat mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 3,29 persen, yang disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, serta terpuruknya sektor pariwisata akibat imbas peristiwa peledakan bom di World Trade Center, Amerika Serikat (AS). Namun, tahun 2002, pertumbuhan ekonomi DIY mengalami percepatan menjadi 3,42 persen.
Dari sisi investasi, total penanaman modal asing juga mengalami fluktuasi. Tahun 1999, total investasi meningkat menjadi 10,5 dollar AS dari tahun sebelumnya, enam juta dollar AS. Tahun 2000, investasi asing turun menjadi 3,9 juta dollar AS dan meningkat lagi menjadi 10,1 juta dollar AS tahun berikutnya. Memasuki tahun 2002, investasi kembali meningkat menjadi 19,8 juta dollar AS.
Sebaliknya, investasi domestik cenderung turun sejak tahun 2000. Tahun 2000, investasi domestik tercatat Rp 119,9 miliar, tahun 2001 turun menjadi Rp 105,0 miliar, dan tahun 2002 kembali turun menjadi Rp 43,4 miliar.
Simpanan publik berupa giro, tabungan, dan simpanan berjangka setiap tahun meningkat rata-rata 19,12 persen. Tahun 2003, dana tersimpan sebesar Rp 8,773 triliun dengan jumlah kredit tersalur hingga Mei 2003 sebesar Rp 3,044 triliun.

Harus bisa diakses
LPJ Gubernur DIY rencananya akan ditanggapi masing- masing fraksi di DPRD DIY pada sidang paripurna tanggal 1 September 2003. Sejumlah anggota DPRD DIY mengatakan, fraksinya akan mempelajari dulu LPJ tersebut sebelum menyatakan menerima atau menolaknya.
Immawan Wahyudi dari Fraksi Amanat Nasional (F-AN) mengatakan, fraksinya melihat beberapa bagian LPJ yang perlu dikritisi. Namun, dia tidak mau menyebutkan bagian yang dimaksud itu.
Imam Samroni dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) menilai, seharusnya LPJ tersebut tidak hanya disampaikan kepada fraksi, melainkan juga kepada masyarakat luas melalui saluran komunikasi yang ada. Pasalnya, fraksi hanya bisa mengonsultasikan LPJ pada partai dan konstituennya serta kalangan terbatas. (BSW)