Jurnalis Demo Tolak Kembalinya Deppen

Bernas, Yogyakarta, Selasa, 31 Juli 2001

Gagasan menghidupkan kembali Departemen Penerangan (Deppen) terus mendapat tentangan dari banyak pihak. Senin (30/7) kemarin, para jurnalis dari beberapa kota menggelar aksi unjuk rasa menentang kembalinya Deppen. Aksi antara lain terjadi di Kota Yogya, Solo, Semarang, Bali. Selain itu, beberapa organisasi juga mengeluarkan pernyataan sikap yang intinya menolak Deppen.

Senin kemarin, para jurnalis Yogyakarta yang tergabung dalam berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana pemunculan kembali Deppen. Aksi itu berlangsung di DPRD DIY Senin kemarin (30/7), yang kemudian dilanjutkan di Kantor Gubernur di Kepatihan Yogyakarta dan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya.

Para pengunjuk rasa terdiri dari anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independent (Aji), Forum Wartawan Yogya Anti Pengekangan Pers (FWYAPP) dan Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Informasi (Kombi). Di DPRD DIY, mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Nur Achmad Affandi, anggota FKB Imam Samroni SPd dan Ketua Komisi A Krisnam. Sedang di Kepatihan, mereka diterima oleh Sekda DIY Ir Bambang Susanto Priyohadi MPA di Gedung Pracimosono. Di antara pengunjukrasa tampak Ketua AJI Yogya R Fadjri dan Ketua PWI Yogya Octo Lampito.

Layaknya demonstrasi, mereka juga membawa berbagai poster yang antara lain bertuliskan: “Tolak Deppen atau penguasa baru; Awas bahaya laten Deppen; Deppen = Monster, Deppen alat politik Penguasa komunisme, Deppen kendaraan politik parlemen dan eksekutif; Ministry of Information No, Independent Journalism yes, Deppen = Fasis”.

Kematian demokrasi

Di DPRD DIY masing-masing ketua organisasi membacakan pernyataan sikapnya. Pernyataan sikap dari beberapa organisasi itu bermuara pada tuntutan untuk menolak rencana penghidupan kembali Deppen dalam kabinet Mega- Hamzah Haz. Sebab, menghidupkan Deppen berarti melemparkan kembali pada kehidupan Orba serta berarti kematian demokrasi. Mereka menolak segala bentuk intervensi pemerintah terhadap kehidupan pers yang didukung undang-undang.

“Untuk itu, pemerintah hendaknya tidak membentuk institusi apapun yang nantinya akan menghambat kebebasan pers dalam menjalankan peran dan fungsinya,” tegas Octo Lampito.

Secara administrasi, mereka juga menyerukan pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali pasal-pasal dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, khususnya pasal yang masih menghambat pelaksanaan kebebasan pers. Mereka juga menyerukan kepada seluruh masyarakat yang merasa dirugikan untuk menggunakan hak jawab atau menempuh jalur hukum dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

Menanggapi hal itu, Nur Achmad Affandi menegaskan bahwa paradigma pembangunan memang telah berubah, di mana pemerintah sekarang ini bertindak sebagai pelayan masyarakat. Maka itu menurutnya, tidak selayaknya pemerintah membentuk institusi yang mengurusi soal penerangan kepada masyarakat.

Khusus di DIY, Keberadaan Badan Informasi Daerah (dalam struktur kelembagaan yang baru-red), tidak melakukan pengekangan kepada pers dan masyarakat. Namun badan itu bertugas untuk mensupport informasi ke masyarakat guna memunculkan otoaktivitas masyarakat secara demokratis.

Sementara Imam Samroni menyatakan tegas-tegas menolak Deppen dengan konsekuensi bahwa DPR RI harus mengagendakan hal itu dan MPR RI secepatnya menyelesaikan amandemen UUD 1945, sehingga di dalam lembaran negara menjadi jelas bahwa Deppen memang tidak bisa dihidupkan kembali.

Sedangkan di Kepatihan, Sekda DIY Ir Bambang Susanto Priyohadi MPA menegaskan bahwa keberadaan pers selama ini telah memiliki nilai yang positif karena telah memacu independensi dan kehidupan demokratis. Ditegaskan bahwa DIY adalah salah satu provinsi yang memasang arah pembangunan demokrasi dengan orientasi kerakyatan. “Itu artinya, bahwa kebebasan pendapat adalah sesuatu yang paling hakiki,” ujarnya.

Alat kekuasaan

Aksi menolak kembalinya Deppen juga digelar di kota-kota lain. Senin kemarin, Komunitas Wartawan Surakarta (KWS) menggelar aksi di Solo. Pernyataan sikap KWS yang menolak Deppen ditandatangani oleh 59 wartawan, baik dari media lokal maupun nasional di Solo.

Mewakili seluruh penandatangan, 15 wartawan di Solo, Senin (30/7), menemui pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi DPRD Solo. KWS diterima Yusuf Hidayat (Wakil Ketua DPRD Solo yang juga ketua F-Partai Golkar), Faried Badres (ketua F-PDIP), Hasan Mulachela (ketua F-Pembaharuan), Siswandi (Wakil ketua F-TNI), Sahil Al-Hasni (Ketua Komisi A) dan Heru Notonegoro (ketua Komisi E).

Secara pribadi, keenam anggota dewan tersebut menyetujui aspirasi KWS agar Megawati tidak menghidupkan lagi Deppen. Pihak dewan berjanji akan mengirim aspirasi tersebut lewat faksmili. Aspirasi dikirim kepada pimpinan DPR dan pimpinan MPR, dan juga pimpinan pusat partai maupun organisasi mereka masing-masing.

Di Semarang, 10 pemuda dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) berdemo menentang dihidupkannya kembali Deppen. Menurut mereka, Deppen hanya akan menjadi alat kekuasaan untuk memanipulasi data dan kebenaran sehingga hak masyarakat akan informasi yang benar tidak terpenuhi.

Di Bali, sedikitnya 50 wartawan dan anggota LSM Bali yang dipimpin Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bali, Rofiqi Hasan, mendatangi DPRD Bali guna menyampaikan seruan mereka berkaitan dengan munculnya wacana untuk menghidupkan kembali Deppen.

Mereka mengingatkan pemerintah untuk mempercayakan pengaturan menyangkut informasi kepada lembaga seperti Dewan pers, Komisi Penyiaran Independen dan Komisi Informasi atau lembaga sejenis yang diprakarsai masyarakat. Tuntutan itu mendapat dukungan dari Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa SH.

Tidak bebas

Sejumlah organisasi dan LSM juga mengeluarkan pernyataan sikap. Kepala Bidang Operasional LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Yogyakarta A Budi Hartono SH mengharapkan kepada pemerintahan Megawati Soekarnoputri agar jangan bersikap apriori terhadap pemerintahan sebelumnya semasa dipimpin KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sehingga, upaya perbaikan sistem pemerintahan yang dinilai baik semasa Gus Dur supaya dipertahankan. Khususnya, tentang penghapusan Departemen Penerangan (Deppen). Dasar penghapusan itu menurut Gus Dur untuk menjamin kebebasan pers.

Hal itu disampaikan Budi Hartono, Senin (30/7) di ruang kerjanya. Dikatakan, rencana penghidupan kembali lembaga itu sebenarnya bertentangan dengan pasal 19 Deklarasi HAM (Hak Asasi Manusia) yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta menerima dan menyampaikan informasi atau gagasan melalui media apa pun dengan tidak memandang batas negara.

Artinya, dengan dibentuknya Deppen, maka kebebasan pers akan dipasung oleh lembaga itu. Sehingga, akan berlanjut dengan upaya pembungkaman insan pers ke arah pembredelan pers yang bertentangan dengan Undang-undang (UU) Pokok Pers pasal 14 No 21/1982 dan pasal 28 UUD 1945.

“Deppen itu kan model rezim Orde Baru (Orba -red). Karena itu, bila menghendaki penyempurnaan reformasi hendaknya Mega segera menghilangkan segala bentuk pembentukan lembaga tersebut. Itu kan sudah tak sesuai dengan alam reformasi,” katanya.

Kelompok Jurnalis Peduli Anak “PENA” Yogya juga menyatakan penolakannya. PENA menyatakan sangat memprihatinkan agenda/rencana untuk menghidupkan Deppen. Penghidupan Deppen jelas-jelas mempertajam ketidakpedulian elit politik terhadap nasib rakyat.

Menurut PENA, skenario pembentukan Deppen hanyalah didorong oleh kepentingan bagi-bagi kursi (jatah menteri) lintas fraksi untuk mengakomodasi balas jasa partai-partai yang berhasil mengganti pemerintahan. Demi “dagang sapi” elit politik rela menghidupkan kembali alat represi (Deppen).

Pers dengan demikian diancam untuk tidak dapat bebas lagi mengangkat realitas masyarakat. “Bagi Pena yang peduli terhadap pemberdayaan hak-hak anak, Deppen akan menjadi ganjalan bagi jurnalis untuk mengangkat isu-isu pemberdayaan anak, karena Deppen pastilah mewakili penolakan terhadap perjuangan demokratisasi informasi. Termasuk eksplorasi informasi atas kesewenang-wenangan negara terhadap hak-hak anak,” tulis Didid Adidananta dari PENA dalam press release yang diterima Bernas, Senin (30/7).

Di Jakarta, Forum Asosiasi Telematika Swasta Nasional Indonesia (FATSNI) menolak dihidupkannya Deppen dan Depsos. FATSNI mengajukan usulan agar Kabinet Mega-Haz membentuk departemen baru dengan memisahkan Ditjen Postel Dephub jadi Departemen Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika).

“Usul ini pernah kita lontarkan sejak Gus Dur menjadi Presiden sebagai pengganti Deppen tapi ditolak. Kini kita ajukan lagi berdasarkan dengan lobi-lobi kami, departemen ini bakal dibentuk,” kata Roy RM Suryo, pakar telekomunikasi dan dosen UGM Yogyakarta mewakili Forum ATSNI di Jakarta, Senin (30/7).

Menurut Roy, jika Deppen hidup akan dapat memberangus kebebasan pers. Maka perlu departemen baru hasil `sempalan` Ditjen Postel Dephub yang dipisahkan tetapi digabungkan dengan `sempalan` eks Ditjen Penerbangan menjadi Departemen Telematika. Pembentukan Departemen Telematika ini karena beban Dephub terlalu berat sementara pelaksanaan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi belum dapat berjalan baik, begitu pula RUU Telematika. (hbk/ant/dtc/rts/sun)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

One response to “Jurnalis Demo Tolak Kembalinya Deppen

  • David

    INI BUKTINYA : PUTUSAN SESAT PERADILAN INDONESIA

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan demi hukum atas Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung
    di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’. Maka benarlah statemen KAI : “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap”. Bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah sangat jauh sesat terpuruk dalam kebejatan.
    Quo vadis hukum Indonesia?

    David
    (0274)9345675

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: