Tak Ada Instruksi Penyunatan di BLPT

Bernas, Kota, Sabtu, 9 Februari 2001

Kakanwil Depdiknas DIY Drs Soenardjo, menegaskan secepatnya akan memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap Kepala Balai Latihan dan Pendidikan Terpadu (BLPT) Yogya Drs Wiyono. Langkah itu diambil untuk cross check atas penyunatan uang kelebihan mengajar 115 guru BLPT. Jika Wiyono terbukti bersalah akan diberi sanksi.
“Kami tidak pernah tahu dan tidak ada instruksi untuk melakukan pemotongan tersebut. Apalagi kelebihan jam mengajar itu merupakan hak guru,” tandas Kakanwil Depdiknas DIY Drs Soenardjo, didampingi Kasubag Penerangan Drs Bambang Sutikno, saat dihubungi Bernas di ruang kerjanya, Jumat (9/2).
Sebelumnya telah diwartakan, sekitar 115 orang instruktur (guru) di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogya merasa resah. Pasalnya, uang kelebihan jam mengajar telah disunat oleh Kepala BLPT Yogyakarta. Alasannya, pemotongan uang itu selain dibagi rata juga diserahkan ke Kanwil Depdiknas DIY dan Depdiknas Jakarta untuk uang pelicin (Bernas, 9/2).
Soenardjo menyatakan keprihatinannya dengan ulah yang dilakukan Kepala BLPT tersebut. Selain itu ia juga tidak mengetahui secara persis maksud pernyataan Kepala BLPT tersebut yang mengatakan bahwa pemotongan uang kelebihan mengajar itu sudah wajar. “Kami akan segera memanggilnya untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya,” tandasnya.
Sementara itu Kepala BLPT Drs Wiyono didampngi Seksi Pendidikan Hanggoro H Spd di Kantor Redaksi Bernas menyatakan, informasi yang disampaikan oleh sejumlah guru tidak benar. Sebab jumlah uang Kelebihan Jam Mengajar (KJM) itu sudah diterimakan sesuai dengan proporsi jam mengajar mereka.
Bahkan jika dihitung secara realita jumlah uang yang diterima oleh para guru itu justru di atas jumlah yang seharusnya mereka terima serta tidak dibebani pajak penghasilan. Oleh karena itu mereka justru mempertanyakan hitungan yang dipakai oleh para guru sehingga mereka berani mengatakan bahwa dana KJM telah disunat sebesar Rp 11,5 juta. “Wong jumlahnya saja hanya Rp 12 juta kok mereka mengatakan saya menyunat uang Rp 11,5 juta. Pedoman mereka dari mana?” ucap Wiyono.
Wiyono juga mengatakan setiap ada permasalahan, ia pasti mengikutsertakan wakil-wakil guru agar nantinya tak timbul permasalahan. Pendistribusian uang KJM ini juga telah dimusyawarahkannya dengan para wakil guru pada 30 Januari 2001.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DIY HM Umar, kepada Bernas, Jumat (9/2) mengatakan masalah penyunatan di BLPT Yogya adalah lagu lama yang pernah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Komisi belum bisa menilai sebelum diketahui duduk persoalannya. “Lha yang terjadi mereka sudah melakukan musyawarah atau belum, kalau memang sudah musyawarah kan itu sudah kesepakatan bersama,” ujarnya.
Sedangkan anggota komisi E Imam Samroni SPd, menilai pungutan uang kelebihan mengajar itu secara moral tidak dibenarkan. Tetapi secara teknis, masih harus diketahui dulu antara lain mengenai status dan posisi para guru tersebut, jalur penggajiannya dan kedudukannya bagaimana. “Seandainya status strukturalnya dari pemerintah pusat, ya jelas itu tidak sesuai dengan semangat clean government,” katanya. (kun/sun/lis)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: