Sultan: Tak Masalah Siapa Presidennya * Mega Presiden, Bahtan Gundul

Bernas, Yogyakarta, Selasa, 24 Juli 2001

Sri Sultan HB X menyatakan tetap concern dengan pemimpin yang disahkan melalui mekanisme yang konstitusional, termasuk pimpinan yang ditentukan melalui mekanisme SI yang digelar MPR kemarin. Dengan begitu Sultan juga menepis anggapan sebagian orang yang mengatakan masih ada dualisme kepemimpinan antara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Megawati Soekarnoputri.

“Itu tergantung bagaimana Bu Megawati mampu menyelesaikan masalah itu. Saya kira itu test case pertama bagi Bu Mega,” kata Sultan kepada wartawan di Gedong Wilis Kompleks Kepatihan Yogya, Senin siang (23/7). Sultan juga mengatakan bahwa secara mekanisme perundang-undangan, setelah SI maka kepemimpinan Gus Dur sudah dicabut dan otomatis diserahkan kepada Megawati Soekarnoputri.

Pada bagian lain Sultan mengatakan, bagi daerah, siapa pun presidennya tidak menjadi persoalan utama. Rakyat di bawah, menurut Sultan, tidak membutuhkan konflik-konflik yang terjadi di pusat. Yang dipikirkan rakyat, menurut Sultan, hanya bagaimana mereka bisa hidup dengan aman dan tenteram.

“Lha, masyarakat butuhe mung mangan, iso golek gaweyan, tentrem, turu kepenak. Jadi, siapa pun presidennya nggak masalah,” ujarnya kepada wartawan usai acara Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata VIII Progo Polda DIY di Alun-alun Utara Yogyakarta Senin pagi (23/7).

Mengenai terpilihnya Megawati menjadi Presiden RI menggantikan Gus Dur, Sultan mengatakan, kalau memang putusan itu legitimate, hal itu tidak menjadi masalah. “Kita kan hanya menyikapi supaya kondisi di Jakarta itu tidak menimbulkan kekerasan di daerah, karena masyarakat kita sudah jenuh dengan kekerasan,” ujarnya.

Safari
Bersamaan dengan Sidang Istimewa (SI) MPR, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengadakan rapat Muspida plus (Muspida provinsi, kabupaten/kota) di Gedong Wilis Kompleks Kepatihan, Senin (23/7) sekitar pukul 11.00. Rapat itu untuk mengevaluasi kemungkinan yang akan terjadi pasca-SI yang berdampak pada keamanan dan ketenteraman masyarakat DIY.

Rapat itu dihadiri lengkap jajaran Muspida provinsi maupun kabupaten/kota. Tampak hadir Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY, Hantoro Sumaryo SH, Komandan Pangkalan TNI-AU Marsma TNI Suminarhadi SIp, Komandan Pangkalan TNI-AL Kol Laut Suminto SE, Kapolda DIY Brigjen Polisi Saleh Saaf, Kapoltabes Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Drs Ibnu Sudjak Mahfudz SH. Hadir juga para Bupati dan Walikota.

Kepada wartawan usai pertemuan, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal dukung-mendukung terhadap SI atau dekrit, melainkan upaya untuk membangun komunikasi yang lebih baik pasca-SI. Meski begitu, menurut Gubernur, situasi di daerah (khususnya DIY) masih aman-aman saja dan tidak ada masalah. Apa pun yang terjadi, Gubernur menegaskan bahwa Pemda DIY tetap bersikap netral dan akan mendukung pemerintah yang konstitusional. “Pokoknya kita bersikap netral saja,” kata Gubernur.

Salah satu dari kesimpulan riil dari pertemuan itu menurut Gubernur, mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 28 Juli 2001 akan dilakukan safari oleh Pemda plus (baik Pemda Provinsi, kabupaten/kota) secara bergilir di 4 kabupaten dan kota Yogyakarta. Dalam safari itu akan dilakukan dialog dengan para tokoh-tokoh partai politik (parpol), tokoh agama serta pemuka- pemuka masyarakat. “Dengan harapan Yogya ini bisa tetap aman, dan tidak ada dampak meresahkan dari situasi politik di pusat,” lanjut Gubernur.

Kapolda DIY Brigjen Polisi Drs Saleh Saaf menambahkan bahwa safari oleh jajaran Muspida plus itu bertujuan meyakinkan masyarakat lapisan bawah, bahwa situasi dan kondisi keamanan di DIY tidak terpengaruh dengan situasi politik di tingkat atas.

Tanpa FKB
Berkaitan dengan SI MPR, DPRD DIY, Senin (23/7) kemarin juga langsung mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim). Rapim itu untuk menyikapi perkembangan situasi dan kondisi sosial-politik terakhir, yang dinilai telah mengancam disintegrasi bangsa, termasuk bagi masyarakat DIY.

Namun, dalam rapat pimpinan di lantai III itu, tidak kelihatan satu pun wakil dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Ruang fraksi itu juga kelihatan kosong sejak pagi. Rapim itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DIY Surasmo Priyandono didampingi wakilnya Boedi Dewantoro dan Totok Daryanto SE.

Rapat dihadiri ketua atau unsur fraksi. Tampak hadir Sekretaris Fraksi PDIP Agus Subagyo, Ketua FAN Drs Immawan Wahyudi dan anggotanya HM Bachrun Nawawi, Ketua FPP HM Syukri Fadholi SH dan anggotanya, Herman Abdurrachman SH, Ketua FPG Drs H Khairuddin SS serta anggota FTNI Kol Psk Mateus Prawoto SE.

Dalam rapat itu DPRD DIY akhirnya mengeluarkan tiga poin pernyataan. Di antaranya yaitu menolak maklumat presiden (mantan) Gus Dur karena sangat bertentangan dengan konstitusi dan semangat demokrasi. Mereka juga menyerahkan sepenuhnya mekanisme pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara para forum SI, serta mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat DIY untuk tetap tenang dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan maupun tindakan anarkis.

Kepada wartawan usai Rapim, Surasmo Priandono mengatakan memahami ketidakhadiran dari FKB. Namun hal itu tidak mempengaruhi eksistensi dewan dalam mengeluarkan pernyataan sikap itu. Dewan, menurut Surasmo, tidak terpengaruh kondisi di pusat, di mana hubungan antaranggota fraksi di dewan masih terjalin erat seperti biasannya. “Harapannya, DIY jangan sampai terimbas situasi politik nasional,” ujarnya.

Beberapa anggota FKB sulit dihubungi Bernas, Senin petang (23/7). Namun, salah satu anggota yang berhasil dihubungi, Imam Samroni, mengatakan bahwa memang anggota-anggota fraksinya tidak hadir di dewan karena baru melakukan rapat di Krapyak, untuk menunggu briefing dari DPP PKB. “Saya dan beberapa teman ada, tapi kalau untuk Rapim, saya malah tidak tahu,” ujarnya.

Sedangkan Sekretaris FKB DPRD DIY Drs HM Rosoel Shodieq dihubungi Bernas Senin petang (23/7) membenarkan ketidakhadiran anggotanya dalam Rapim. Sebab, bersamaan dengan itu, anggota FKB mengadakan arisan fraksi rutin di rumahnya, yang kemudian dilanjutkan pertemuan dengan unsur-unsur DPW PKB DIY di kediaman Kiai Warson, Krapyak, untuk menyikapi perkembangan situasi terakhir.

Cukur
Sementara itu, sejumlah anggota Dewan Kota Yogya menyambut dengan suka cita diangkatnya Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Ketua Dewan Kota Bahtanisyar Basyir langsung menyatakan akan segera cukur gundul. “Keinginan awak ini sudah lama sekali. Baru sekarang terlaksana,” kata kader PDI-P itu kepada sejumlah wartawan di Balaikota, Senin (23/7).

Selanjutnya Bahtan mengatakan bahwa dengan terpilihnya Megawati jadi presiden berarti amanat Kongres PDI-P di Semarang telah terlaksana. Oleh karena itu, segenap warga PDI-P menyambutnya dengan rasa syukur. Bahtan mengatakan bahwa keyakinannya Megawati akan jadi presiden itu sudah dirasakannya sejak lama. Hanya saja, dirinya sama sekali tak memperkirakan bahwa waktunya akan menjadi secepat ini.

Bahtan mengaku bahwa peristiwa Sidang Istimewa MPR kali ini sangat menyita perhatiannya. Bahkan, ketika siaran televisi secara bergantian menyiarkan acara live Sidang Istimewa pun dirinya selalu menyimak dengan seksama. Bahkan, di sela-sela tugasnya sebagai Ketua Dewan pun pesawat televisi di kantornya terus dinyalakan. (lis/sun)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: