DIY Kaji Kenaikan Upah Buruh

Kompas, Senin, 19 November 2001

Yogyakarta, Kompas – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) saat ini mengkaji rencana kenaikan upah buruh di wilayahnya. Upah minimum provinsi (UMP) DIY Rp 237.500 yang ditetapkan Februari 2001, dinilai sudah tak realistis untuk masa sekarang.
Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD DIY dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY Dra Diatminatun di Gedung DPRD, Sabtu (17/11). Rapat dipimpin Ketua Komisi E, Drs H Muh Umar.
Ditemui seusai rapat, Kepala Dinas Tenaga Kerja DIY Diatminatun mengatakan, tim yang dipimpin Endang Sri Sihprapti MA tersebut bekerja secara independen dengan melibatkan unsur serikat pekerja, akademisi, dan pengusaha. Mereka menggodok rumusan kenaikan UMR dengan mempertimbangkan hasil survei belanja dan tingkat kelayakan hidup di masyarakat.
Ditanya tentang prakiraan persentase kenaikan UMP, Diatminatun belum bisa memaparkan karena tim yang ditunjuk sedang merumuskannya. Namun dia menargetkan, rumusan tersebut rampung dan segera tertuang dalam Keputusan Gubernur akhir tahun 2001. Jika target itu terpenuhi, awal tahun 2002, buruh bisa menikmati kenaikan UMP.
Anggota Komisi E, H Imam Samroni Spd, berpendapat, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup layak, UMP yang saat ini Rp 237.500, mestinya dinaikkan paling kurang 50 persen. “Itu diperhitungkan dengan nilai inflasi, dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok belakangan ini. Apalagi, dengan nilai dollar AS yang terus melonjak, masyarakat dihadapkan pada ancaman kenaikan harga bahan pokok.
“Buruh yang masih bujang saja, pasti sulit menyisihkan sebagian upah Rp 237.500 untuk ditabung buat hari esok, apalagi kalau sudah berkeluarga. Harus diperhitungkan tidak semua buruh tinggal di rumah sendiri, tapi banyak yang tinggal di kamar kos,” kata Imam.
Imam mengakui analisa itu diungkapkan berdasarkan masukan dari buruh yang mengadu secara perorangan maupun melalui serikat pekerja ke Komisi E setahun terakhir. Dia berharap pengusaha bisa memahami persoalan kesejahteraan buruh, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas mereka.
Berhubung kenaikan UMP belum bisa dinikmati buruh pada hari raya Lebaran dan Natal tahun ini, Komisi E juga mengingatkan agar Dinas Tenaga Kerja menyosialisasikan pada pengusaha tentang kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR). Secara normatif, THR diberikan dua pekan sebelum hari raya. (nar)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: