Butuh Komitmen Politik; Pembahasan RAPBD DIY Molor Lagi

Kedaulatan Rakyat, Danurejan, Monday, 02 February 2004

DANUREJAN (KR) – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DIY 2004 kembali mundur alias molor. Rencananya penghantaran RAPBD dari Gubernur DIY disampaikan Sabtu (31/1) lalu, namun karena belum ada kepastian kelembagaan baru jadwal tersebut belum terlaksana.
Menurut Wakil Ketua Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD DIY Imam Samroni kepada KR, Sabtu (31/1), sebelumnya pembahasan RAPBD sudah molor, karena pada awalnya dijadwalkan 26 Januari. Namun karena harus membahas dulu Raperda Kelembagaan, maka jadwal tersebut mundur hingga 31 Januari. Melihat kenyataan yang ada, ternyata pembahasan RAPBD juga mundur lagi.
Sejauh ini, Panmus belum membicarakan jadwal baru tentang pembahasan RAPBD tersebut. “Kita belum tahu kapan kelanjutannya,” tambahnya.
Diakui, untuk membahas RAPBD ini tantangannya cukup berat. Apalagi saat ini anggota dewan dihadapkan persiapan menghadapi Pemilu. Walaupun demikian, pembahasan RAPBD tidak boleh diabaikan, karena hal ini merupakan salah satu fungsi penting dewan, yakni budgeting.
“Agar bisa terlaksana, maka membutuhkan komitmen politik seluruh anggota dewan. Sehingga pembahasan RAPBD tidak mundur lagi,” tambahnya.
Selain itu, kata Imam, jika pembahasan RAPBD dapat dimulai, jangan sampai terjadi kemoloran. Jika hal tersebut terjadi, maka tidak baik bagi citra dewan. “Kita harapkan semua agenda yang terjadwal bisa rampung,” tambahnya.
Sementara dalam Rapim yang digelar Sabtu lalu, disepakati untuk menjadikan surat Mendagri Hari Sabarno No 161/3111/SJ tanggal 29 Desember 2003 sebagai pegangan. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur, Ketua DPRD Propinsi, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota yang memberikan pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Kesepakatan tersebut berdasarkan penjelasan Direktur Keuangan Daerah Depdagri Sugiarti kepada delegasi DPRD DIY di Jakarta belum lama ini. Karena itu, PURT diminta menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut.
Adanya SE Mendagri itu, karena sampai saat ini belum ada PP pengganti PP 110/2000 yang dicabut Mahkamah Agung. Karena saat ini sedang dalam pembahasan RAPBD di daerah-daerah, maka Mendagri mengeluarkan SE sebagai petunjuk bagi daerah, termasuk untuk mengisi kekosongan hukum. (Jon)-b.

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: