Butuh Pengakuan Pemerintah

Kedaulatan Rakyat, Edisi Khusus, 31/12/2007 10:08:56

BADAN Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DIY membantah telah mengulur-ulur waktu pencairan insentif guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT). Menurut Plt BPKD DIY, Drs Bambang Wisnu Handoyo SH, pencairan dana tersebut baru dapat dilakukan jika sudah ada pengajuan dari Dinas Pendidikan DIY. Sedangkan pihak dinas, baru dapat mengajukan ke BPKD setelah ada pengajuan dari pemerintah kabupaten/kota se-DIY. Menurut Bambang, pihaknya baru mendapatkan pengajuan pencairan dana dari dinas 10 Desember 2007 lalu. Dari pengajuan itu, BPKD baru dapat memrosesnya. Bahkan dalam pengajuan itu, ada kabupaten yang belum dilengkapi kuitansi. Dana insentif kepada 21.000 GTT/PTT sekitar Rp 21 miliar tersebut dicairkan mulai 17-19 Desember. Kemudian dana tersebut masuk ke kabupaten/kota.


“Kita membantah jika BPKD dikatakan lambat. Kita mencairkan sesuai dengan pengajuan dari dinas. Kita tidak tahu kenapa dinas mengajukan pada bulan Desember dan tidak jauh hari,” ungkap Bambang Wisnu. Seharusnya, jika ingin dana GTT/ PTT cair lebih awal, pengajuan pencairan dana tidak mepet. Jika itu merupakan kebutuhan orang banyak, seharusnya pengajuan bukan pada bulan Desember, tapi bulan sebelumnya. Menurut Bambang Wisnu, persoalan yang cukup pelik adalah soal pendataan GTT. Jangan sampai ada GTT yang justru menerima dua insentif dari sekolah yang berbeda. Ia melihat, pemberian insentif tidak langsung menyelesaikan masalah dengan meningkatnya kesejahteraan mereka.

Namun yang dibutuhkan adalah pengakuan pemerintah terhadap peran GTT/PTT. Dengan pengakuan tersebut, pemerintah memiliki kepentingan terhadap mereka. Saat ini, setiap yayasan terkesan bebas untuk mengangkat GTT. Dengan adanya perhatian pemerintah, maka diharapkan ada stadarisasi GTT dan berapa yang dibutuhkan. Bambang juga menegaskan, saat ini tidak ada permasalahan lagi untuk dianggarkan kembali tahun berikutnya, meski bantuan ini dilakukan secara berturut-turut. Mendagri telah merubah Peraturan Mendagri (Permen) No 13/2006 menjadi Permen 59/2007. Dalam ketentuan itu, hibah yang merupakan bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik bentuk uang, barang dan jasa dapat diberikan pemerintah dan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan.
Wakil Ketua DPRD DIY, Istianah ZA heran dengan pencairan insentif yang terkesan berbelit dan diajukan menjelang tahun anggaran berakhir. Bukan hanya bantuan GTT/PTT yang terlambat dicairkan. “Ke depan hendaknya persoalan pencairan dana GTT/PTT jangan terjadi keterlambatan,” harapnya.

Kesejahteraan Guru
Mengagendakan kesejahteraan untuk guru merupakan wilayah kebijakan publik yang menuntut konsistensi dan keseriusan dari para pemangku kepentingan. Alasan utama adalah sampai saat ini profesi guru, sebagai bagian dari tenaga kependidikan, tidak dibayar secara layak (underpaid). Meskipun UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diundangkan per 8 Juli 2003 dan terutama UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen diberlakukan per Desember 2005, realisasi peningkatan kesejahteraan belum optimal. Dengan berlakunya UU tentang Guru dan Dosen serta pernyataan sejumlah pejabat Depdiknas, pemberian TF (Tunjangan Fungsional) bagi guru sebesar Rp 500.000/bulan merupakan konsekuensi logis dan diharapkan mampu menaikkan tingkat kesejahteraan guru. Baik guru PNS maupun ragam jenis guru lain, misalnya guru kontrak, guru sukuan, guru honorer, maupun GTT.

“Dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan untuk memuliakan pahlawan tanpa tanda jasa, sebagaimana hymne yang ditulis Sartono,” ujar Direktur Eksekutif INfED (Indonesian Network for Education Development), H Imam Samroni SPd. Dilihat dari sumber pembiayaannya, ujar Samroni, TF diambil dari APBN, APBD propinsi dan APBD kabupaten/kota. Asumsinya adalah terdapat sinergisitas dari ketiga sumber tersebut untuk merealisasikan TF kepada 2,7 juta jumlah guru dari tingkat SD-SLTA, termasuk 900.000 guru swasta di Indonesia (Data Depdiknas 2007).
Dalam kasus DIY, TF mencakup sekitar 60.000 guru, termasuk 20.571 (33 persen) GTT dari TK-SLTA (Data Dinas Pendidikan DIY). Namun, jika diriset di lapangan, tingkat kesejahteraan hidup GTT di DIY ternyata masih rendah dan lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi (UMP). Apalagi dengan kondisi makro ekonomi yang semakin tidak bersahabat dengan profesi ini.

Menurut Samroni, terdapat tiga langkah yang dapat dipertimbangkan. Pertama, standarisasi peristilahan guru, termasuk untuk GTT. Perbedaan peristilahan menjadi blunder dan merepotkan dalam pengambilan kebijakan. Kedua, perubahan dalam pola penganggaran. Konsekuensi pemberlakuan UU tentang Guru dan Dosen membutuhkan biaya besar dan mensyaratkan pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen APBN/APBD. Ketiga, remunerasi (urusan penggajian sebagai konsekuensi profesional) guru (di samping kompetensi dan dedikasi) sudah saatnya diapresiasi secara proporsional di antara pemangku kepentingan. q -b

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

One response to “Butuh Pengakuan Pemerintah

  • switra

    yth pemerintah pusat dan intansi pemerintah yang sudah byk memperhatikan guru pengabdian ..
    disini saya memberi saran bagi pemerintah pusat ,, untuk pemberian tujangan dan pesyaratan mendapat tujangan cukup memakai NUPTK saja yang sudah diakui dan resmi menjadi guru pengabdian,. dan kadang kala msh byk guru non pns yg blum mempuyai itu,,, tolong diperhatikan ,,dan msh byk jga yg mempuyai nuptk tapi tidak mendapat tujungan >!,,,,, apa arti NUPTk itu kalau tidak di pakai .?..

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: