Dana Pembantuan Departemen Harus Diawasi

Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, Friday, 02 February 2007,
http://www.kr.co.id/article.php?sid=111632

YOGYA (KR) – Dana pembantuan yang dikucurkan berbagai departemen dan instansi pemerintah untuk kepentingan pembangunan harus diawasi secara ketat untuk mengetahui kemampuan para pengelola dana tersebut dan mengetahui ukuran keberhasilan tugas yang dilaksanakan. Sebab, dana tersebut berasal dari APBN yang merupakan amanah dari rakyat. Sayangnya, hingga kini pemerintah belum memiliki pedoman penilaian terhadap kinerja instansi pelaksana tugas dana pembantuan sehingga sulit untuk mengukur pertanggungjawaban terhadap penggunaan dananya.
Demikian antara lain catatan dari seminar penyusunan pedoman penilaian kinerja instansi pelaksana tugas dana pembantuan di bidang transmigrasi yang diadakan di gedung MSI Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (1/2). Dalam seminar itu menampilkan pembicara Dr Saifudin SH dan Drs Imam Samroni Msi. Tampil pula Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Depnakertrans, Ir Timbul Cahyono.
Menurut Saifudin SH, Depnakertrans memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman penilaian kinerja pelaksanaan tugas dana pembantuan. Dalam hal menentukan pedoman harus diperhatikan mengenai transparansi sehingga daerah yang melaksanakan tugas dana pembantuan memiliki kriteria yang jelas dalam melakukan penilaian terhadap para satuan tugas transmigrasi di kabupaten/kota. Selain itu harus ada prinsip partisipasi masyarakat terutama di unit pemukiman transmigrasi (UPT). “Perlu prinsip akuntabilitas dan prinsip efisiensi agar kinerja dapat dipertanggungjawabkan, dananya dapat tepat guna, tepat sasaran dan tepat hasil,”ujarnya.
Sedangkan Imam Samroni mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah khawatir terhadap penggunaan dana pembantuan yang jumlahnya sangat besar namun tidak memiliki pedoman penilaian kinerja. “Dana pembantuan berasal dari APBN itu amanah. Dan asal dana pembantuan bukan dari Depnakertrans tapi juga departemen lainnya, sehingga perlu pedoman untuk pengawasan.
Dikatakan, penilaian kinerja adalah pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi pelaksana maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi pelaksana.
Penilaian kinerja merupakan hasil dari dua aspek sebelumnya, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Di samping optimalisasi pencapaian program dapat terpenuhi, instansi pelaksana mampu memberi garansi bahwa pelaksanaan dana pembantuan di bidang transmigrasi sebagai dana publik telah dilakukan sebagaimana mestinya dan sesuai kaidah value for money. (Cdr)-z.

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: