Desentralisasi Madrasah Perlu Terangkum dalam Revisi UU Sisdiknas

Jakarta, Kompas, Sabtu, 30 November 2002

Rencana pendesentralisasian urusan pengelolaan madrasah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hendaknya terakomodasi dalam revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal itu dimaksudkan sebagai upaya menyadarkan semua pihak bahwa madrasah pun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sisdiknas.
Demikian dikemukakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Imam Samroni Spd, Kamis (28/11). Anggota DPRD dari Fraksi Kesatuan Bangsa (F-KB) tersebut memberikan tanggapannya berkaitan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desentralisasi madrasah. (Kompas, 26/11)
RPP tersebut sedang digodok Departemen Agama dan ditergetkan sudah ditandatangani oleh Presiden tahun 2003.
“Secara politis, RPP tentang Desentralisasi Madrasah sangat kecil kekuatannya jika berjalan sendiri-sendiri. Agar bisa efektif, muatannya perlu terangkum dalam revisi UU tentang Sisdiknas yang saat ini tengah digodok di DPR,” papar Imam.
Imam menambahkan, selain membutuhkan keinginan politis dari perangkat negara di tingkat pusat, desentralisasi madrasah pun membutuhkan sambutan positif dari pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, akan terjadi kesamaanpersepsi antara jajaran birokrat pengambil keputusan.
“Hal ini penting mengingat keberpihakan kelembagaan pemerintah terhadap madrasah sangat lekat dengan kebijakan alokasi anggaran,” papar Imam.

Perlu sosialisasi
Oleh karena itu, Imam menyarankan agar Departemen Agama melakukan sosialisasi ke daerah agar rencana desentralisasi madrasah bisa masuk dalam pola dasar (poldas) pembangunan di tingkat provinsi daerah. Bila perlu, isu tersebut teragendakan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda).
Dia menilai, sosialisasi merupakan salah satu cara yang efektif agar isu yang strategis bisa diterima dengan positifoleh para pejabat pengambil keputusan. Sudah bukan zamannya mengharapkan efektivitassebuah kebijakan dengan hanya berpegang pada peraturan pemerintah.
Imam mengingatkan, dalam era otonomi daerah, pejabat di tingkat lokal dan regional sangat berpotensi menunjukkan egonya terhadap hal-hal yang sifatnya tidak memberikan keuntungan secara material. “Apalagi urusan pendidikan tidak bisa langsung diukur hasilnya secara fisik, dan itu pun butuh waktu relatif panjang,” tambahnya.
Imam juga sepakat dengan pernyataan Direktur Madrasah dan Pendidkan Agama pada Sekolah Umum Departemen Agama Drs Abdul Aziz MA bahwa selama ini madrasah sungguh sangat terkesampingkan dalam paradigma pendidikan skala nasional maupun regional dan daerah. “Kami di Komisi E DPRD DIY telah mengupayakan agar madrasah dan pondok pesantren ikut mendapatkan alokasi anggaran daerah,” ujar Imam menandaskan. (NAR)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: