Dialog Mahasiswa PPKP/UDI dengan Panitia Musyawarah DPRD DIY

http://pemda-diy.go.id/berita/article.php?sid=916
2004-01-07 20:29:39

Panitia Musyawarah DPRD DIY mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Mahasiswa PPKP Yogyakarta tentang Politik, Hukum, Demokrasi dan Pemilu 2004, 7 Januari 2004.
Dosen pembimbing, Anton E, yang mendampingi para mahasiswa menjelaskan bahwa anak didiknya ingin mendapatkan berbagai penjelasan seputar DPRD dan peran partai politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa para mahasiswa PPKP ini mengikuti pendidikan sampai ke jenjang D3 dan selanjutnya meneruskan ke Universitas Dirgantara Indonesia untuk jenjang S1. Kesempatan ini, Para Mahasiswa mempertanyakan aktualisasi pendidikan politik di masyarakat termasuk di Kampus dan rekrutmen yang semestinya dilakukan Partai Politik secara terus-menerus dan tidak hanya menjelang Pemilu.
Anggota DPRD yang terdiri KPH. Gondo Kusumo, Imam Samroni, Djajeng Sugito, Agus Subagyo, Muslih Ilyas dan Syuaib Mustafa selaku pimpinan sidang menerima para mahasiswa dengan sangat akrab. Mereka bergantian memberikan penjelasan sekaligus menerima masukan dan akan dilanjutkan ke eksekutif serta sidang-sidang dewan. Di masa akhir masa bakti yang masih beberapa bulan ini dimungkingkan menindaklanjuti masukan.
Imam Samroni menjelaskan bahwa Pemilu 2004 akan diikuti 24 Partai Politik dan ribuan calon legislatif. Semua peserta Pemilu siap untuk “berperang” dan menang, namun mereka melupakan sisi lain demokrasi yaitu siap kalah dan mendukung pemenang. Penjelasan ini dilanjutkan anggota DPRD lainnya, Djajeng Sugito, bahwa DPRD DIY mempunyai tugas pokok legislasi, pengawasan dan penentuan anggaran. Di samping itu DPRD dilengkapi Panitia Anggaran, Panitia Urusan Rumah Tangga dan Panitia Musyawarah, di samping itu ada lima komisi dan pimpinan. Posisi para anggota dewan memang sampai saat ini masih “mendua”, di satu sisi mereka merupakan kepanjangan tangan partai politik, namun di sisi lain wakil rakyat. Hal ini terjadi karena aturan perundangan yang berlaku masih lebih banyak mengatur partai politik belum memberikan kewenangan kepada perorangan. Ditandaskan oleh Muslih Ilyas bahwa pemilihan para anggota dewa masih melalui partai politik, namun di saat reses mereka kembali ke daerah pemilihannya untuk mencari masukan yang akan dibawa ke sidang fraksi dan komisi serta pleno dan dicarikan pemecahan permasalahannya.
Pertanyaan selanjtnya yang mempertanyakan rangkap jabatan antara Gubernur dan Presiden dijawab oleh Agus Subagyo belum ada kejelasan aturannya, namun para pejabat yang melakukan kampanye harus mendapatkan izin dari atasannya. Selanjutnya anggota dewa ini menjelasakan posisi Gubernur dan wakilnya dipilh dari kelurga kasultanan Yogyakarta dan kadipaten pakualaman menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengarah kesana dan mengingat asal usul daerah. (heri).

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: