DPRD DI Yogyakarta: Penetapan Gubernur Memang Bermasalah

Sabtu, 06 September 2003

Yogyakarta, Kompas – Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme penetapan diakui sejumlah anggota DPRD DIY akan memunculkan masalah di masa mendatang. Namun, mekanisme itu tidak dapat dihindari karena arus besar fraksi di DPRD dan masyarakat DIY menginginkan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX ditetapkan sebagai gubernur dan wagub.


Demikian dikatakan Ketua Fraksi Amanat Nasional Immawan Wahyudi dan anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD DIY Imam Samroni secara terpisah, Jumat (5/9) di Yogyakarta.

Immawan mengemukakan, F-AN tetap menginginkan satu jabatan publik harus melalui pemilihan. Namun, keinginan ideal itu berbenturan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan Sultan HB X dan Paku Alam IX langsung ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub DIY.

Hal itu juga diakui Imam Samroni. Dia mengatakan, istilah “penetapan” sejak awal telanjur dikembangkan sejumlah pihak untuk memastikan Sultan HB X dan Paku Alam IX kembali menjabat Gubernur dan Wagub DIY periode 2003-2008. Akibatnya, masyarakat pun memahami proses pengisian kedua jabatan itu dalam konteks penetapan.

“Jadi, apa pun yang kami lakukan, kami tidak bisa melawan arus besar yang menghendaki pengisian kepala daerah DIY melalui penetapan. Saya tidak setuju, tetapi fraksi sudah menetapkan seperti itu. Saya mau bagaimana lagi,” katanya.
Imam Samroni mengungkapkan, anggota F-KB sempat bingung ketika menyusun pendapat akhir pada rapat paripurna Rabu lalu. Mereka khawatir, jika mekanisme penetapan yang dipilih, generasi yang akan datang melihat cara ini sebagai yurisprudensi pengisian jabatan gubernur dan wagub DIY di masa mendatang.

Seperti diwartakan, rapat paripurna DPRD DIY akhirnya menolak rancangan tata tertib pemilihan kepada daerah DIY.
DPRD memutuskan Gubernur dan Wagub DIY periode 2003-2008 dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dan penetapan. Untuk itu, DPRD DIY membentuk panitia khusus yang membahas tata tertib pengangkatan/penetapan tersebut.

Risiko politik
Immawan dan Imam mengakui, mekanisme penetapan Gubernur dan Wagub DIY memiliki risiko politik yang besar. Immawan menganggap pilihan ini terlalu fatal. Pasalnya, istilah “penetapan” dalam pengisian jabatan gubernur dan wagub tidak dikenal.

“DPRD DIY hanya mengangkat, tetapi yang menetapkan presiden,” kata Immawan.

Untuk menghindari masalah yuridis itu, lanjut Immawan, F-AN tetap akan mendesak agar istilah yang digunakan adalah pengangkatan. “Saya akan mempengaruhi DPRD supaya SK (Surat Keputusan) yang dibuat pansus nantinya adalah pengangkatan dan bukan penetapan,” tegasnya.

F-KB, papar Imam, juga memilih menyiasati istilah penetapan dengan pengisian jabatan gubernur dan wagub dengan pertimbangan yang sama.

Sementara itu, untuk menjalankan putusan rapat paripurna, DPRD DIY membentuk pansus yang akan membahas tata tertib pengangkatan dan penetapan gubernur dan wagub.

Pansus tersebut mulai bekerja Senin (8/9) mendatang dan diberi waktu selama lima hari guna menyelesaikan tatib. (bsw)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: