Ijazah Lulusan SLTP-SMU 2001 Cacat Hukum? * LBH: Depdiknas Harus Menariknya

Bernas, Umbulharjo, 10 Juli 2002

Beberapa lulusan SLTP dan SMU tahun 2001 di Kota Yogyakarta beserta orangtua mereka merasa resah dan kebingungan. Pasalnya, ijazah yang diperoleh lulusan 2001 ternyata dikeluarkan berdasarkan SK Kanwil Depdiknas tanggal 10 Mei 2001. Padahal, instansi tersebut sudah dibubarkan dan kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah sejak Maret lalu.
Logikanya, dengan adanya penyerahan wewenang tersebut berarti Kanwil tak punya hak untuk membuat surat keputusan serta nota dinas lain. Para orangtua dan wali murid menganalogikan dengan ditariknya SK mutasi sejumlah kepala sekolah beberapa waktu lalu, karena SK tersebut dianggap cacat hukum. Maka mereka juga khawatir, jangan-jangan ijazah lulusan SLTP-SMU tahun 2001 bernasib sama yakni dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.
Untuk itu, Kabid Operasional LBH Yogyakarta A Budi Hartono meminta Kanwil Depdiknas segera menarik semua ijazah yang sekarang ini telanjur beredar. Jika tidak maka kerancuan ini akan merugikan semua siswa. “Barangkali saat ini sejumlah orangtua belum menyadari. Tetapi, suatu saat nanti kalau ada masalah, pemilik ijazah itu akan mendapati kesulitan,” kata Budi Hartono kepada Bernas, Senin (9/7).
Ditambahkan oleh Budi bahwa sebaiknya pihak Kanwil melakukan tindakan proaktif. Jika tidak, maka permasalahan ini nantinya dapat berkembang menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Apalagi, sekarang ini banyak sekali ijazah yang akan dipergunakan oleh orang tua untuk mencari sekolah anak-anaknya.
Sebagai orang yang sehari-hari berprofesi dalam bidang hukum, Budi mengingatkan agar Kanwil Depdiknas tidak menganggap persoalan ini sebagai sebuah persoalan yang sederhana. Sebab, bahasa hukum itu sangat tepat dan cermat. Untuk itu, hendaknya tata naskah dan stempel harus segera diperbarui. “Kalau tidak diperbarui, berarti ijazah tersebut cacat hukum dan tidak sah,” ujar Budi.
Ia juga mengemukakan, seandainya Kanwil tidak bertindak sigap untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya justru para orangtua dan wali murid yang segera menanyakan permasalahan ini kepada Kanwil Depdiknas karena akar permasalahan ini ada pada Kanwil.

Luput
Terpisah, Kahumas dan Informasi Pemda Kota Yogyakarta Boedhi Prasetyo BcHk mengatakan bahwa selama ini Pemda hanya punya pegangan berupa SK Walikota No 28 Tahun 2001 yang mengatur tentang penggunaan stempel. Dalam pasal 1 tercantum klausul bahwa untuk memperlancar administrasi pendidikan pada unit- unit sekolah di lingkungan Pemda Kota Yogyakarta, sambil menunggu diberlakukannya stempel atau cap baru, pengesahan STTB/ijazah pada unit sekolah untuk semua jenjang pendidikan menggunakan stempel/cap yang selama ini dipakai.
Mengenai kejelasan tata naskah dalam ijazah, pihaknya mempersilakan untuk menanyakan pada instansi yang berwenang. Namun, sampai berita ini ditulis Kepala eks Kanwil Depdiknas Drs Soenardjo belum dapat dikonfirmasi tentang permasalahan tersebut. Ketika dihubungi di kantornya, diperoleh jawaban bahwa Soenardjo sedang melakukan rapat khusus dan tak dapat diganggu.
Sementara itu, sejumlah anggota Komisi A Dewan Kota juga terkejut dengan adanya kejadian ini. Mereka mengakui bahwa permasalahan ini sempat luput dari pembahasan dewan dengan Depdiknas. Ketua Komisi A Nazaruddin SH mengatakan bahwa dalam waktu dekat komisinya akan segera membahas permasalahan ini dan pihaknya memaklumi keresahan yang dialami oleh para orangtua dan wali murid.
Drs Sunardjo saat coba dihubungi kembali di rumahnya tidak berhasil. Dikatakan, saat itu Sunardjo masih di kantor. Sementara menurut beberapa staf kantor yang dihubungi Bernas Senin (9/7) sore, Sunardjo memang masih mengadakan rapat di kantornya. Saat dihubungi via ponsel juga tidak berhasil.
Sedangkan anggota Komisi E DPRD DIY Imam Samroni SPd dihubungi Bernas, Senin sore (9/7), belum berani berkomentar. Namun, yang dia ketahui Drs Sunardjo sampai sekarang masih memiliki beberapa SK yang belum dicabut kendati sudah ada pelimpahan Peralatan Personalia Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) bulan maret lalu. Apakah salah satu dari SK tersebut yang digunakan Sunardjo sebagai dasar untuk mengeluarkan ijazah, hal itu, menurut Imam, masih perlu diperjelas.
Apakah dalam pelimpahan P3D dari pusat ke daerah di Bangsal Kepatihan 20 Maret lalu SK Kakanwil tidak otomatis hilang, Imam mengatakan, mestinya secara hukum juga hilang. Namun, mengenai hal itu Imam meminta untuk melakukan cross check langsung kepada yang bersangkutan. “Wah, kalau itu saya belum berani komentar. Lebih afdol kalau hubungi langsung Pak Nardjo,” ujarnya. (sun/lis)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: