Pelaku Hanya Didenda Rp 100 Pemerintah DIY Dipusingkan oleh Prostitusi

Sinar Harapan, Yogyakarta, Jum’at, 23 Agustus 2002

Pemerintah DI Yogyakarta sebagai tempat wisata dan daerah budaya ternyata masih terus dipusingkan dengan kasus pelacuran. Hal itulah yang menyebabkan kalangan DPRD setempat berusaha untuk tetap mempertahankan Peraturan Daerah tentang larangan pelacuran di tempat umum meski sanksi bagi pelakunya amat ringan, yakni didenda Rp 100.
Imam Samroni dari Fraksi PKB, Kamis (22/8), di gedung DPRD DIY, mengatakan dalam Perda No 15/1954 dan Perda No 7/1956 telah disebutkan adanya penutupan rumah-rumah pelacuran dan larangan pelacuran di tempat umum. Akan tetapi, sejalan dengan otonomi daerah, masalah itu harus diserahkan kepada kabupaten dan kota.
Dengan demikian, perda itu tetap dipakai agar jangan sampai ada kekosongan landasan hukum di lapangan.
Data yang bisa dihimpun SH, dari rekapitulasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial DIY tahun 2001, ada 671 pekerja seks di DIY. Mereka tersebar di lima wilayah dati II. Di Kota Yogya ada 400 orang, Bantul 215, Kulonprogo 36, Gunungkidul 9, dan Sleman 11. Jumlah itu sebenarnya bisa lebih besar mengingat pelacuran liar juga banyak terlihat di daerah ini.
Di sisi lain, menurut Imam Samroni, daya tampung serta layanan preventif dan rehabilitatif dari Panti Sosial Karya Wanita hanya mampu mewadahi 1.087 orang dalam kurun waktu 1981—2000.  “Jadi dilihat dari segi jumlah daya tampung saja memang sudah tidak mencukupi.  Itu belum dilihat dari kualitas untuk menangani masalah pelacuran itu,” ujarnya.
Sementara itu, penertiban pelacuran dengan cara “garukan” (razia) di jalanan yang dilakukan oleh aparat polisi ternyata mendapat tentangan keras dari para aktivis perempuan.
Model penanganan yang tidak manusiawi itu ternyata juga belum ada pengganti yang lebih cocok.
Di Yogyakarta sendiri, pernah ada dua tempat pelacuran terkenal. Pertama di Sanggrahan di Yogya selatan yang ditutup pada tahun 1997; dan kedua di Pasar Kembang di tengah kota yang hingga kini masih tetap beroperasi.
Masalah yang muncul adalah meski kawasan Sanggrahan sudah ditutup ternyata di jalan lingkar selatan kini muncul gubug-gubug setengah permanen yang menjadi ajang bisnis seks tersebut.
Dalam rapat pleno DPRD DIY, Kamis, selain Fraksi PKB, Fraksi Persatuan pun meminta agar perda soal larangan pelacuran itu tetap dipertahankan agar ada kekuatan hukum untuk menindak para pelakunya. (djo)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: