Sebanyak 35 Mantan TKW Tuntut PT Bumi Asih Jaya

Sinar Harapan, Yogyakarta, Rabu, 4 September 2002
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0209/04/nus04.html

Sebanyak 35 mantan tenaga kerja wanita (TKW) akan menuntut PT Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Yogyakarta karena lembaga asuransi ini dinilai mengingkari kontrak perjanjian yang telah disepakati. Mereka, Selasa (3/9), telah menyerahkan kuasa hukumnya ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dengan diantar dua anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Para TKW itu adalah korban pemutusan hubungan kerja PT Dimix Electronik di Johor, Malaysia, pada Maret 2002 lalu. Mereka di-PHK karena PT Dimix omzetnya merosot 50 persen. Semula mereka dikontrak kerja dua tahun, namun baru bekerja 11 bulan mereka terpaksa di-PHK.
Sesuai dengan syarat bekerja sebagai TKI, penyalur tenaga kerja PT Mitra Muda Reksa Mandiri mengasuransikan para TKW itu ke PT Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Yogyakarta. Akan tetapi, ketika para TKW itu mendapatkan masalah dengan kasus PHK itu, ternyata lembaga asuransi itu tidak mau membayar klaim sebesar Rp 3 juta per orang. Lembaga itu hanya memberikan uang kemanusiaan Rp 1 juta per orang.
“Karena lembaga asuransi itu kami nilai mengingkari janji, dan kami sudah bersabar menunggu hingga September ini, kami memutuskan untuk menuntut secara hukum. Kami akan minta bantuan LBH karena untuk membayar pengacara kami jelas tidak mampu,” tutur Tumiyati, salah seorang TKW asal Kasihan, Bantul.
Mereka beramai-ramai datang ke LBH dan diterima oleh Winarto SH dan Santi. Di sana, para TKW itu menandatangani surat penyerahan kuasa hukum disaksikan anggota DPRD DIY dari Komisi D Imam Samroni dan Achmad Subagyo.
Sebelumnya, para TKW, jajaran Dinas Tenaga Kerja, PT Mitra Muda Reksa Mandiri, PT Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Yogyakarta, dan anggota DPRD duduk bersama membahas penyelesaian kasus klaim yang ditolak lembaga asuransi tersebut.
Kepala Cabang PT Asuransi Bumi Asih Jaya I Nyoman Darmayudha bersikukuh bahwa pihaknya tidak mau membayar klaim para TKW itu karena mereka tidak membawa surat bukti dari pengadilan Malaysia bahwa perusahaan tempat mereka bekerja jatuh pailit. Surat PHK dengan keterangan disebabkan omzet perusahaan menurun dianggap tidak bisa menjadi bukti yang kuat untuk menuntut klaim.
Kebuntuan dialog itu akhirnya ditengahi oleh Totok Daryanto, Wakil Ketua DPRD DIY yang memimpin pertemuan itu. “Dari kasus ini, saya meminta agar pihak Dinas Tenaga Kerja maupun penyalur tenaga kerja untuk tidak menggandeng lembaga asuransi mana pun yang dinilai merugikan para TKI jika mereka mendapatkan masalah. Kami pun menyarankan para TKI untuk melanjutkan masalah ini secara hukum saja jika dengan jalan musyawarah tidak bisa,” tuturnya. (djo)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: