Usulan Pembuatan Pansus “Asuransigate” Ditolak

Sinar Harapan, Yogyakarta, Rabu, 16 Juli 2003
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0307/16/nus05.html

Usulan pembentukan Pansus “Asuransigate” alias skandal asuransi dari Forum Lintas Fraksi ditolak oleh Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Surasmo Priyandono. “Pansus itu tidak perlu. Saya pun juga belum tahu ada usulan semacam ini,” ujar Surasmo, Selasa (15/7).
Dengan penolakan pembentukan Pansus “Asuransigate” itu, maka rencana Dewan untuk menggunakan hak penyelidikan atas kasus itu juga ditolak. Surasmo dari FPDIP ini juga menjelaskan, usulan pembentukan pansus itu juga belum pernah dibicarakan dengan pimpinan Dewan. Keterangan Surasmo ini ternyata bertentangan dengan keterangan Wakil Ketua DPRD Boedi Dewantoro. “Usulan pembentukan pansus itu sudah diketahui sejumlah anggota Dewan. Saya sendiri sudah membaca usulan itu,” ujarnya.
Dengan dibentuknya Pansus “Asuransigate”, maka diharapkan kasus yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi Rp 1,2 miliar itu segera bisa terkuak dengan jelas siapa yang bertanggung jawab.
Kasus itu pun diharapkan bisa diselesaikan secara personal, politik, maupun hukum. Usulan pembentukan pansus itu muncul dari Imam Samroni dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang juga berada dalam Forum Lintas Fraksi.
Imam menambahkan, kasus ini merupakan kasus kelembagaan. “Oleh karena itu beban tanggung jawab tidak bisa dibebankan secara individu. Oleh karena itu pimpinan Dewan harus menindaklanjuti sebagai masalah kelembagaan,” tuturnya.
Surasmo juga menjelaskan bahwa secara prosedur, dalam kasus “asuransigate” ini tidak ada aturan hukum yang dilanggar. “Dari proses perencanaan hingga penganggaran tidak ada yang dilanggar. Semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Mengenai adanya temuan Inspektorat Jenderal Depdagri, pihak DPRD juga telah menanggapi dengan merevisi sekaligus menghapusnya pada tahun anggaran 2003 ini. “Oleh karena itu secara administrasi tidak ada masalah. Kasus ini sebenarnya lebih sebagai kasus administrasi dan Dewan sudah sepakat merevisi,” ujarnya.
Program asuransi yang masuk dalam APBD tahun 2002 Provinsi DIY itu yang menandatangani adalah dirinya selaku ketua DPRD DIY dan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. “Orang yang tanda tangan tidak harus Bertanggung jawab. Tidak bisa seperti itu,” katanya. (djo)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: