e-Parlemen dan Keterwakilan

Imam Samroni
Bernas, 21 Nopember 2007

Hadirnya situs-situs parlemen, sebagai media penyampaian aspirasi ke parlemen yang lebih cepat dan mudah, menarik untuk diapresiasi. Peresmian situs DPRD Propinsi DIY (www.dprd-diy.go.id) sebagai bentuk e-Parliament propinsi yang pertama di Indonesia, Sabtu Pon 30 Juli 2005, mampu memikat daerah lain untuk berlomba-lomba membangun situs sejenis. Dengan demikian, kehadiran website berdomain go.id tersebut dianggap telah memulai era baru berpolitik dan menjadi ikon baru e-Government.
Tulisan singkat ini akan mengevaluasi perkembangan situs-situs parlemen, terutama untuk fungsi-fungsi keterwakilan dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Posisi yang diambil dalam tulisan ini adalah bahwa rakyat dan parlemen berada sama dalam titik awal dan niscaya akan bertemu dalam titik akhir. Apa-apa yang diaspirasikan rakyat melalui e-Parlemen akan dibicarakan dalam parlemen. Representasi kebanyakan suara rakyat (solus populi) akan berubah menjadi supremasi kepentingan publik, yang selanjutnya memperoleh justifikasi dengan basis moral secara hukum sebagai suprema lex. Bukankah “parlemen” berasal dari kosakata Perancis “parlee” yaitu “bicara”?
Adalah truisme bahwa menelaah nilai, aturan, alat, dan lembaga DPRD tentunya merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Bagian kelima Pasal 39-55, dengan jelas mengatur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam konteks ini keterwakilan rakyat dalam bentuk partisipasi bukan hanya sebatas keterlibatan “proses pembangunan dengan titik tekan dimensi ekonomi,” melainkan “aktualisasi keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan“ (Timur Mahardika, 2001).
Menyediakan jembatan untuk aktualisasi keterlibatan rakyat dengan perantaraan media elektronik inilah yang menjadi fungsi e-Parlemen. Sebagaimana diketahui, tujuan penerapan e-Goverment adalah agar pemerintah dapat menerapkan praktik good governance dengan alat bantu teknologi informasi dan komunikasi. Dengan tujuan tersebut, hal-ihwal akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dapat diselenggarakan dengan aplikasi layanan pemerintah berbasis digital tersebut. Demikian halnya, sebagai ”tool“ maupun “venue,“ e-parlemen menjadi dasar tegaknya asas keterwakilan. Sebab tugas utama wakil rakyat di parlemen adalah mendengarkan aspirasi rakyat dan memformulasikannya ke dalam pelaksanaan fungsi-fungsi. Dengan atau tanpa e-Parlemen tersedia, fungsi untuk memelihara kontak dengan konstituennya menjadi imperatif kategoris.
Pada evaluasi pertama yang bersumber dari rakyat sebagai “user,“ sejauh kita melacak e-Parlemen untuk mengetahui bagaimana aktualisasi keterlibatan rakyat dalam proses-proses di parlemen boleh jadi akan kecewa. Bagaimana aspirasi rakyat dikelola, seberapa barakah keterwakilan untuk daerah pemilihan, bagaimana pertanggungjawabannya, dan pertanyaan lain, tak terjawab berdasarkan informasi yang tersaji dalam situs. Peribahasa Melayu berujar, kata tak berjawab, gayung tak bersambut, jawab pun hilang makna.
Titik awal yang sama antara rakyat dan wakil rakyat dalam pemilihan umum, kebersamaan saat reses di konstituen, dan agenda lain –sebagai dasar berdemokrasi– tidak bertemu dalam titik akhir, karena tak ternyatakan dalam perkakas yang bernama e-Parlemen. Rasio antara satu wakil rakyat dan jumlah rakyat yang memilih, yang berarti pertanggungjawaban seluruh agenda kedewanan seorang wakil rakyat ke seluruh pemilih, menjadi defisit. Gurindam Dua Belas Pasal dari Raja Ali Haji mendapatkan pembenarannya: Di mana banyak kata, di situ banyak dusta. Bukan hanya dusta dari waktu politis, yaitu jumlah waktu saat berkampanye, memilih, mengamanahkan aspirasi, juga menyiapkan pertanggungjawaban. Dusta yang lain justru pada kehormatan lembaga parlemen itu sendiri, yang secara teknis semestinya dapat dikelola oleh e-Parlemen.
Berdasar kasus-kasus di atas, permasalahan e-Parlemen adalah pada tampilan dan pengelolaan. Tampilan lebih merujuk pada desain web: Untuk apa e-Parlemen dan apa kemanfaatannya hingga layak di-klik, sedangkan pengelolaan lebih kepada tatakelola setelah “kontrak politik“ desain web tersebut. Rata-rata isi informasi e-Parlemen tidak cukup transparan dalam menindaklanjuti aktualisasi keterlibatan aspirasi rakyat. e-Parlemen sebagai tatakelola proses belajar sosial rakyat gagal melaporkan kepastian langkah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup rakyat kebanyakan.
Sedangkan evaluasi kedua, berdasar wawancara dengan sejumlah pengelola situs, lebih kepada permasalahan insfrastruktur yang berhubungan dengan akses. Sebagaimana diketahui, indeks akses digital Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih rendah, dengan minimnya penetrasi teknologi informasi dan komunuikasi. Data Telkom 2007 menyebut pengguna telepon tetap mencapai 8,7 juta pelanggan, akses nirkabel tetap sekitar 5,75 juta pelanggan, dan pelanggan seluler sebanyak 63 juta orang. Data APJII, pelanggan Internet sekitar 25 juta orang dan akses pita lebar sekitar 125.000 pelanggan. Apalagi dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state).
Sejumlah pengelola situs sering merasa “cemburu” dengan padatnya penggunaan komputer per rumah tangga di Propinsi DIY. Dengan rasio Computer access to household sebesar 16%, lebih tinggi dibanding dengan rata-rata Indonesia yang sebesar 1% atau Malaysia 14%, diasumsikan berdampak terhadap aktivitas rakyat dengan wakilnya di e-Parlemen. Sayangnya, kecemburuan ini tidak mempunyai dasar sepanjang mengakses situs e-Parlemen DIY.
Dengan demikian, hadirnya situs-situs parlemen di Indonesia harus didorong dan diuji terus untuk menjalankan fungsi keterwakilan. Sebagai praktik komunikasi antara rakyat dengan wakilnya, kemanfaatan e-Parlemen adalah untuk mengelola  kebenaran, kejujuran, dan normatif (Juergen Habermas, 1984). Dan hal itu dalam satuan keseharian, bukan pada saat reses atau ketika akan meng-upload berita rapat paripurna semata, sehingga kebenaran secara jujur untuk norma kebaikan menjadi basis tindakan bersama.

Imam Samroni, peneliti tamu PPKD

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

4 responses to “e-Parlemen dan Keterwakilan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: