Demokrasi Spiritual dan Integrasi Bangsa

Yusdani, Dosen FIAI Universitas Islam Indonesia
Sleman, DIY, Rabu 18 Juni 2008

yusdani

Dalam sistem demokrasi yang diinginkan Islam, nilai-nilai intelektual dan spiritual haruslah saling menopang dan melengkapi. Demokrasi mesti punya orientasi moral untuk kehidupan masyarakat kolektif. Masyarakat terdidik tidak boleh tercabik-cabik oleh pertarungan dan kecenderungan ke arah ekstremitas. Di bawah payung demokrasi spiritual, hal-ihwal keadilan bukan lagi menjadi isu politik, karena ketidakadilan dinilai sebagai budaya yang amat rendah dan tidak patut dilakukan oleh manusia beradab.


Di dalam pat-gulipat permasalahan inilah, Redaksi GERINDRA Forum mewawancari Drs. Yusdani, M.S.I., dosen FIAI Universitas Islam Indonesia. Inilah sebagian rekaman perbincangan yang hangat, rendah hati, dan santun di kampus UII, Demangan.

Bagaimana hubungan Islam dengan struktur negara-bangsa?
Secara umum orang Islam percaya akan sifat keislaman yang universal dan holistik. Sebagai suatu instrumen untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada sekedar agama. Iqbal melihatnya sebagai “masyarakat sipil,” Gibb merumuskannya dengan “peradaban yang komplit,” atau Yusuf Musa dan al-Baqi Surur menegaskan sebagai “agama dan negara.” Rumusan semacam itu pada dasarnya merupakan pandangan umum bahwa Islam lebih dari sekedar sistem ritus. Lebih spesifik lagi, Islam tidak mengenal sekat pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberikan panduan etis bagi setiap lapangan kehidupan.
Sementara komunitas Islam percaya akan sifat universalitas dan holistik Islam, tetapi bagaimana keluasan ajaran tersebut diartikulasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sesuatu yang problematis.

Ada sementara pihak yang cenderung memahami sifat holistik Islam secara organis, dalam pengertian bahwa hubungan Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legal dan formal. Sedangkan pihak lain melihat totalitas ajaran Islam dalam dimensinya yang lebih substansif, lebih mengutamakan isi daripada bentuk, sehingga menjadi acuan utama dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Anda, bagaimana merumuskan keterhubungan antara Islam dan politik?
Dunia Islam mengalami kesulitan dalam upaya mendamaikan dua kecenderungan yang sangat berbeda tersebut, yang memungkinkan terciptanya sintesis antara Islam dan politik. Hal ini terutama sejak pudarnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20. Di Indonesia, hubungan antara Islam dan negara (politik) tidak jauh berbeda dengan pengalaman di kawasan dunia Islam lainnya, seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair, dan sebagainya.

Di kawasan tersebut, hubungan antara Islam dan negara ditandai dengan ketegangan politik, untuk tidak menyatakannya sebagai permusuhan. Menyadari posisi Islam sebagai agama mayoritas di negara-negara tersebut, kenyataan demikian merupakan fenomena yang mengherankan. Karena itu, banyak pengamat politik Islam menyoalnya. Misalnya, Leonard Binder (1963) merumuskannya sebagai apakah Islam sesuai dengan sistem politik masyarakat di mana konsep negara-bangsa (nation state) merupakan salah satu unsur utamanya.

Ada catatan sejarahnya?
Di antara ironi sejarah bila Islam dikaitkan sebagai agama terbuka adalah perilaku pemimpin politik umat di berbagai negara muslim, yang justru memakai sistem tertutup. Hanya satu dua saja negara muslim yang dengan mantap telah menerapkan sistem politik demokrasi dengan menghormati sepenuhnya asas kedaulatan rakyat. Fenomena ini ternyata mempunyai akar yang sangat jauh dalam rahim sejarah umat Islam. Yang jelas, tradisi ketertutupan dalam politik tersebut sama sekali bukan berasal dari generasi pemimpin muslim awal.

Budaya ketertutupan itu berakar dengan diperkenalkannya sistem politik dinastik, yang notabene anti-Islam, ke dalam sistem politik muslim sejak masa Dinasti Umayyah (Ahmad Syafii Ma’arif, 1995). Sistem inilah yang direproduksi selama berabad-abad, sementara sampai sekarang sisanya masih dapat dilihat di beberapa negara muslim. Dari perkembangan tersebut, tidaklah mengherankan jika dunia Islam selama kurun waktu yang begitu panjang hampir-hampir tidak mampu melahirkan teori-teori sosio-politik demokratis, yang membela prinsip-prinsip keterbukaan dalam bernegara.

Para yuris muslim Abad Pertengahan, sekalipun mereka sangat “concern” terhadap masalah-masalah keadilan, tidak seorang pun di antara mereka yang mampu mengartikulasikan prinsip “syura” menjadi sebuah sistem politik yang membela keterbukaan. Arus sejarah dinastik-otoriter begitu lama mendominasi kontruksi perpolitikan di negeri muslim. Tidaklah mengherankan mengapa sebagian bangsa-bangsa muslim yang memperoleh kemerdekaan pasca-Perang Dunia ke-2 mengalami kebingungan dalam memilih dan menetapkan sistem politik yang akan dilaksanakan: Demokrasi, kerajaan, atau sistem otoriter. Sampai saat ini masalah tersebut belum pernah diselesaikan secara tuntas dan meyakinkan, baik dari apriori kognisi, landasan epistemologi, konstruksi teori, maupun model praktiknya.

Bagaimana Anda menelaahnya dalam konteks keindonesiaan?
Dengan segala kelemahan dan kekurangannya, muslim Indonesia sejak masa pergerakan nasional sudah memilih sistem politik demokrasi sebagai wahana yang terbaik untuk membumikan cita-cita kemerdekaan. Pilihan ini dapat dinilai sebagai pilihan terbaik, tepat, dan benar dari konteksnya. Oleh karena itu, organisasi-organisasi sosio-keagamaan dan sosio-politik Islam merupakan pelopor utama bagi cita-cita demokrasi.

Kita membaca risalah-risalah partai Masyumi, yang sudah di-almarhum-kan, yang dikenal sebagai partai mati dalam keadaan syahid untuk membela dan mempertahankan demokrasi. Syahid dalam menghadapi sistem politik otoriter yang dipaksakan melalui mekanisme Demokrasi Terpimpin Orde Lama dan Demokrasi Pancasila Orde Baru, yang dipaksakan beberapa puluh tahun silam.

Suatu hal yang memprihatinkan adalah bahwa dalam sejarah politik Indonesia, yang mayoritas muslim dan terkenal berbudaya santun, terjadi dua kali peristiwa suksesi nasional yang harus berdarah-darah. Yaitu dari Orde Lama ke Orde Baru dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Bahkan kecenderungan anarkis dan disintegratif semakin mengemuka di beberapa wilayah, yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus Papua misalnya. Inilah salah satu akibat dan bahaya bangsa yang hidup dalam alam politik demokrasi yang semu serta jauh dari nilai-nilai moralitas dan etika politik kemanusiaan.

Bisa dielaborasi nilai moralitas dan etika politik kemanusiaan?
Fazlur Rahman (1980) merumuskan bahwa tujuan sentral Alquran adalah untuk menciptakan tata sosial yang anggun dan hidup di muka bumi, yang adil dan didasarkan pada etika. Dalam perspektif Islam, tidak menjadi soal apakah individu yang lebih penting ataukah masyarakat. Pertautan keduanya adalah niscaya. Bukankah individu tanpa masyarakat (a societiless individual) tidak akan ditemukan di muka bumi ini. Islam menegaskan perlunya keamanan ontologis (ontological security) bagi binaan suatu masyarakat dan peradaban dengan prinsip moral-transendental menjadi asas utama. Tanpa asas moral yang kokoh ini jangan diharapkan bahwa keadilan sebagai cita-cita abadi umat sejagat akan terwujud.

Sebaliknya, konsep masyarakat mekanistik (a mechanistic conception of society) tidak memberi peluang kepada manusia untuk menjadi manusia penuh dan bebas. Alquran sebagai dokumen moral tampaknya akan tetap memberikan arahan kepada otak dan hati manusia sebagai inspirasi terbesar bagi pencarian jalan keluar dari kemelut kemanusiaan pada masa-masa yang akan datang, termasuk untuk bangsa Indonesia. Doktrin tentang keesaan Allah dan kesatuan umat manusia adalah doktrin sentral dalam Alquran. Dari doktrin inilah kemudian mengalir prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, dan toleransi.

Dalam sejumlah kesempatan Anda mengemukakan adanya penerapan yang defisit?
Iya, ya. Kita dituntut arif membaca kembali risalah-risalah kesejarahan, yang menyatakan proses ini. Betapa doktrin-doktrin yang begini anggun dan berhasil dipraktikkan oleh sosok Muhammad berhadapan vis a vis dengan sekelompok elit Quraisy yang sombong dan pongah. Berkat kekayaan dan kekuasaan elit Quraisy, ada sebagian gerak kesejarahan yang defisit: Kita terkubur dalam abu sejarah selama berabad-abad dalam peradaban. Gerakan sosio-moral dalam Islam memang memerlukan kekuasaan politik, sebab tanpa itu pembumian pesan-pesan kemanusiaannya akan mengawang.

Qamaruddin Khan mengutip Ibnu Taimiyah, bahwa cita-cita sosio-moral Islam hanyalah mungkin diterjemahkan ke dalam kenyataan dan terwujud dalam kehidupan masyarakat bilamana dilindungi dan dijaga oleh pedang penolong. Pedang penolong ini tidak lain dari wilaya (organisasi politik): wilaya bagi permasalahan (kemasyarakatan) manusia adalah salah satu kewajiban agama yang terpenting … Agama tidak mungkin tegak kukuh tanpa topangannya (1972).

Doktrin tentang amrun bi al-ma’ruf (perintah terhadap yang baik) dan nahyun ani al-munkar (pencegahan terhadap yang buruk) –dalam Alquran (3: 104, 110, dan lain-lain)– merupakan asas dari bangunan kekuasaan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa kekuasaan dalam Islam semata-mata bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral yang diakui bersama. Adapun politik yang semata-mata untuk mempertahankan status quo kekuasaan yang korup tidak diragukan lagi merupakan perbuatan yang amoral dari sisi perspektif Islam. Bangunan kekuasaan yang tercemar ini sering terlihat di panggung sejarah umat Islam dari dulu sampai sekarang. Inilah perkembangan yang defisit dan menjadi lembaran hitam yang memprihatinkan.

Akan tetapi karena Alquran juga berfungsi sebagai kriterium pembeda antara kebenaran dan kepalsuan dan sudah merupakan hukum moral serta sejarah tetap di tengah-tengah masyarakat, kekuasaan yang sudah defisit itu pasti mendapat perlawanan. Kadang-kadang perlawanan itu bersifat demonstratif, tetapi kadang-kadang bersifat diam-diam karena iklim politik menuntut demikian. Ringkasnya adalah bahwa Islam sebagai gerakan pembaruan moral dan pembaruan masyarakat akan tetap menjadi watak agama ini.

Apakah kuasa pembaruan di dalam Islam merupakan kekuatan yang melekat?
Sejarah merekamnya. Keterlibatan Islam dalam mengubah wajah ruang dan waktu berdasar visi moral tertentu merupakan sesuatu yang inheren dalam agama yang dibawa oleh Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.

Perilaku taqwa adalah buah dari iman dan persepsi moral yang tajam. Penjelasan tentang cita-cita kemasyarakatan dalam perspektif di atas, menunjukkan bahwa ide tauhid dan kemanusiaan, yaitu ide tentang satu Tuhan dan satu kemanusiaan, yang begitu sentral dalam Alquran telah memberikan ontologi bagi bangunan suatu masyarakat dan peradaban yang hendak dibangun. Di atas landasan ontologi yang kuat, masyarakat yang hendak dibangun itu haruslah terbuka, demokratis, toleran, dan damai. Empat ciri utama tersebut haruslah dijadikan acuan bagi semua gerakan pembaharuan moral dan masyarakat di muka bumi ini.

Islam amat mendambakan terwujudnya bangunan masyarakat yang berwajah ramah dan anggun. Dalam masyarakat dimaksud perbedaan agama, ideologi, dan nilai-nilai budaya, tidak boleh dijadikan penghambat untuk tercapainya cita-cita di atas. Ciri keterbukaan tersebut berangkat dari sifat Alquran sebagai Kitab Suci yang terbuka. Ia terbuka untuk diterima atau untuk ditolak. Sudah tentu dengan argumen-argumen yang kuat.

Yang menolak Alquran tidak harus dikucilkan dari masyarakat. Islam menerima hakekat keragaman agama dan budaya. Sikap yang harus dikembangkan bukan sikap “monopoli” kebenaran, melainkan sikap saling menghargai dan menghormati. Keterbukaan adalah watak dari sebuah perbedaan yang percaya diri. Sikap terbuka inilah pada masa lampau yang mendorong umat Islam berkenalan secara bebas dengan warisan helenisme (Yunani, Red.), Persia, dan India. Ketika umat Islam telah kehilangan rasa percaya diri, sikap keterbukaan ini menjadi semakin redup. Dunia lalu menjadi amat sempit.

Paham persamaan Islam pasti punya dampak terhadap politik. Masyarakat Islam haruslah masyarakat yang demokratis. Sistem-sistem politik yang otoriter, apalagi yang totaliter, harus dinyatakan sebagai sistem yang haram dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Hanya dalam sistem politik yang terbuka, warga masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya secara kreatif dan bebas untuk menjadi manusia penuh.

Lantas, di manakah kebermaknaan nilai-nilai intelektual dan spiritual?
Dalam sistem demokrasi yang diinginkan Islam, nilai-nilai intelektual dan spiritual haruslah saling menopang dan saling melengkapi. Masyarakat terdidik tidak boleh tercabik-cabik dalam pertarungan antar “Cogito ergo sum” Rene Descartes dan spiritualisme al-Ghazali. Setiap kecenderungan ke arah ekstremitas harus dicegah. Demokrasi mesti punya orientasi moral. Inilah barangkali yang dimaksud Iqbal sebagai demokrasi spiritual yang menjadi tujuan tertinggi Islam dalam kehidupan kolektif.

Di bawah payung demokrasi spiritual ini masalah keadilan tidak lagi menjadi isu politik karena lawannya –yaitu ketidakadilan– dinilai masyarakat sebagai budaya yang amat rendah dan tidak patut dilakukan oleh manusia beradab. Politik demokratis memerlukan toleransi. Tanpa toleransi sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup aman dan damai. Dalam masalah toleransi ini, Islam boleh berbangga diri, khususnya terhadap kelompok non-Muslim. Kita membaca sejarah, betapa Islam normatif dan Islam sejarah seakan-akan telah menyatu. Hanyalah pada peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak punya dampak besar sajalah umat Islam boleh jadi kurang menghiraukan budaya toleransi ini.

Traktat sejarah banyak melukiskan ketinggian budi umat Islam dalam masalah tenggang rasa ini. Tetapi yang ironis justru terletak pada kenyataan betapa sukarnya dikembangkan sifat toleransi internal di kalangan umat Islam sendiri, khususnya dalam politik. Di wilayah ini psikologi umat sering rawan. Sudah cukup banyak darah yang tertumpah di kalangan sesama umat Islam, demi kekuasaan. Hal ini semuanya adalah penyakit kanak-kanak yang sukar sembuhnya dalam sejarah Islam.

Alangkah idealnya bila dalam masalah politik ini dikembangkan skema, yaitu “berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan.” Apabila umat benar-benar mau membangun dalam kebermaknaan, prinsip yang dikemukakan harus dijadikan landasan dalam perilaku politik. Dalam demokrasi spiritual, tidak ada ruang untuk saling menjegal dan menggunting dalam lipatan, sebab tentunya merobek-robek prinsip-prinsip moral yang merupakan manifestasi iman dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian untuk menjadikan umat Islam umat al-‘ilm (komunitas ilmu), tidak ada pilihan lain kecuali budaya toleransi internal diujudkan secara mantap sebagai kemestian sejarah. Ciri penting terakhir dari sebuah masyarakat Islam ialah agar ia memancarkan wajah damai selaras dengan the very root dari perkataan Islam itu: s l m, bermakna damai, sejahtera, selamat. Wajah-wajah mengerikan yang berlindung di balik label Islam adalah pengkhianatan dan pencerobohan terhadap maksud Islam itu sendiri. Tatakelola pencitraan diri niscaya dijadikan program utama seluruh gerakan.

Apa agenda utama untuk mempertautkan agama dengan negara?
Permasalahan dasar yang dihadapi politik Islam dalam hubungannya dengan konstruksi negara dan bangsa Indonesia adalah sulitnya membangun sintesis yang memungkinkan.

Faktor utamanya adalah keinginan para pemimpin politik Islam untuk membangun hubungan Islam dan negara secara legalistik dan formalistik. Bahkan fenomena tersebut dapat juga diamati dengan munculnya keinginan komunitas muslim tertentu untuk memberlakukan kembali “Piagam Jakarta” dalam konstruks negara Indonesia. Keinginan politik seperti itu sekalipun sah-sah saja dalam perspektif demokratisasi, tetapi secara substansial apakah dapat menjawab permasalahan Indonesia yang sedang menghadapi disintegrasi?

Dengan demikian, apakah tidak lebih baik untuk mengembangkan agenda (pemikiran) bahwa Islam lebih mementingkan terbentuknya tatanan masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang merefleksikan substansi ajaran Islam seperti prinsip keadilan, egalitarianisme, partisipasi, musyawarah, dan sebagainya, sebagaimana negara-kota Muhammad di Madinah. Kita membutuhkan dasar-dasar baru berpolitik yang lebih berorientasi nilai (substansialistis) daripada bentuk dan simbol (formalistik/legalistik).

Implikasi dari agenda di atas adalah bahwa cita-cita politik Islam adalah terbentuknya sistem sosial dan politik yang merefleksikan, atau sesuai dengan, nilai-nilai Islam. Karena prinsip-prinsip etis politik Islam berbicara tentang keadilan (adl), musyawarah (syura), persamaan (musawa), sebagaimana bentuk sistem kenegaraan yang secara substantif mencerminkan nilai-nilai Islam adalah demokrasi.

*** *** *** ***

Drs. Yusdani, M.S.I. dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan, 46 tahun yang lalu. Menyelesaikan pendidikan MTs dan MA di PP Raudatul Ulum Sakatiga Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan; Sarjana Muda dan Sarjana Syari’ah di IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta; Magister Studi Islam IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sekarang tengah menyusun disertasi untuk Program Doktor Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Di dalam diri Yusdani telah mewujud apa yang digagas oleh Romo Mangunwijaya sebagai pribadi pasca-nasional, yang kebetulan merupakan dialog antara budaya Sumatera dengan Jawa. Bahkan di kalangan kolega dan mahasiswanya yang aseli Jawa, nalar dan sikapnya lebih ”njawani.” Luasnya sudut pandang, rujukan bacaan, dan kedalaman telaah diimbanginya dengan penguasaan bahasa Arab dan Inggris yang prima, di samping alur berpikir yang runtut dan taat-asas serta tetap santun dalam fora intelektual yang panas sekalipun. Pilihan hidupnya untuk berproses-menjadi intelektual berbasis kampus beserta konsekuensinya merupakan jawaban dari pengalaman hidupnya yang penuh warna. Di tengah arus ketika kampus perguruan tinggi dianggap gagap dengan perubahan besar di Indonesia –kampus telah menjadi bagian dari struktur yang memapankan permasalahan minus jawaban yang mencerahkan– skema epistemologi ”Yusdaniyah” masih mampu menjadi altenatif jawaban. Dengan demikian, perbincangan adalah praktik siyasah untuk memasuki sekaligus menjawab rezim permasalahan.

Di tengah kesibukan mengajar di FIAI dan MSI UII, sebagai peneliti PSI UII, serta redaktur di sejumlah jurnal kampus, Yusdani tetap mengembangkan sumber pembelajaran berbasis web, di http://www.yusdani.com. Ironis memang, karena pilihan domain .com (commercial, komersial) tidak disambut oleh UII sebagai provider (www.uii.ac.id). Lebih strategis jika sekiranya UII menyediakan ruangnya sehingga bagi sivitas akademika yang mempunyai laman akan lebih etis di fora intelektual internasional dengan menggunakan domain .ac (academic, akademis) atau .edu (educational, pendidikan) dan bukannya domain commercial.

*** *** *** ***

Menurut Anda, apa agenda parpol yang mendesak?
Untuk menuju politik Indonesia yang demokratis dan egaliter masih panjang. Hal ini hendaklah dilihat sebagai sesuatu yang memprihatinkan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, cita-cita politik muslim yang universal membutuhkan pendekatan substantif yang bersifat integratif dan diversifikatif dengan melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Dengan demikian, cita-cita untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi hendaknya dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada.

Di samping itu, untuk mencapai cita-cita politik muslim, strategi perjuangan yang dikembangkan hendaklah lebih bersifat inklusif, integratif, dan diversifikatif yang dirumuskan dalam kerangka cita-cita masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Harapan semua pihak tentunya tidak lain agar demokrasi Indonesia pandai-pandai belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga budaya politik tidak lagi melahirkan akrobat-akrobat politik, seperti yang dipamerkan beberapa waktu silam.

Oleh karena itu, dengan lolosnya sejumlah partai politik dengan berbagai asasnya masing-masing dalam perspektif demokrasi adalah positif. Akan tetapi perlu dihindari ekspediensi dan sikap-sikap akrobatis yang secara moral belum tentu benar dan baik bagi bangsa ini.

Partai politik harus menduduki garda terdepan dalam membela prinsip-prinsip demokrasi dalam politik dan menghindarkan diri dari sikap eksklusivitas. Karena itu para pemikir dan aktivis politik perlu mengembangkan etika dan moralitas teologisnya ke dalam lapangan politik, mengkaji ulang cita-cita politik Islam, serta meninjau kembali strategi perjuangan pemimpin politik untuk menyongsong Indonesia yang dicita-citakan bersama (imamsamroni)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: