Internal Parpol Usreg

http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=760

Meskipun pemberkasan bacaleg tinggal sehari, namun sejumlah parpol justru masih berkutat mengurusi masalah internal, khususnya tentang ketentuan dan aturan pencalegan.  Beberapa parpol, termasuk Partai Golkar, PAN, PDIP dan Partai Gerindra masih melakukan penataan daftar urut calegnya.


Di tubuh Partai Golkar, penataan dilakukan terkait dengan beberapa nama bacaleg yang berasal dari kepala desa. Sesuai aturan, caleg yang masih menjabat sebagai kepala desa diwajibkan untuk menyertakan surat peryataan pengunduran diri, terutama jika pada pemilu 2009 nanti mereka terpilih menjadi anggota dewan.

Penataan juga dilakukan PDIP dan PAN yang masih dipusingkan dengan beberapa nama bacaleg yang pernah tersandung dengan persoalan hukum. Sesuai ketentuan, bacaleg berperkara yang terancam mendapatkan hukuman lima tahun penjara dipastikan ditolak. Sebagaimana aturan ketentutan UU Pemilu, calon yang terancam hukuman bakal gugur meskipun yang bersangkutan mendapat vonis bebas atau percobaan.

Di PDIP, Samintoyo, salah satu bacaleg PDIP bernomor urut 1 dari daerah pemilihan 2 yang sebelumnya mengundurkan diri, akhirnya bersikukuh tetap maju mencalonkan diri. Samintoyo ngotot mencabut surat pengunduran diri yang telah dikirim ke KPU Gunungkidul, dengan alasan alasan UU Pemilu saat ini masih multi tafsir, baik terkait dengan KPU, Parpol maupun bacalag.

Saat dikonfirmasi Harian Jogja, Ternalem PA, anggota DPRD DIY dari PDIP, Sabtu (13/9) kemarin mengaku sempat menemui pimpinan KPU Gunungkidul untuk mengklarifikasi persoalan aturan yang mengganjal Samintoyo maju sebagai bacaleg PDIP. “Kami sudah bertemu dengan KPU bersamaan dengan penyerahan berkas pencalonan saya,” katanya di gedung DPRD Gunungkidul, Sabtu lalu.

Menurut Ternalem, KPU tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mencoret bacaleg yang diajukan parpol. “Kami desak dan jelaskan bahwa KPU tidak punya wewenang mencoret bacaleg yang diajukan parpol. Kalau nekad ditolak, partainya bisa mem PTUN kan KPU yang bertindak diluar aturan kewenangannya,” tegasnya.

Ternalem menilai era yang demokratis ini tidak bisa diplintir dengan aturan-aturan yang membatasi hak setiap warga negara untuk maju mencalonkan diri sebegai calon wakil rakyat.

Terkait dengan nama salah satu bacaleg dari PAN yang juga pernah tersandung masalah hukum, anggota KPU Gunungkidul, Bekti Wibowo Suptinarso mengaku jika pihaknya hingga kemarin belum menerima Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari calon yang bersangkutan. “Untuk bacaleg dari PAN memang belum menyerahkan SKCK, jadi kami belum melihat kepastiannya pernah tersandung masalah hukum atau tidak,” kata Bekti.

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: