KPU Soal Ijazah Tak Ada Toleransi

http://harianjogja.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2709:kpu-soal-ijazah-tak-ada-toleransi&catid=102:jogja&Itemid=171
Senin, 29 September 2008 11:10 admin

JOGJA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY tidak memberikan toleransi terhadap calon anggota legislatif (caleg) yang mengalami persoalan kelengkapan ijazah.Anggota KPU DIY, Sapardiyono, menegaskan pihaknya tidak memberi toleransi waktu untuk memperbaiki kelengkapan ijazah pascapengumuman daftar calon sementara (DCS), kemarin. “Harus ada bukti kuat soal ijazah, kami tidak bisa mentolerir,” ujarnya, kemarin.

Tercatat, sebanyak 30 caleg dari 35 partai politik dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat administratif yang ditentukan KPU. Beberapa caleg itu tersebar di PKS, Hanura, Gerindra, PKPI, PAN, PPD, PKB, PMB, Partai Republikan, Pelopor, PDIP, PBR, Demokrat, PIS, Partai Buruh dan PPPI.

Anggota DPW PKS DIY, Zuhrif Hudaya, mengaku muncul kelemahan pendataan terhadap seluruh berkas caleg yang ada. Seorang caleg dari PKS dengan nama Ahmad Nur Umam dinyatakan tidak lolos karena terkendala masalah legalisir ijazah.
“Penyimpanan berkas caleg patut dicermati sebagai pelajaran bersama. KPU tidak cek satu per satu, kami susah membuktikan walaupun punya arsip,” kata dia. Walaupun begitu, PKS tetap membubuhkan persetujuan DCS yang diumumkan KPU.

Wakil Bendahara Partai Persatuan Daerah (PPD), Aji, mengatakan salah satu calegnya juga mengalami kendala pada kelengkapan administratif, yaitu persyaratan domisili.

“Caleg PPD dengan nama Garneta dinyatakan tidak memenuhi syarat domisili. Kami masih melakukan klarifikasi, semua syarat sudah dilengkapi,” katanya.

Menanggapi keluhan dari kedua parpol tersebut, Sapardiyono membantah penyimpanan berkas caleg di KPU mengalami masalah. “Semua berkas kami simpan rapi, semestinya parpol bisa membuktikan,” kata dia. Secara kelembagaan KPU sudah memutuskan untuk tidak menerima pemenuhan kelengkapan berkas caleg yang dinyatakan tidak lolos.

Sementara, jumlah DCS mengalami perubahan dari sebelumnya 609 menjadi 610, dengan alasan validasi yang berjalan. “Saya kira itu masalah teknis, kami akan terus cross check data,” kata Sapardiyono. Sehingga validasi berkas caleg tersebut bisa dipastikan mengalami perubahan. Jumlah total caleg perempuan yang lolos mencapai 224 orang dan caleg laki-laki sebanyak 386. Sehingga DCS yang ada telah memenuh 30 % lebih persyaratan kuota perempuan.
Di Sleman, KPUD menyatakan hanya akan menindaklanjuti  tanggapan dari masyarakat terhadap DCS yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, KPUD Sleman juga hanya akan menanggapi berbagai tanggapan yang termasuk dalam wewenang KPUD.

“Pada intinya, kami akan menindaklanjuti tanggapan terkait syarat-syarat yang bisa membatalkan pencalonan seseorang, seperti apabila seseorang terbukti tersangkut kasus hukum atau menggunakan ijazah palsu. Sementara, berbagai tanggapan yang menyangkut tindakan moral caleg, kami akan menjadikannya sebagai bagian dari informasi yang diberikan oleh masyarakat,” tandas Hamdan Kurniawan, anggota KPUD Sleman Divisi Pendidikan Informasi dan Kajian Pengembangan, Sabtu (27/9).

Dia mengatakan tindaklanjut atas tanggapan masyarakat terhadap caleg yang tercatat dalam DCS sebenarnya merupakan kewenangan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten. Namun, hingga saat ini belum ada pelantikan anggota panwaslu, meskipun keenam anggotanya sudah terpilih.

“Kan tinggal pelantikannya, jadi kalau ada laporan akan kami teruskan ke panwaslu. Tapi seandainya pahit-pahitnya panwaslu tidak terbentuk, kami dari KPUD mau tidak mau, pasti akan menindaklanjuti. Dengan catatan laporan tersebut menyangkut domain kerja kami,” imbuhnya.

Dia berkata, berbagai laporan itu harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena menyangkut nama baik seseorang. Menurutnya, laporan paling valid disampaikan secara tertulis mencantumkan identitas jelas pihak pelapor. Meski demikian, KPUD Sleman tidak menutup kemungkinan bagi penyampaian tanggapan melalui telepon.
“Tapi identitasnya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak begitu bisa-bisa tanggapan itu hanya merupakan bentuk intrik dari rival politik yang hendak menjatuhkan,” tegasnya.

Menurutnya, sebelum KPUD Sleman mengumumkan DCS, pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat menyangkut integritas moral caleg melalui telepon. Laporan itu, katanya, belum dapat ditindaklanjuti sepenuhnya karena identitas pelapor yang tidak jelas dan wilayah moral yang bukan merupakan wewenang KPUD.

Plt Ketua KPUD Kulonprogo Umar Maksum mengatakan pengumuman lewat media cetak yang seharusnya dilakukan Sabtu 27 September, karena ada kesalahan teknis terpaksa harus ditunda sampai hari Senin (29/9). ‘‘Pengumuman DCS lewat media cetak melalui Harian Kedaulatan Rakyat seharusnya juga dilaksanakan Sabtu ini, tapi karena keterbatasan space terpaksa harus mundur pada hari Senin,’’ ungkapnya.

Umar mengatakan KPUD Kulonprogo akan mengumumkan DCS lengkap untuk semua dapel, mengikuti mekanisme yang dilakukan oleh provinsi. ‘‘Karena keterbatasan space pihak media menawarkan pengumumannya bersambung, tapi kami menginginkannya tidak terpisah hingga akhirnya terpaksa ditunda,’’ terangnya.
Oleh Shinta Maharani, Victor Mahrizal & Budi Cahyana

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: