Politik Anggaran Pendidikan

Drs. H. Ahmad Subagya
Fungsionaris DPP Partai GERINDRA
Bantul, DIY, Kamis 29 Mei 2008

ahmad_subagya1
Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang menuntut pendidikan gratis semakin mengemuka. Tuntutan yang mulai berkembang sejak 1990-an tersebut semakin menguat ketika UUD 1945 hasil perubahan dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberi garansi pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 %. Sebagai permasalahan kebijakan publik, politik anggaran pendidikan di Indonesia merupakan salah satu tema besar yang menjadi prioritas GERINDRA Forum.

Untuk itu, redaksi mewawancari Drs. H. Ahmad Subagya, fungsionaris DPP Partai GERINDRA yang menjadi Koordinator Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Diskusi berlangsung beberapa kali, baik di kantor DPP, di bandara Soekarno Hatta, juga di DPD Partai GERINDRA Propinsi DIY. Demikian sebagian hasil pembicaraannya.

Bagaimana Anda mengapresiasi demo-demo pendidikan selama empat tahun terakhir ini?
Isu peningkatan pembangunan menempatkan pendidikan sebagai kekuatan antisipatoris. Antisipasi ini ditentukan oleh paradigma masyarakat terhadap kecenderungan masa depan, yang menyangkut kapasitas bangsa untuk belajar (national capasity for learning), yaitu kemampuan bangsa untuk mencernakan informasi-informasi baru.

Penggunaan informasi merupakan salah satu arahan dan landasan untuk menjawab permasalahan kesejahteraan rakyat. Konsep ini semula digagas Soedjatmoko, yang oleh Mochtar Buchori dikembangkan menjadi kekuatan pendidikan nasional (national educationanl capability), yaitu kemampuan bangsa untuk menyelesaikan secara relevan permasalahan pendidikan dewasa ini.

Mengutip kesimpulan hasil jajak pendapat Kompas (2005), kebijakan pemerintah untuk melakukan liberalisasi di bidang pendidikan dengan cara desentralisasi dan privatisasi diyakini akan berpengaruh besar terhadap menurunnya kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Persoalan kompleks seputar dunia pendidikan diyakini tidak akan mampu diatasi sepenuhnya oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah. Saya mengapresiasi demo-demo pendidikan ya untuk menegaskan campur tangan pemerintah, terutama dalam hal pembiayaan pendidikan.

Bisa disampakan ringkasan jajak pendapat tersebut?
Ternyata biaya pendidikan (SPP, buku, dan akomodasi) anak memakan porsi sekitar 20 % dari pengeluaran rumah tangga bulanan di Indonesia. Sedangkan data dari Balitbang Depdiknas menyebut 53-73 % porsi pembiayaan yang ditanggung orang tua siswa. Dengan angka putus sekolah sebesar 702.066 siswa SD dan 271.948 siswa SMP pada 2003/2004 serta 685.967 siswa SD/MI dan 263.793 siswa SLTP pada 2004/2005, tidak mengherankan jika persoalan kemampuan dan kemauan (policy) untuk membebaskan biaya pendidikan (dasar) menjadi permasalahan besar.

Kondisi tersebut bersamaan dengan kemampuan finansial masyarakat untuk menyekolahkan anak yang terkikis beban ekonomi, sedangkan pemerintah berjalan dengan agendanya sendiri. Lebih dari sekedar berempati, kita membutuhkan skema penyelamatan setelah tiga kali pemerintahan SBY-JK menakkan harga BBM.

Bukankah sejarah pendidikan di negara mana pun selalu menanggung beban jika ada perubahan kebijakan makro-ekonomi?
Ya, terutama pendidikan persekolahan (schooling). Sekolah dalam bentuknya yang modern di Indonesia dimulai dari kebijakan ethische politiek kolonialisme Belanda pada 1901. Kita tahu, kebijakan tersebut merupakan akibat tekanan kelompok liberal dan kepentingan para industrialis di Belanda. Politik etis lahir sebagai hasil evaluasi serta kritik radikal terhadap politik stelsel tanam paksa Van den Bosch (1830-1848) dan dengan demikian Pemerintah kolonial bertanggung jawab atas kesejahteraan warga pribumi. Gagasan Pieter Brooshooft dan C van Deventer memaksa Belanda untuk memerhatikan nasib bumi putera. Utang budi (een eerschuld) serta panggilan moral dituangkan dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam Trias Politika yang meliputi irigasi, emigrasi, serta edukasi.
Dari paparan di atas menjadi jelas bahwa ada keterhubungan antara persekolahan dengan kebijakan ekonomi-politik.

Kaum pergerakan pada 1940-an merumuskan visi pendidikan rakyat sebagai bagian perjuangan kemerdekaan. Visi itulah yang kemudian menjadi platform kebijakan Ki Hajar Dewantara, selaku Menteri Pendididikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama beserta penggantinya. Dan berdasar sejarah persekolahan, pada 1950-an merupakan awal interaksi internasional yang secara signifikan memengaruhi kebijakan pendidikan. Apalagi bersamaan dengan konflik ideologi yang mengancam disintegrasi nasional dan UUDS 1950 yang tidak eksplisit merekomendasikan sistem pendidikan.

Bagaimana Anda meletakkannya dalam konteks politik anggaran pendidikan?
Politik anggaran pendidikan adalah upaya-upaya sistematis untuk mengartikulasikan, mengelola, dan mengawasi program beserta konsekuensi anggaran pendidikan yang bersifat publik serta berorientasi untuk kepenuhan optimal di masyarakat. Berdasarkan hasil riset tesis saya mengenai “Politik Anggaran Pendidikan: Studi Kasus APBD Propinsi DIY Tahun 2004,“ para pemangku kepentingan sebenarnya sudah mempunyai dan mengupayakan porsi (minimal) 20 % dana pendidikan dalam anggaran publik. Bahwa pernyataan para politisi dan tanggapan pemerintah dianggap tidak menjawab dan bahkan dianggap semakin melukai masyarakat, mari kita diskusikan.

Kita mulai dari roh dan dasar hukumnya dulu …
Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan didirikan negara Indonesia adalah mencerdaskan seluruh rakyat. Cara untuk mencapainya adalah institusi pendidikan. Melalui institusi tersebut negara selaku pemegang amanat berkewajiban untuk membuka hak akses bagi masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan bermutu. Pasal 30 amandemen keempat UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Sebagai garansi, Pasal 31 menegaskan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan yang jumlahnya tidak boleh kurang 20 % dari total APBN dan APBD.

Hal yang sama ditegaskan kembali dalam Pasal 49 terutama ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan memberi layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi. Karenanya pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 10 ayat (1) dan (2)).

Konsekuensinya adalah bahwa mutu dan bebas biaya dalam pelayanan pendidikan menjadi satu bagian. Selain harus membiayai seluruh kegiatan operasional pendidikan, pemerintah pun bertanggungjawab dalam peningkatan mutu guru, ketersediaan buku ajar, serta peralatan dan perlengkapan belajar mengajar. Dalam hal ini, berarti biaya pendidikan adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) atau seluruh pengeluaran dalam bentuk natura atau berupa uang yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.

Bukankah yang disoal selama ini adalah komitmen pemerintah terhadap anggaran pendidikan sebesar 20 %?
Benar. Ketidakpatuhan pemerintah pada komitmen 20 % bahkan menunjukkan pelanggaran terhadap UUD 1945.
Pemerintah juga tidak patuh pada komitmen yang dibuat bersama lembaga legislatif. Menjelang berakhirnya masa kerja DPR periode 1999-2004 dan pemerintahan Megawati Soekarnoputri juga telah disepakati skenario menuju pemenuhan anggaran 20 %. Pihak-pihak yang melakukan kesepakatan adalah Komisi VI DPR bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Keuangan Boediono, dan Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar. Skenario progresif untuk memenuhi alokasi 20 % ditoleransi terwujud sampai tahun depan, yaitu 2009. Asumsinya adalah pengalokasian Rp 16,8 triliun (6,6 % dari APBN) pada 2004, Rp 24,9 triliun (9,3 %) pada 2005, Rp 33,8 triliun (12,0 %) pada 2006, Rp 43,4 triliun (14,7 %) pada 2007, Rp 54,0 triliun (17,4 %) pada 2008, dan Rp 65,5 triliun (20,1 %) pada APBN 2009.

Lantas, apa penyebabnya?
Penyebabnya adalah belum adanya turunan aturan pelaksana, tidak aplikatifnya pengaturan kewenangan, serta lamanya periode transisi untuk melengkapi hal-hal tersebut.

Kita berkomitmen bahwa kaidah evaluasi bukan lagi untuk mengetahui “What was hapenning,” melainkan “What is the performance after hapenning” (Apa kinerja pasca-penetapan APBN/APBD). Dengan demikian, evaluasi kinerja sebagai agenda politik merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan untuk meningkatkan kapasitas belajar sosial masa depan yang normatif lebih baik. Dinyatakan secara berbeda, kepuasan “user” (masyarakat) merupakan harga yang harus dibayar oleh pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif. Dan siapapun tidak bisa mengklaim atas nama masyarakat, sepanjang tidak berorientasi pada masyarakat itu sendiri.

Dilema apa yang dialami lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan penganggaran?
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dokumen tersebut berisi prioritas dan plafon anggaran, pendapatan, belanja, serta pembiayaan, termasuk bidang pendidikan.

Dilema setiap mengesahkan APBD adalah konsekuensi hukumnya. Dengan menyetujui aspirasi masyarakat bahwa anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBD merupakan tindakan yang diharuskan Konstitusi dan UU serta benar dengan sendirinya. Tetapi, mengabaikan anggaran sebagai konsekuensi dari program, yang di dalam proses penyusunannya nyata-nyata melibatkan masyarakat, adalah hal lain. Artinya, persetujuan angaran pendidikan 20 % dari APBD tanpa dasar program yang terukur merupakan kebijakan yang dapat melukai masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, kejelasan skema kebijakan dan implementasi politik anggaran pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam APBD merupakan harga yang harus dijawab. Di samping itu adalah besaran anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN, di mana DIY sebagai sasaran program, dengan jumlah yang lebih besar daripada APBD DIY. Saya lebih menyoal sinergisitas dan capaian kinerja pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta sumber-sumber lain. Sehingga praktik politik anggaran pendidikan lebih merujuk pada kondisi-kondisi senyatanya di lapangan.

*** *** ***
Drs. H. Ahmad Subagya dilahirkan di Bantul, 23 Nopember 1964. Padatnya jadwal sebagai Koordinator Wilayah Jawa Tengah dan DIY di Partai GERINDRA hanya mengulang kesibukannya selama ini. Anggota DPRD Kabupaten Bantul 1997-1999 dan DPRD Propinsi DIY 1999-2004 ini juga aktif di PII (Pelajar Islam Indonesia) dan Parmusi. Ahmad Subagya adalah Direktur Prajatama Consulting dan peneliti INfED (Indonesian Network for Education Development). Pada tahun 2002 mengikuti kursus Desentralisasi Kesehatan dan Layanan Publik di Universitas Kebangsaan Malaysia, Kualalumpur dan Institute Policy Studies Srilanka, Colombo, serta menunaikan ibadah haji di tanah suci.

*** *** ***

Bagaimana dengan Visi DIY “menuju pendidikan terkemuka pada 2020”?
Perlu penguatan dan ternyatakan dalam APBD. Konsekuensi politisnya adalah mendorong visi “menuju pendidikan terkemuka” sebagai kontrak-politik dan menjadi orientasi di dalam kebijakan keistimewaan Propinsi DIY. Agenda ini sekaligus sebagai afirmasi terhadap RUU Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih cenderung menyoal pada aspek kepemimpinan.

Bukankah sejumlah pejabat daerah menyampaikan pemenuhan visi pendidikan dengan realisasi anggaran pendidikan 20 %?
Klaim sejumlah kepala daerah bahwa porsi 20 % sudah tercapai merupakan pernyataan yang semata-mata politis, mengabaikan matriks anggaran pendidikan, serta cenderung menjurus menjadi kebohongan publik. Untuk itu, di samping komitmen untuk optimalisasi hasil, pencapaian kinerja pendidikan dalam APBD tetap dilekatkkan dalam konteks kebijakan publik yang berorientasi masyarakat itu sendiri. Kondisi-kondisi yang carut-marut ini sudah saatnya disudahi dengan peninjauan kembali terhadap roh hukum dari pasal-pasal tersebut, kebijakan turunan, serta pengaturan kewenangan yang lebih aplikabel.

Bagaimana dengan platform Partai GERINDRA untuk pendidikan?
Sangat kuat, yaitu politik perhatian dan pemihakan terhadap peserta didik yang memerlukan layanan kesejahteraan sehingga seluruh warga mampu mengakses hak-hak pendidikan. Ini masalah martabat dan harga diri sebagai bangsa. Merujuk pada Ki Hajar Dewantoro, bahwa kekuatan suatu bangsa terletak pada penguatan masing-masing warga, tanpa kecuali, membawa konsekuensi program penguatan societal learning dalam pendidikan sebagai layanan publik. Komitmen GERINDRA adalah penekaan pada evaluasi kinerja secara kesinambungan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Hal ini yang menjadi nilai “good governance” yang nyata-nyata berkembang di masyarakat.

Belajar dari sejumlah dokumen perencanaan pendidikan negara tetangga, platform pendidikan yang dikembangkan GERINDRA mendapatkan urgensinya. Misalnya, visi nasional Singapura yang dikumandangkan pada 1997 oleh Perdana Menteri Goh Chok Tong adalah thinking school, learning nation. Pencanangan Malaysia sebagai “pusat kecemerlangan dalam pendidikan” (centre of educational excellence) demi koridor Melayu Raya didukung Akta Pendidikan 1996 (Education Act 1996), Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Private Higher Educational Institutions Act 1996), Akta Majelis Pendidikan Tinggi Negara (The National Council on Higher Education Act 1996), dan Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 (The National Accreditation Board Act 1996). Pelajari juga visi Brain Korea 21 dengan program riset unggulan perguruan tingginya, yang berbiaya 1,4 triliun won atau Rp 10 triliun, termasuk Visi India 2020 atau Visi untuk Milenium Baru yang ditetapkan mantan Presiden Dr Abdul Salam, serta visi Sige Xiandaihua (Empat Modernisasi) Deng Xiaoping di China.

Ini adalah agenda besar dengan platform yang tegas. Kita menolak pembangunan pendidikan sebagai beban sejarah justru karena visi Indonesia Raya sudah memanggil. Tanpa politik pendidikan yang berpihak, pergerakan masyarakat tidak akan tumbuh berkembang menyatakan Indonesia Raya. (Imam Samroni).

Sumber: http://gerindra-forum.or.id/politik-anggaran-pendidikan/

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: