Panwaslu tebang pilih

harjo

Selasa, 20 Januari 2009 09:52:58

http://harianjogja.com/web2/beritas/detailberita/445/panwaslu-tebang-pilih-

WONOSARI: Panwaslu Kabupaten Gunungkidul bersama petugas gabungan dari Pemkab Gunungkidul dan Polres Gunungkidul, Senin (19/1) kemarin menggelar operasi penertiban terhadap ratusan atribut dan alat peraga yang dipasang oleh partai politik maupun calon anggota legislatif. Operasi penertiban dilakukan karena hampir seluruh atribut yang terpasang dinilai melanggar aturan pemasangan.

Hanya saja, langkah tegas yang dilakukan Panwaslu dan bersama petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kesbanglinmas, Kantor Perizinan (KPTSP) Dinas Pekerjaan Umum (DPU dan aparat dari Polres Gunungkidul dinilai masih setengah hati, karena sejumlah atribut milik beberapa partai politik besar tidak ditertibkan. Panwaslu menyatakan masih memberikan toleransi kepada beberapa parpol untuk membongkar sendiri, meski untuk beberapa alat peraga milik parpol kecil langsung diturunkan.

“Langkah penertiban ini menindaklanjuti ketentuan aturan sebagaimana diatur dalam SK Bupati Nomor 116 Tahun 2008 yang di dalamnya menyebutkan bahwa jalan protokol merupakan kawasan terlarang bagi atribut dan alat peraga partai politik,” kata Buchori Ikhsan, anggota Panwaslu Kabupaten Gunungkidul kepada Harian Jogja.

Dalam operasi yang digelar, puluhan petugas gabungan langsung melakukan penertiban atribut parpol yang terpasang di sekitar Alun-alun Pemkab Gunungkidul, dilanjutkan ke Jalan KH Agus Salim, Kepek, hingga persimpangan Siyono di Kecamatan Playen, serta di sepanjang jalan protokol di pusat Kota Wonosari. Petugas juga mencopoti sejumlah atribut
yang terpasang di jembatan dan di rambu lalu lintas.

Dari penertiban yang dilakukan, petugas menyita sejumlah bendera parpol di antaranya milik Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKS, PDIP, Partai Gerindra, PKB dan Partai Demokrat. Ratusan atribut itu diangkut
dengan menggunakan truk milik petugas Satpol PP dan selanjutnya disimpan di kantor Panwaslu Gunungkidul di Gading, Kecamatan Playen.

Dalam operasi itu, petugas gabungan dan Panwaslu Gunungkidul sempat mendapatkan protes dari tim sukses calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan 1 Gunungkidul, Yogandha. Tim sukses Yoganda merasa keberatan jika petugas menurunkan alat peraga milik Yoganda, sementara alat peraga milik caleg serta partai politik yang lain tidak diturunkan. Tim sukses Yogandha berpedoman pada sejumlah bendera parpol besar seperti milik Partai Golkar, PPP, dan PKS yang juga tidak ditertibkan, meski terpasang di daerah larangan atribut.

Akibat adanya protes, petugas langsung mundur dan memilih melanjutkan penertiban di sepanjang jalan Kranon hingga Siyono yang juga dinyatakan sebagai kawasan terlarang. Di Siyono, petugas kembali membiarkan sebuah baliho besar milik seorang caleg dari Partai Demokrat yang jelas-jelas terpasang di daerah larangan atribut.

Ketua Panwas Gunungkidul, Ton Martono, saat ditemui Harian jogja menyatakan, atribut dan alat peraga parpol ditertibkan karena melanggar aturan ketentuan Perda dan SK Bupati. Sebelumnya, Panwaslu Gunungkidul juga sudah melayangkan surat teguran, namun tidak mendapatkan respons. Terkait munculnya penilaian jika panwaslu masih tebang dalam menertibkan atribut, terutama atribut milik beberapa parpol besar, Ton Martono langsung menampik penilaian itu. “Kita tidak menurunkan karena yang bersangkutan (parpol pemilik atribut) akan membongkarnya sendiri,”ujarnya didampingi anggota KPUD Gunungkidul Is Sumarsono.

Hanya eksekutor
Menanggapi tudingan jika Panwaslu Gunungkidul bersama petugas gabungan Pemkab Gunungkidul tebang pilih dalam menertibkan atribut parpol, Kepala Satpol PP Gunungkidul, Wahyu Nugraha mengaku bukan kapasitasnya untuk bersikap.

Menurutnya, dalam penertiban yang dilakukan, petugas dari Pemkab Gunungkidul, khususnya Satpol PP hanya bertindak sebagai eksekutor, sementara komando berada di tangan Panwaslu dan KPUD Gunungkidul. “Jika baliho A diperintahkan untuk dibongkar, kami siap. Mana yang harus dibongkat, mana yang tidak, kami tidak berwenang menentukan. Kami hanya eksekutor di lapangan saja. Ada perintah kami siap,” tegas Wahyu.(Endro Guntoro)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: