Fatwa Haram Golput: Sebuah Langkah Gegabah

Oleh Achmad Rusyaidi H*

http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Buletin%20SADAR/SADAR%20181%20tahun%20V%202009.html

Di awal tahun 2009 ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai golput (golongan putih) pada pemilu adalah haram. Fatwa yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga berarti pendapat berupa keputusan yang diberikan oleh mufti (alim ulama) terhadap suatu masalah. Fatwa memang secara hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun ia mempunyai efek psikologi yang sangat tinggi terhadap rakyat, khususnya umat muslim.

Dasar dikeluarkannya fatwa MUI tentang golput haram berdasarkan ayat QS: An-Nisa`: 59 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kamu.” Fatwa haram ini dikeluarkan karena banyaknya minat rakyat terhadap golput yang semakin bersinar dari tahun ke tahun. Bahkan pemilu tahun 2004 kemarin disebutkan bahwa pemenang pemilu adalah golput.

Sebagai umat muslim, saya pun harus tetap berpegangan pada petunjuk yang terdapat pada ayat di atas. Namun satu hal yang penting untuk diingat bahwa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur`an sama sekali tidak boleh dilakukan secara parsial. Menurut hemat saya MUI sangat gegabah dalam menafsirkan ayat Al-Qur`an di atas. Karena tidak mempertimbangkan kondisi objektif sistem ekonomi-politik di Indonesia. Misalnya pada pemilihan calon legislatif atau pemilu presiden/wakil presiden dimana calon-calon yang ada sama sekali tidak memiliki visi yang rasional dan berpihak kepada rakyat. Apakah kita akan memilih pemimpin yang nyata-nyata hanya akan membela kepentingan pribadi/golongannya? Apakah kita akan dipaksa untuk memilih pilihan-pilihan yang sama sekali tidak masuk dalam alam objektivitas dan rasionalitas kita? Ini belum lagi ketika kita bicara soal konsep demokrasi yang berlaku di Indonesia yang sangat berpihak pada kepentingan kaum kapitalis.

Golongan Putih: Sebuah Pernyataan Sikap Dari Rakyat
Pada dasarnya rakyat memilih golput dikarenakan dua hal. Pertama, faktor apatisme. Faktor ini dikarenakan malasnya rakyat untuk ikut terlibat dalam perhelatan politik. Rasa muak bercampur kecewa karena setiap perhelatan politik tak kunjung membawa perubahan adalah kondisi dimana rakyat menjadi apatis. Hampir setiap tahunnya rakyat disuguhi pesta pemilu, apakah itu pemilu bupati/walikota, gubernur, legislatif, ataupun presiden/wakil presiden. Namun yang ada hanyalah bayangan semu, janji-janji manis yang tidak pernah terealisasi.

Para elit politik hanya sibuk menghamburkan uang rakyat untuk memenuhi nafsu kepentingan pribadi atau golongan. Coba kita bayangkan berapa banyak uang rakyat yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemilu. Ini belum lagi ketika pemilu itu bermasalah dan harus diulang, seperti yang terjadi pada pemilu kepala daerah di propinsi Jawa Timur.

Sementara kesejahteraan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, dan kaum miskin kota tak kunjung membaik. Lapangan kerja semakin sempit. Pendidikan semakin sulit untuk diakses oleh rakyat, khususnya kaum rakyat pekerja. Sulitnya pendidikan ini diperparah lagi dengan disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Proyek neoliberalisme semakin tak terbendung lagi karena mendapat restu dari para penguasa negeri ini. Deragulasi, privatisasi, dan penyerahan pada mekanisme pasar terhadap sektor-sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti sektor pendidikan, kesehatan, listrik/sumber energi, fasilitas air bersih, semakin memperjelas keberpihakan pemerintah kepada pemodal. Masuknya PLN dan PAM dalam rel privatisasi, lahirnya UU Penanaman Modal, Perpres No 76 tahun 2007, Perpres No 77 Tahun 2007, adalah bukti nyata dari masuknya proyek neoliberalisme di Indonesia.

Kedua, faktor ideologi. Faktor ini didasarkan pada perbedaan ideologi yang dianut oleh seseorang/kelompok masyarakat dengan sistem politik yang diterapkan oleh negara. Berbeda dengan golput apatis yang tak terorganisir, gerakan golput yang dilakukan karena faktor ideologi ini terorganisir, terencana dan tersusun secara sistematis, sehingga mempunyai efek politik yang cukup keras.

Namun terlepas dari dua faktor di atas dan apapun alasannya, pilihan golput atau tingginya angka golput adalah sebuah pernyataan sikap dari rakyat yang harus direspon. Golput adalah manifestasi dari kekecewaan rakyat terhadap sistem dan aktor-aktor politik yang ada. Golput adalah rasa muak dari rakyat terhadap janji-janji palsu para elit politik. Golput pun bisa jadi adalah gambaran keputusasaan rakyat untuk mencari alternatif-alternatif solusi atau jalan keluar dari semakin terpuruknya kualitas kesejahteraan rakyat.

Kita pastinya tidak menginginkan rakyat untuk apatis terhadap politik, apalagi ketika itu menyangkut masa depan kehidupan bernegara. Tapi semua akibat pasti ada sebabnya, begitupun dengan angka golput yang tinggi. Golput bukanlah malapetaka atau bencana, sampai-sampai harus ditanggapi secara gegabah seperti mengeluarkan fatwa haram. Golput adalah sebuah fenomena dalam kehidupan politik. Para elit politik sudah saatnya mengevaluasi diri akan sepak terjangnya, akan hal apa yang pernah dilakukannya untuk rakyat. Ataukah maraknya golput belakangan ini menunjukkan bahwa kita harus mencari dan merumuskan solusi konsep bernegara yang baru, solusi sistem demokrasi dan ekonomi-politik yang baru untuk kemudian ditawarkan kepada rakyat.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa fatwa haram terhadap golput ini adalah bentuk intervensi politik dari kaum ulama/lembaga keagamaan. Dan adalah sesuatu yang lazim ketika lembaga keagamaan ikut aktif dalam tatanan politik. Di alam demokrasi ini, fatwa yang juga berarti pendapat adalah sah-sah saja. Namun jangan lupa MUI adalah lembaga besar yang ditopang oleh mandat umat muslim. Mengeluarkan fatwa berarti mempertaruhkan kewibawaan. Ingatlah, bahwa rakyat juga mulai cerdas dalam menilai sesuatu. Jika pada pemilu 2009 nanti angka golput meningkat dari tahun 2004, maka jelas sedikit banyaknya hal ini akan berimplikasi pada hilangnya wibawa MUI.

* Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi Selatan.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau http://www.prakarsa-rakyat.org).

SADAR, Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 181 Tahun V – 2009
Sumber: http://www.prakarsa-rakyat.org

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: