Larangan Golput Belum Berstatus Fatwa MUI

Yogyakarta, 09/02/2009 08:35:41

kr

http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=191147&actmenu=36

YOGYA (KR) – Larangan merokok dan golput belum berstatus sebagai fatwa MUI karena belum memperoleh pengesahan dalam sidang pleno Bidang Fatwa MUI Pusat. Keduanya baru merupakan rekomendasi dari hasil pertemuan atau ijtima’ MUI yang berlangsung di Padangpanjang, Sumbar, beberapa waktu yang lalu.

Penegasan tersebut dikemukakan Ketua MUI Kota Yogyakarta Prof Drs H Sa’ad Abdul Wahid pada Rakerda MUI Kota Yogyakarta di Aula Gedung BKKBN DIY, Minggu (8/2). “Untuk menjadi fatwa MUI, larangan merokok dan golput serta sejumlah rekomendasi lainnya yang dihasilkan ijtima’ MUI di Padangpanjang harus disahkan terlebih dahulu dalam sidang pleno Bidang Fatwa MUI Pusat,” katanya.

Dikemukakan, dalam menyikapi hasil pertemuan Padangpanjang itu sidang pleno Bidang Fatwa MUI Pusat dapat membuat 3 macam keputusan. Menerima, menolak, atau tidak membuat keputusan atas rekomendasi-rekomendasi tersebut. “Tentunya keputusan-keputusan itu diambil setelah Bidang Fatwa MUI Pusat melakukan uji atau kajian ulang,” ungkapnya.

Timbulkan Pro-kontra
Prof Sa’ad Abdul Wahid merasa perlu membuat penegasan seperti itu karena di tengah masyarakat sudah terjadi pro dan kontra atas hasil pertemuan MUI di Padangpanjang, khususnya yang berkaitan dengan larangan merokok dan golput. Ia menyayangkan terjadinya sikap pro dan kontra terhadap hasil pertemuan MUI di Padangpanjang. Bahkan ada ormas Islam yang menyelenggarakan pertemuan untuk mereaksi hasil pertemuan yang berkaitan dengan larangan merokok dan golput. Ada juga ormas Islam yang merespons dengan menyatakan bahwa ormasnya tidak akan pernah membuat fatwa haram merokok, tetapi hanya sebatas memakruhkannya.

Sikap pro dan kontra yang terjadi itu, menurut Prof Sa’ad Abdul Wahid, dapat memunculkan kerenggangan dalam kehidupan umat Islam. Itulah sebabnya, tuturnya, ia merasa perlu membuat penegasan bahwa hasil pertemuan di Padangpanjang, termasuk rekomendasi larangan merokok dan golput, belum memiliki kekuatan sebagai fatwa MUI. “Kami sedang menunggu undangan Bidang Fatwa MUI Pusat untuk menyidangkan hasil pertemuan di Padangpanjang itu,” ujarnya.

Program Kerja
Rakerda MUI kota Yogyakarta dibuka Kepala Kandepag Kota Yogyakarta H Nuruddin SH MA. Sekretaris MUI Kota Yogyakarta Drs Rifa’i Abubakar MA mengemukakan, Rakerda berhasil menetapkan berbagai program kerja MUI Kota Yogyakarta tahun 2009. Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Antarumat Beragama memrogramkan kegiatan sosialisasi pemahaman yang utuh tentang makna persaudaraan sesama Muslim. Juga meningkatkan kerja sama dan konsultasi dengan majelis-majelis agama dan pemerintah.

Sementara Komisi Penetapan Hukum dan Fatwa merekomendasikan kegiatan program pengembangan kajian ilmiah syariah di kalangan ulama berikut sosialisasinya. Dalam kaitan dengan fatwa MUI, akan mengusahakannya menjadi hukum positif di tengah masyarakat. Sedang Komisi Pendidikan Islam merekomendasikan agar MUI Kota Yogyakarta memperjuangkan biaya pendidikan yang murah sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas keilmuan dan keterampilan para ustad Taman Pendidikan Alquran (TPA). (No)-f

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: