Iklan Politik

Bakti, No. 213-TH.XVIII-MARET 2009, hal. 9

aden-w

Sejak beberapa bulan lalu, sejumlah partai politik besar (dan kaya) atau partai politik (parpol) baru yang mendapat suntikan dana besar dari fungsionarisnya, telah dengan gencar melakukan berbagai upaya menarik perhatian agar menjadi partai yang layak didukung dalam Pemilu legislatif tanggal 9 April 2009 dan sekaligus mendukung capres-cawapres yang diusungnya.

Sedangkan partai politik “kecil”, tampak cenderung pasrah dan melakukan gerakan-gerakan pengenalan partainya kepada masyarakat sesuai kemampuan fungsionaris di masing-masing daerah. Kesannya sederhana, kurang tenaga dan cenderung konvensional.
Bagi parpol besar, pengenalan visi-misi, program partai (umumnya berpijak pada kekurangan bangsa) dan penguatan tokoh tertentu yang sekaligus sebagai icon partai, dilakukan melalui berbagai media dengan beaya yang mahal. Namun dalam pengenalan melalui iklan, beberapa parpol memuat materi sukses pemerintah di beberapa sektor, yang diklaim “seolah-olah” sebagai hasil kerja partai.

Oleh beberapa kalangan, hal semacam ini dinilai sebagai sesuatu yang naif, bahkan menyesatkan. Sebab, sukses pemerintah merupakan hasil usaha bersama (kolektif), bukan jasa parpol atau hasil kader parpol tertentu.

“Tapi kalau ukurannya UU atau perangkat hukum yang berlaku, iklan politik yang selama ini ditayangkan itu, tidak ada dimensi pelanggaran dan secara akademis sah-sah saja”, kata Drs. Aden Wijdan SZ., M.Si., Direktur Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (PSI-UII) Yogyakarta.

Jika dilihat tentang pasal kampanye melalui iklan di media massa yang dijabarkan mulai pasal 93 sampai pasal 105 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu, memang tidak mengatur tentang materi iklan. Isi pasal dalam UU itu lebih bersifat teknis. Hanya pasal 103 dan 104 yang mengatur sanksi atas pelanggaran yang bersifat teknis tersebut.

Namun, kata Aden Wijdan SZ, jika kalau dilihat dari segi etika atau fatsun politik, maka masyarakat berhak memberikan penilaian atas persoalan tersebut.

“Ingat, masyarakat kita semakin hari semakin cerdas dalam melihat segala persoalan, termasuk dalam masalah politik”, jelas Aden Wijdan SZ.

“Jika dipandang dari aspek tersebut, perilaku yang polanya model klaim-klaiman, justru menjadi rugi bagi gerbong-gerbong politik tertentu”, tegas Aden Wijdan SZ. Lebih lanjut mahasiswa S3 jurusan sosiologi Fakultas Pascasarjana UGM ini menjelaskan, bahwa hal ini penting dipahami oleh para politisi yang sukanya mengklaim keberhasilan program pemerintah, yang sebenarnya sebagai hasil kerja kolektif, menjadi hasil kerja partainya. “Kita harus ingat, bahwa masyarakat cerdas tidah bisa dibodohi dengan pola yang seperti itu”, tegas Aden Wijdan SZ.

Oleh karenanya, Aden Wijdan SZ berpendapat bahwa model klaim seperti dalam iklan politik yang sering tampil di media massa cetak dan elektronik, dalam batas-batas tertentu justru merugikan partai itu sendiri, sekalipun dari segi hukum tidak bisa disalahkan. “Dengan pola-pola kampanye model seperti itu, maka kita tidak akan mendapati pimpinan yang mempunyai harapan baik di masa depan”, jelan Aden Wijdan SZ., yang juga dosen pada FIAI UII Yogyakarta.

Menurut Aden Wijdan SZ., sebenarnya, bagi kalangan akedemisi atau masyarakat cerdas, apapun bentuk iklan yang ditampilkan, tidak akan banyak memberi pengaruh sehingga memilih calon pemimpin atau partai tertentu. Selain itu, tidak akan memberi pengaruh yang signifikan untuk melahirkan pemimpin yang baik. Mengapa demikian?. “Ya karena mereka lebih melihat pada kemampuan sosok caleg atau calon pemimpin berikut program-programnya dan pengalaman dalam kepemimpinannya, bukan karena keunggulan yang ditonjol-tonjolkan”, tegas Aden Wijdan SZ.

Untuk itu, model kampanye yang efektif antara lain melalui kekuatan komunitas dan polanya by project dan melalui empowering. Selain itu, kata Aden Wijdan SZ., menciptakan ruang yang memungkinkan masyarakat pemilih untuk mengenali secara lebih detail calon pemimpin yang akan mereka pilih berikut program unggul yang diajukannya, baik program jangka pendek maupun jangka panjang, jauh lebih baik ketimbang mengagung-agungkan ketokohan.

“Disinilah perlu dilakukan proses sosialisasi yang lebih massive dan itu dilakukan berdasarkan kearifan lokal, yang antara satu daerah satu dengan yang lainnya berbeda”, jelas Aden Wijdan SZ.

Pada akhir pembicaraan dengan Bakti, Aden Wijdan SZ. menjelaskan bahwa yang paling menarik dan paling diuntungkan dari proses ini adalah media; yaitu para pemilik modal besar. Apalagi setelah media dijadikan sebagai referensi oleh masyarakat dalam kerangka menentukan pilihan.***

Muslih Usa

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: