Menghadirkan Kampanye yang Etis

majalah-bakti1

Bakti, No. 213-TH.XVIII-MARET 2009, hal. 7-8

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 5 tahun sekali, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD1945.

Dalam hal ini, keberadaan Partai Politik (Parpol) adalah sebagai pemasok wakil rakyat (selain DPD sebagai wakil daerah non parpol di tingkat pusat) yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat, DPRD (propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota). Mereka akan bertugas di bidang legislasi dan kebijakan publik pada tingkatnya masing-masing selama 5 tahun ke depan.
Jumlah calon legislatif (caleg) yang diajukan atau mengajukan diri sebagai caleg melalui berbagai partai politik (juga caleg perseorang untuk DPD), jumlahnya cukup besar. Bahkan mengesankan sebagai pengisi lowongan pekerjaan yang layak diperebutkan. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang yang sangat beragam, yang menuju pada satu tujuan yaitu dapat menduduki jabatan legislatif. Oleh karena jumlahnya yang besar itu, maka mereka harus dipilih dan disisihkan secara demokratis melalui pemilihan.

Dalam konteks tersebut, maka kampanye sebagai ajang promosi diri, menjadi satu hal yang amat penting untuk membuka peluang mendapat “pekerjaan” legislasi tersebut. Oleh karenanya, dengan mengedepankan prinsip keteraturan, ketertiban dan kenyamanan, maka proses kampanye diatur sedemikian rupa agar dapat berlangsung dengan tertib, santun, arif dan menyejukkan.

Dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum pasal 80 ayat 1-2 dijelaskan bahwa materi kampanye oleh parpol, caleg dan calon anggota DPD meliputi visi, misi dan program kerja. Menurut pasal 76, kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Sedangkan metode kampanye (pasal 81) dilakukan melalui ; (a) pertemuan terbatas; (b) pertemuan tatap muka; (c) media massa cetak dan media massa elektronik; (d) penyebaran bahan kampanye kepada umum; (e) pemasangan alat peraga di tempat umum; (f) rapat umum; dan (g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses kampanye, juga dibuat rambu-rambu yang mengatur penyelenggaraannya. Pada pasal 84 tentang larangan dalam kampanye ayat (1) mengatur bahwa pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang :
(a} mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain; (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; (e) mengganggu ketertiban umum; (f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu; (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; (i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan (j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Selain itu, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan: (a) Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; (b) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (c) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; (d) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; (e) pegawai negeri sipil; (f) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (g) Kepala Desa; (h) perangkat desa; (i) anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan (j) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Selanjutnya, dalam pasal 87 dijelaskan sanksi bila pelaksana kampanye terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar: (a) tidak menggunakan hak pilihnya; (b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; (c) memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; (d) memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau (e) memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam UU ini.

imam-samroni-bakti

Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, sesuai pasal 88 dijelaskan bahwa bila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 86-87 yang dikenai kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD, digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:
(a) pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau (b) pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
Untuk apa segenap peraturan kampanye dengan sanksi jika terjadi palanggaran?. “Aturan itu dibuat dan disepakati untuk menciptakan suasana yang kondusif, tertib, teratur, nyaman, dan karenanya supaya diindahkan oleh segenap elemen yang terkait dan itu untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama”, kata H. Imam Samroni, S.Pd., caleg DPRD Propinsi DIY dari Partai Gerindra dapil Sleman.

Pemilu 2009 ini memang dipandang cenderung rawan konflik jika kita kurang sabar, tidak tertib dan tidak taat aturan, terutama dalam tahap-tahap kampanye.

sugito

Pandangan ini di dasarkan pada jumlah parpol yang cukup banyak dan jumlah calegnya yang besar pula. “Ini terutama setelah ada keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) bahwa caleg yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak”, kata Drs. H. Sugito, M.Si. calon anggota DPD Propinsi DIY. Keputusan tersebut memang diakui telah menggairahkan semua caleg, karena memperoleh peluang yang sama. Namun harus berusaha maksimal untuk dikenal dan dekat dengan masyarakat pemilih. “Persaingan ini tidak hanya antara caleg antar parpol, tapi juga terjadi persaingan yang ketat antar caleg se-partai”, jelas Sugito, mantan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.

“Persaingan itu sudah sangat jelas ada, bahkan antar caleg se-partai justru lebih tajam dan dengan demikian kita semua harus mengedepankan kearifan demi kebaikan bersama”, kata Wildan Nafis, SE. salah seorang caleg dari PAN. Situasi yang demikian dibenarkan pula oleh Imam Samroni yang dirasakannya selama masa kampanye tertutup yang dijalankannya selama ini.

suharno

Persaingan dimaksud, pada batas tertentu dapat dinilai sebagai suatu yang positif. Tapi disisi lain dapat pula menjadi negatif, jika usaha maksimal yang dilakukan caleg dengan menghalalkan segala cara. Misalnya saja politik uang, saling menjelekkan dan menyerang sesama caleg atau partai se-dapil dan lain sebagainya. “Jika itu yang dilakukan, saya yakin yang rugi caleg atau partai itu sendiri dan masyarakat akan meninggalkannya”, kata Soeharno PA., SH. Caleg PKB dapil DIY untuk DPR RI.

Alasan Soeharno sederhana, bahwa masyarakat kita sudah terdidik, sudah pandai menilai dan mempertimbangkan mana yang baik, berkualitas, bersih hati. Dalam hal ini, Imam Samroni juga berpendapat sama bahwa karena keterdidikannya, masyarakat kita sudah cerdas, kritis dan sudah mumayyiz dalam bidang sosial politik yaitu tahu mana yang baik dan yang tidak baik.

“Black campaigne atau pola-pola menjatuhkan, berbau fitnah, pasti tidak laku dan tidak disukai lagi masyarakat kita dan jika itu yang dilakukan, justru tidak akan mendapat simpati dari masyarakat”, tambah Sugito yang mempunyai visi terwujudnya masyarakat cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.

“Dalam konteks ini, kita harus pandai membawa diri dan bersaing secara terhormat, dengan menunjukkan program yang berkualitas, santun, arif dalam berucap dan berbuat, serta mampu menunjukkan keteladanan pada masyarakat”, jelas Wildan Nafis. Menurut caleg PAN dapil III untuk DPRD Kabupaten Bantul ini, kearifan yang demikian lebih memungkinkan terciptanya situasi yang kondusif dalam masa kampanye dan sekaligus mampu menjaring simpati masyarakat pemilih kepada seorang caleg, apakah untuk DPR, DPD atau DPRD.

Selain itu, bahwa sisi yang paling penting lainnya bagi kita semua adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang berkehidupan politik yang sejuk, nyaman dan berdampak edukasi. “Sebab, kampanye yang beretika yaitu kampanye yang dilaksananakan atas landasan taat peraturan, tidak melanggar etika dan norma yang belaku dalam masyarakat, sehingga menjadi investasi belajar sosial politik bagi masyarakat kita”, tegas Imam Samroni, yang juga mantan anggota DPRD Propinsi DIY tahun 1999-2004.

Sikap arif, santun dan taat hukum dalam kampanye, memang harus diwujudkan oleh seorang caleg. Apalagi mengingat bahwa masyarakat pemilih terbagi pada jumlah kelompok partai politik yang sangat besar, yang terbagi lagi sebagai simpatisan seorang caleg yang jumlahnya lebih besar, sehingga rentan pada ketidakteraturan.

“Ini riskan jika kita tidak pandai mengatur massa dan mengajarkannya kesabaran, kearifan dan santun dalam koridor Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan nilai-nilai ajaran agama sebagai sosok pribadi”, kata Sugito yang kini juga sebagai salah seorang Ketua PB PGRI 2008-2013.

Tapi apakah semua ini sepenuhnya bergantung pada partai politik dan para calegnya?. “Tentu saja tidak”, kata Soeharno PA. Menurut anggota Komisi V DPR RI (2004-2009) ini, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam masalah tersebut. Aspeknya antara lain dengan menunjukkan niat dan cara yang baik dalam mendekati seorang caleg dan ikut mengawasi dalam menegakkan peraturan dan norma-norma kampanye yang berlaku.

“Tanpa kesediaan masyarakat untuk aktif memahami bahwa kampanye itu investasi belajar sosial-politik, maka yang rugi bukan hanya masyarakat, tapi juga negara secara umum”, kata Imam Samroni. Sedangkan pihak lain yang harus diwaspadai pula dalam masa kampanye, lanjut peneliti pada PSI-UII ini, adalah munculnya para “rewo-rewo” atau “makelar politik” yang mengatasnamakan masyarakat atau komunitas tertentu yang akan menawarkan kepada partai atau caleg tertentu, klaim suara yang dimilikinya. “Sasaran mereka tetap materi”, tegas Imam Samroni.

Dalam diskusi terpisah ini, baik Imam Samroni, Sugito, Wildan Nafis maupun Soeharno PA setuju, bahwa :

  1. 1. Keputusan MK tentang suara terbanyak memberikan nilai positif bagi kegairahan caleg untuk mempromosikan diri agar dipilih. Namun di sisi lain, karena peluangnya menjadi sama dan persaingannya yang ketat, maka harus diwaspadai oleh semua pihak tentang kemungkinan adanya usaha-usaha lain dalam berkampanye yang bertentangan dengan etika hukum dan norma yang belaku.
  2. 2. Masyarakat kita telah semakin cerdas, dan karenanya, pola-pola black campaigne, yang menjelek-jelekkan, menyerang caleg atau partai politik lainnya, tidak akan menarik simpati masyarakat dan bahkan sebaliknya, para calon akan dijauhi dan ditinggalkan oleh pemilih.
  3. 3. Kampanye pemilu menjadi wahana edukasi, sehingga penyelenggaraan yang baik, sesuai aturan, dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang menjadi investasi di masa depan.
  4. 4. Masyarakat harus bekerja sama dalam menegakkan peraturan yang berlaku dan menutup peluang praktik-praktik kampanye yang menyimpang, sehingga kampanye dan pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  5. 5. Sebagai caleg untuk berbagai tingkatan lembaga legistif, keempat nara sumber ini bertekad untuk melaksanakan kampanye sesuai aturan dan tidak pula bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, mereka siap untuk tidak dipilih daripada harus melaksanakan kampanye yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan hati nurani.

Berkenaan dengan itu, Imam Samroni, Sugito, Wildan Nafis mapun Soeharno PA menghimbau agar semua caleg dari berbagai lapisan untuk dapat berkampanye secara jujur, arif, santun dan tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku. KPU, Panwaslu dan masyarakat supaya ikut mengawasinya secara optimal.

Kita semua ingin melaksanakan kampanye dan pemilu yang sejuk, tenteram dan sarat dengan nilai edukasi agar sekaligus menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Pemilu yang demokratis adalah idaman semua lapisan dan keberhasilan dalam hal tersebut penting sebagai pembelajaran yang menjadi investasi di masa depan.***

Muslih Usa

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: