Melongok TI Pemilu (3); Beberapa Kerawanan Tabulasi Elektronik yang Perlu Diantisipasi

Shohib Masykur – detikPemilu
Sabtu, 04/04/2009 08:23 WIB

detikpemilu

http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/04/082349/1110019/700/beberapa-kerawanan-tabulasi-elektronik-yang-perlu-diantisipasi

Jakarta – Tabulasi elektronik yang disiapkan KPU memiliki beberapa kerawanan. Jika tidak diantisipasi, kerawanan ini bisa berpotensi mengacaukan sistem penginformasian hasil pemilu yang cepat, akurat, dan terpercaya sebagaimana diharapkan KPU.

Salah satu persoalan yang berpotensi muncul di lapangan adalah pada saat proses entry data menggunakan scanner dan Intellegent Charracter Recognition (ICR). Seperti diketahui, formulir C1 IT hasil rekap perolehan suara di TPS akan discan di KPUD kabupaten/kota. Hasil scanning ini lantas ditafsirkan ke dalam bentuk huruf dan angka melalui ICR.

“Hasil ICR ini tidak seratus persen akurat sehingga butuh validasi untuk membenarkan yang salah,” ujar mantan Ketua Tim Teknis TI KPU Hemat Dwi Nuryanto saat dihubungi detikcom, Jumat (3/4/2009).

Menurut Hemat, penafsiran dari bentuk image hasil scanning ke dalam bentuk angka dan huruf bisa mengandung kesalahan karena mesinnya salah tafsir. Implikasinya, untuk menjaga akurasi data diperlukan verifikasi yang dilakukan secara manual oleh manusia.

Hal ini membawa ke konsekuensi berikutnya, yakni dibutuhkan waktu lebih lama untuk proses verifikasi. Dengan asumsi akurasi hasil scanning tinggi, Hemat memperkirakan diperlukan waktu 12-17 menit dari mulai proses scan hingga pengiriman hasil ICR ke KPU pusat, termasuk verifikasi.

Itu asumsi waktu untuk tiap TPS. Padahal jumlah TPS di tiap kabupaten/kota bervariasi dengan rata-rata mencapai 1.100 buah. Sedangkan di KPUD kabupaten/kota hanya terdapat 1-2 mesin scanner. Untuk kabupaten dengan jumlah TPS kurang dari 1.000 disediakan 1 buah scanner dengan kecepatan 30 Ppm, 1.000-3.000 TPS 2 scanner dengan kecepatan 30 Ppm, dan di atas 3.000 TPS 2 scanner dengan kecepatan 50 Ppm.

“Itu dengan asumsi yang mengakses terbatas sehingga jaringannya lancar. Kalau nanti yang mengakses banyak bisa tambah lama lagi,” kata alumnus UPS Toulouse Prancis ini.

Hemat memperkirakan, untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia, diperlukan waktu hingga 10 hari. Menurut dia, itu waktu paling lama yang bisa ditolerir mengingat hasil penghitungan manual pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota selesai dalam waktu 10 hari.

“Masa menggunakan IT lebIndonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure (ID SIRTII) lama ketimbang manual,” ucap Hemat.

Soal kelancaran jaringan juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi KPU. Ketua Tim Teknis TI KPU dari BPPT Husni Fahmi mengatakan, salah satu kendala yang akan menghadang tabulasi elektronik ini adalah persoalan skalabilitas. Artinya, jumlah data yang mengalir dari daerah ke pusat dan banyaknya orang yang mengakses akan berpotensi mengganggu traffic tabulasi elektronik.

“Kita sedang mencoba mengatasinya,” ungkap Husni yang dihubungi secara terpisah.

Sedangkan mengenai lamanya proses entry data, Husni mengharapkan para operator di daerah yang menangani proses scanning dan ICR bisa bekerja tangkas dan cermat sehingga menghemat waktu.

Potensi Manipulasi Tetap Ada

Implikasi lain dari perlunya validasi ini adalah adanya peluang untuk manipulasi. Mengingat proses validasi dilakukan oleh manusia, tidak tertutup kemungkinan terjadinya kecurangan di sana sini sebagaimana dalam proses rekapitulasi manual.

Karena itu proses validasi data ini juga perlu diawasi. “Perlu pengawasan, kalau nggak diawasi publik bisa nggak percaya,” tutur Hemat.

Mengenai hal ini, Husni mengatakan, di setiap KPUD selain operator juga terdapat petugas supervisor. Supervisor ini bertugas untuk memantau proses mulai entry data hingga pengiriman.

Kesiapan Operator di Daerah

Persoalan lain lagi adalah menyangkut kesiapan para operator di daerah. Mengingat teknologi ICR belum tergolong akrab bagi masyarakat Indonesia, patut dipertanyakan apakah para operator di daerah telah siap mengoperasikannya.

“Yang juga sangat mengkhawatirkan adalah teknologi ICR-nya karena mereka belum terlatih menggunakannya,” ungkap Hemat.

Hal serupa menjadi kekhawatiran KPU. Husni menerangkan, titik rawan dalam tabulasi elektronik ini terletak pada proses entry data di daerah. Dirinya belum yakin 100 persen para operator daerah telah siap bekerja dengan mumpuni.

Pihaknya memang telah menggelar pelatihan secara bergelombang sebanyak 3 kali bagi para operator daerah. Namun demikian belum ada jaminan 100 persen mereka telah siap.

“Kami sekarang sedang melakukan koordinasi dengan operator supaya mereka mahir melakukan scanning,” kata Husni.

Selain itu untuk mengantisipasi apabila terjadi trouble, di pusat akan disediakan helpdesk yang setiap saat terhubung komunikasinya dengan daerah guna memantau. Jika sewaktu-waktu daerah mengalami kesulitan, mereka bisa segera meminta bantuan ke pusat.

“Selain itu Telkom juga akan mendukung penuh dari sisi jaringan sehingga bisa memonitor keadaan di masing-masing kabupaten. Tim data center juga selalu memonitor di KPU,” ungkap Husni.

Yang makin mengkhawatirkan, hingga H-6 pemilu, pengadaan perangkat scanner dan ICR di daerah belum seluruhnya selesai. “Belum seluruhnya (tersedia), tapi sebagian besar sudah,” kata anggota KPU Abdul Aziz saat dihubungi terpisah.

Faktor Alam dan Ketersediaan Listrik

Kerawanan lain berhubungan dengan kondisi alam. Cuaca buruk menjadi kendala tersendiri yang berpotensi mengganggu jaringan.

“Di Medan jaringannya rusak karena terkena petir. Ya terpaksa harus diperbaiki,” tuturnya.

Husni juga mengkhawatirkan ketersediaan pasokan listrik. Mengingat tenaga listrik merupakan faktor vital dalam penggunaan teknologi, kelangkaan listrik di wilayah tertentu akan sangat menghambat proses tabulasi elektronik ini.

Pengamanan Sistem

Pengamanan menjadi aspek penting tersendiri untuk tabulasi elektronik. Belajar dari pengalaman pemilu 2004, para hacker yang suka iseng tampaknya tak akan melewatkan ‘kesempatan emas’ untuk berbuat onar.

Tim Teknis TI KPU telah melakukan langkah-langkah pengamanan guna memastikan sistem mereka aman dari gangguan. Salah satunya adalah bekerja sama dengan Komunitas Keamanan Informasi dan Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure (ID-SIRTII).

“Teman-teman dari Komunitas Keamanan Informasi dan ID-SIRTII akan melakukan tindak pencegahan dan percobaan terhadap keamanan. Senin hingga Rabu besok akan diadakan simulasi,” terang Husni.

ID-SIRTII adalah lembaga yang bertugas membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Lembaga ini ditunjuk secara resmi
oleh Depkominfo.

( sho / rdf )

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: