Hindia Berdiri Sendiri

Selasa, 30 Juni 2009 | 04:50 WIB
Emmanuel Subangun

kompas cetak

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/30/04502011/hindia.berdiri.sendiri

Dalam segala rumusan dan retorik para calon presiden, ada satu hal yang mengikat mereka. Ketiganya—dalam nuansa masing-masing—berniat hendak membuat Indonesia maju, adil, dan sejahtera. Suatu hal yang sudah merupakan kemajuan dibandingkan konsep kepemimpinan tradisional (Jawa).

Dalam konsep lama kepala negara dan pemerintahan, utamanya adalah pencirian sifat pribadi, seperti gung binathara (seperti dewa) atau wenang wisesa (paling berkuasa dan berwenang). Jika kita lihat apa yang dilakukan dan disampaikan para capres, kehendak untuk menggunakan konsep lama itu sudah tak ada jejaknya.

Untuk jelasnya, bandingkan pemilu kita dengan pemilu Iran. Di sana capres dari awal sudah diseleksi oleh sebuah dewan yang dikuasai kaum ulama dan ahli hukum. Lalu, jika ada masalah dalam hasil, sang pemimpin tertinggi adalah yang memiliki kata akhir, lengkap dengan divine sanction, jaminan kudus. Pemilu presiden dalam sistem Iran yang disebut vilayat el-faqih tidak terlalu berbeda dengan konsep kekuasaan Mataram kita sehingga pilpres selalu rawan bertabrakan dua hal yang kontradiktif.

Pilpres kita—seperti tampak dalam kampanye—bergerak pada mandala kedua dalam gagasan lama. Kekuasaan harus santun dan tidak sok kuasa (bèrbudi bawa laksana) dan juga harus mengurusi keadilan ambeg adil paramarta. Manakala kekuasaan diletakkan pada aspek kedua dalam pemahaman tradisional kita, hal ini menjadi jelas jika kita simak pemilu Lebanon. Di sana—karena posisi geopolitik—sejarah dan komposisi masyarakatnya, dikenal sebuah sectarian democracy. Maksudnya, seperti tampak dalam komposisi pemerintahan hasil pemilu, bangunan politik lalu dikapling sesuai dengan aliran (agama) yang ada. Presiden dari Maronit, kepala pemerintahan dari Sunni, dan parlemen dari Syiah! Santun dan adil dalam paham kita tidak berjalan dalam aliran, tetapi pada bangsa, seluruh rakyat!

Ekonomi kerakyatan

Apa yang menarik dari paparan para capres dalam hal santun dan adil itu manakala disimak pada masalah ekonomi kita kian menjadi jelas. Secara istilah (yang kabur) diletakkan dalan liberalism pasar dan ekonomi kerakyatan atau dalam bahasa lama liberalisme versus sosialisme.

Perdebatan konseptual tidak dapat lahir dari tataran semacam itu karena dengan sendirinya ”isme” atau ideologi sudah bukan waktunya lagi. Namun, di lain pihak, manakala orang langsung terjun pada rincian program dan janji, keadaan tidak menjadi lebih baik atau terang. Orang hanya melihat, misal, 15 persen rakyat kita miskin. Tetapi karena dalam program yang mungkin dibicarakan adalah angka naik dan turun dalam bingkai statistik, dengan sendirinya masalah kemiskinan struktural itu tidak tampak dan upaya politik mana pun tampak pucat tak berseri.

Masalah kemiskinan, pendidikan, investasi, atau pertanian bukan soal statistik jika sedang ada dalam ranah politik! Politik, di atas segalanya, akan selalu terkait dengan soal hubungan asimetris. Artinya, kemiskinan, misalnya, bukan soal pendapatan atau konsumsi kalori, atau pendidikan bukan soal murah atau mahal.

Kemiskinan dan pendidikan menjadi masalah politik akan bermuara pada dua segi. Pertama soal ”keadilan” yang dalam ekonomi dikenal dengan pola distribusi dan diukur dalam ratio. Misalnya, 10 persen kelompok atas makan 40 persen GNP, sedangkan 40 persen kelompok bawah hanya dapat pembagian 10 persen. Juga masalah pendidikan, urusan politik bukan soal murah mahal atau link/match. Masalah politik dalam pendidikan, seperti Anda saksikan dalam ”revolusi mahasiswa” tahun 1960-an atau pemberontakan anak muda Iran kini, akan berkisar pada pertanyaan yang jauh lebih pelik, yakni bagaimana sistem politik itu bisa menjamin bahwa orang muda hidup lebih baik nantinya.

Hindia berdiri sendiri

Sekitar tujuh dasawarsa silam (9 Juli 1938) dalam buku sejarah tercatat muncul sebuah gerakan politik di parlemen saat itu disebut Volksraad. Dalam catatan sidang yang disampaikan Agus Salim dikatakan, usul (petisi) yang dikenal pemrakarsanya bernama Soetardjo, usaha politik kandas di tengah jalan bukan karena hidup bersekemakmuran dengan Belanda ditolak pemerintah kolonial. Masalahnya adalah karena gagasan hidup berkooperasi dengan Belanda, seluruh gagasan sudah diangkat ke parlemen dan menjadi omongan umum. Anehnya, pada zaman kolonial, masalah itu hanya diramaikan anggota parlemen, dan pemerintah tidak pernah dihadirkan atau diminta hadir.

Jika kampanye sekarang disimak dengan jeli, pertanyaan utama adalah di manakah kehadiran rakyat?

Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dan rakyat masih belum hadir. Jadi, apakah sebenarnya yang dipertaruhkan dalam pilpres sekarang ini?

Pidato Bung Karno dalam Indonesia Menggugat (30 Agustus 1930) adalah contoh di mana rakyat hadir dalam politik.

Emmanuel Subangun Sosiolog

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: