Upaya Rekonsiliasi dalam Tuturan Demokrasi

PIDATO KENEGARAAN
Sabtu, 15 Agustus 2009 | 03:11 WIB

kompas_white

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/15/03114849/upaya.rekonsiliasi.dalam.tuturan.demokrasi

Membangun sebuah sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan melalui reformasi tampaknya menjadi penekanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya menyambut hari ulang tahun ke-64 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8) di Gedung DPR, Jakarta. Sidang paripurna pembacaan pidato Presiden itu dipimpin Ketua DPR Agung Laksono.

Gambaran besar perjalanan bangsa selama 64 tahun terakhir dan 50 tahun ke depan diletakkan dalam rentang ide sistem demokrasi, berikut subsistemnya, yang sesuai dengan penghayatan kepribadian bangsa ini.

Nuansa akomodatif terhadap berbagai pandangan ideal dalam bidang pemerintahan, penegakan hukum, pembangunan ekonomi, hingga desentralisasi pembangunan menyiratkan pidato Presiden Yudhoyono cenderung menghadirkan atmosfer positif.

Porsi penyampaian isu soal demokrasi lebih banyak dibandingkan dengan isu lain, seperti soal terorisme dan keamanan, yang saat ini menjadi perhatian paling besar rakyat Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menyebutkan kata ”demokrasi” hingga 43 kali, jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Isu demokrasi sedikitnya dibahas selama 10 menit dari pidato yang berdurasi 56 menit 16 detik.

Selain kata ”demokrasi”, Presiden juga menyebutkan kata ”reformasi” cukup banyak, yakni sebanyak 29 kali sepanjang pidatonya. Bandingkan dengan kata terorisme yang diucapkan hanya sebanyak 12 kali dengan durasi sekitar empat menit yang dimulai pada menit ke-37 pidato Presiden, Jumat kemarin.

Pidato kenegaraan yang disampaikan di hadapan anggota DPR kali ini adalah pidato yang durasinya paling pendek dibandingkan dengan empat kali pidato kenegaraan sebelumnya.

Pidato kenegaraan adalah momentum bagi Presiden untuk berkomunikasi dengan rakyatnya, yang direpresentasikan oleh anggota legislatif. Setelah berpidato di depan anggota DPR, Presiden Yudhoyono juga akan menyampaikan pidato kenegaraan di depan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pada umumnya melalui pidato kenegaraan ini Presiden menyampaikan program dan visinya. Lebih dari itu, melalui pesan simboliknya, ada tujuan dan makna yang tersimpan di balik pilihan isu atau pilihan kata yang diambil.

Dalam pembahasan soal penegakan hukum, misalnya, Presiden tidak lagi banyak bicara soal pemberantasan korupsi seperti pidato sebelumnya. Padahal, saat ini ada banyak sekali persoalan terkait pemberantasan korupsi, mulai dari nasib Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang belum jelas hingga keterpurukan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah ketuanya, Antasari Azhar, diduga terlibat kasus pembunuhan dan pimpinan lainnya dituduh menerima suap.

Soal lembaga peradilan, Presiden mengekspresikan apresiasi positif kepada Mahkamah Konstitusi yang disebutnya telah mengeluarkan beberapa putusan monumental yang mengukuhkan supremasi konstitusi dan hukum di Indonesia.

Rekonsiliasi

Dalam membuka isu demokrasi, Yudhoyono merefleksikan perjalanan sejarah Indonesia. Ia mengajak rakyat menoleh ke catatan sejarah yang pernah mewarnai perjalanan demokrasi yang pernah dilalui negeri ini. Di antaranya, pada menit ke-13, Presiden menyatakan pemahamannya atas langkah Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang melahirkan demokrasi terpimpin.

Presiden juga mengungkapkan kemafhumannya atas langkah Presiden Soeharto yang menerapkan demokrasi semi-otoritarian selama periode Orde Baru. Langkah dan kebijakan politik dua pemimpin bangsa itu dinilai sebagai langkah untuk menghadirkan stabilitas politik di negeri ini agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik.

Menyimak pidato kenegaraan Presiden kali ini tampak ada sebuah gagasan di balik pilihan isu yang diusung. Dengan mengangkat kembali sejarah masa lalu, Presiden seolah menjadikannya sebagai simbolisasi atas upayanya untuk melakukan rekonsiliasi pada seluruh elemen kekuatan yang ada saat ini.

Jika dikaitkan dengan konteks konflik pascapemilu, apakah simbol-simbol yang digunakan lewat pilihan isu pada pidatonya kali ini adalah upaya Yudhoyono merangkul lawan politiknya? Hal itu memang terasa jelas. Pilihan kalimat dalam merentang sejarah demokrasi tampak menonjolkan korelasi antara pemerintahan Yudhoyono dan simbol basis kekuatan lawan politiknya pada pemilu presiden lalu, seperti penyebutan nama presiden pendahulunya dan pengungkapan pepatah orang Bugis.

Simbol yang dipakai untuk menyentuh orang Bugis, misalnya, lekat dengan komunitas pendukung Wakil Presiden M Jusuf Kalla. Resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata, yang artinya perjuangan dan kerja keras yang terus-menerus yang akan mendapat rida Tuhan.

(Suwardiman/Litbang Kompas)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: