Mengagendakan (Kembali) Daerah Istimewa Surakarta: Telaah Programatis

Oleh: Imam Samroni

Pengantar
Sebagai suatu agenda programatis, tulisan ini akan menyigi konteks pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta (selanjutnya ditulis: DIS) dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal-ihwal pengembalian status hendak
diperjelas, dengan memertimbangkan sejumlah perspektif, dan selanjutnya dikomunikasikan ke para pemangku
kepentingan, terutama kepada warga.

Foto Ibrahim RM/BPPS DIS

Foto: Ibrahim RM (BPPS DIS)

BPPS DIS (Badan Persiapan Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta) sebagai lembaga yang dibentuk berdasar prakarsa warga mengambil posisi sebagai penghubung para pemangku kepentingan dalam agenda ini. BPPS DIS bekerja berdasar seperangkat tatanilai, bahwa upaya-upaya pengembalian status DIS merupakan keutamaan, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk kepentingan yang lain. BPPS DIS memandang bahwa pengembalian status DIS merupakan kerja dan komunikasi bersama, dengan basisdata yang akuntabel dan riset ilmiah. BPPS DIS berniat sebagai salah satu simpul yang melayani ketersediaan basisdata dan informasi, baik dari hasil kajian maupun suara-suara warga yang selama ini diam.

Dengan menelusuri dan menelaah suara-suara warga yang selama ini diam, BPPS DIS mencatat bahwa hal-ihwal pengembalian status DIS sudah menjadi wacana, sudah menjadi perbincangan warga. BPPS DIS juga menginventarisasi sejumlah dokumen tentang status DIS, suatu rangkaian persitiwa sejarah dengan batang-tubuh yang menyatakan DIS dalam konteks keindonesiaan.

Kerangka Agenda-Bersama
Pengelompokan Perspektif

Wacana Sosiologis
Budaya 1. Kesejarahan
2. Kebangsaan
3. Proklamasi
Sistem Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Keterangan

Wacana: Telah nyata-nyata menjadi tema dan perbincangan empiris. Agenda yang hendak dielaborasi adalah siapa yang membincangkan, kapan, bagaimana, mengapa, di mana, dan sebagainya.

Budaya: Maknanya makna kata “pengembalian status DIS” bagi para pemangku kepentingan, hubungan kreatif antar-warga yang membincang status, peran, dan sumbangan DIS bagi NKRI, dan sebagainya

Sistem Hukum: Elaborasi tentang batasan dan kebermaknaan sosial bagi warga, kepastian proses dan tahapan dalam legislasi, kejelasan dalam sosialisasi sebagai proses belajar sosial warga, dan sebagainya.

Telaah berdasar Kerangka Agenda-Bersama

Perspektif Sosiologis
Penelusuran cepat data dan informasi di sejumlah situs jejaring sosial dan laman yang ada di interet menunjukkan kenaikan kosakata “Daerah Istimewa Surakarta.”

Pada mesin pencari popular http://google.co.id, terdapat 40.700 berkas pada tanggal 15 Desember 2009 pukul 12.00.
Untuk http://yahoo.co.id, pada saat yang bersamaan, menyajikan 45.000 berkas. Untuk mesin pencari yang “akademik,” yaitu http://mamma.com terdapat 63 berkas. Situs jejaring sosial http://facebook.com juga diramaikan dengan ajakan untuk mendukung DIS.

Penelusuran acak terhadap sejumlah warga eks-Karesidenan Surakarta yang tinggal di Jogja juga mengapresiasi wacana DIS. Kecenderungan ragam dan indeks pengetahuan, pemahaman, dan penyikapan warga tentang pengembalian status DIS menjadi prioritas riset. Bagi BPPS DIS, dukungan warga ini merupakan “intesif moral” yang utama.

Perspektif Kesejarahan

  1. Sejarah telah mencatat bahwa Keraton Surakarta merupakan kelanjutan dari keraton Mataram, Pajang, Demak, dan Majapahit. Telah kita ketahui bersama bahwa dinasti ini telah melakukan “public service” yang diwujudkan dalam suatu tatapemerintahan.
  2. Kepeloporan Keraton Surakarta sebagai energi-kreatif hingga saat ini tetap menjadi rujukan besar pemikiran di tanah Jawa, Nusantara, dan Asia Tenggara. Hal ini bisa dilihat dari gagasan-gagasan yang direproduksi oleh para pujangga Ssurakarta.
  3. Di Surakarta terdapat pujangga-pujangga besar seperti Pangeran Karanggayam, Yosodipuro, Ronggowarsito, Sindusastro, Kusumodilogo, dan Pakubuwono. Pemikiran-pemikiran mereka mengatasi ruang dan waktu serta tetap relevan djadikan rujukan dalam perspektif kontemporer.
  4. Keraton Surajarta telah menghibahkan “Merah putih” sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Dalam istilah keraton, sang Dwiwarna tersebut dinamakan bendera “Gula Klapa Abang Putih Sang Dwiwarna.”

Perspektif Kebangsaan

  1. Sesungguhnya Kebangkitan Nasional Indonesia tak bisa dilepaskan dari peranan Keraton Surakarta. Karena Budi Utomo lahir sebagian besar atas dukungan Sri Susuhunan. Pergerakan dr. Sutomo, dr. wahidin sudirohusodo, dan sebagainya disokong secara finansial buat kelancaran roda organisasi. Bahkan pasca-kepemimpinan dr. Sutomo, yang mengendalikan organisasi Budi Utomo adalah K. G.P Wuryaningrat, menantu PB X.
  2. SI yang dipelopori oleh H. Samanhudi dan HOS Cokroaminoto juga terkait erat dengan PB X, yang mengijinkan sebagian wilayahnya untuk basis organisasi SI. Hubungan PB X dengan Cokroaminoto sangat erat. Sewaktu P X menikah dengan Ratu Hemas, yang memberi ular-ular penganten adalah HOS Cokroaminoto.
  3. dr. Rajiman Wedyodiningrat sebagai abdi dalem Keraton Surakarta diutus PB XI untuk membantu mempersiapkan kemerdekaan Indoesia. Maka beliau membidani lahirnya BPUPKI. Prof. Dr. Notonagoro, S.H. –sebagai menantu dalem PB X– diutus untuk menggali falsafah Pancasila secara komprehensif. Beliau merupakan ahli filsafat kenegaraan dan penafsir Pancasila yang terbesar sampai saat ini.
  4. dr. Supomo semasa kuliahnya dibiayai oleh PB X untuk belajar hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, sebelum Proklamasi Kemedekaan, beliau diminta untuk membuat konsepsi tentang seluk-beluk penjelasan UUD 1945.
  5. Anggota PPKI 15 % berasal dari Keraton Surakarta.

Perspektif Proklamasi

  1. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Sukarno secara resmi memberi pengakuan kepada Sinuhun PB XII sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta, yang atas jasa-jasanya membantu berdirinya NKRI.
  2. Pada tanggal 1 September 1945, Sri Susuhan PB XII mengeluarkan maklumat resmi bahwa DIS merupakan bagian dari NKRI.
  3. Pada tangal 30 Oktober 1945, Kepala Tinggi Markas TKR Jenderal Oerip Somomiharjo mengangkat Sunan PB XII sebagai Anggota Agung Markas Tertinggi TKR.
  4. Pada tanggal 1 27 Desember 1945, Sunan PB XII menjadi anggota Delegasi KMB (Konferensi Meja Bundar) karena statusnya sebagai Kepala DIS.

Perspektif Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

  1. Pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa negara mengakui hak-hak daerah yang mempunyai adat dan hukum yang aseli. Dengan demikian, secara konstitusional, pengakuan historis nasionalisme dan fiosofis tersebut menegaskan DIS sebagai subjek hukum yang sah.
  2. Bahwa karena peristiwa politik yang berakibat pada kondisi yang tidak aman untuk tatakelola pemerintahan, status DIS dibekukan oleh penguasa pada saat itu. Sebagai peristiwa hukum, pertimbangan kondisi keamanan adalah sah untuk mengambil keputusan publik.

Oleh karena itu, senyampang dengan perkembangan mutakhir, pengembalian status sebagai DIS adalah hal yang wajar. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk elaborasi, penyelarasan, dan penyiapan seperangkat peraturan perundang-undangan sebagaiman kaidah yang berlaku. BPPS DIS juga tengah menyiapkan sejumlah rujukan tentang kaidah kemaslahatan untuk perspektif ini.

Makalah disampaikan pada Seminar ”Daerah Istimewa Surakarta,” Yogyakarta, Yayasan Putra Bangsa, PSPK UGM, 16 Desember 2009. Pemakalah adalah Ketua BPPS DIS (Badan Persiapan Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta). Kontak surat elektronik: bppsdisurakarta@yahoo.com

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

5 responses to “Mengagendakan (Kembali) Daerah Istimewa Surakarta: Telaah Programatis

  • sopyanto

    aku mendukung,atasi persoaln yang muncul!

    Suka

  • imam samroni

    Terimakasih, Bapak Sopyanto. Dukungan Panjenengan, buat saya setidaknya, merupakan intensif moral untuk panggilan kesejarahan. Beberapa diskusi dengan sejumlah sahabat, memerkuat adanya sejumlah temuan yang selama ini memang sudah saatnya untuk dimunculkan kepada anak bangsa. Silakan berdiskusi di http://bppsdis.wordpress.com. Sekali lagi, maturnuwun

    Suka

  • Basuki Agus Suparno

    Pemikiran mengenai DIS (Daerah Istimewa Solo) merupakan pemikiran yang original, yang menempatkan aspek historis dan posisi strategi surakarta, dalam konstelasi antara keraton dan embrio negara bangsa yang dalam konteks ini adalah NKRI. Bila memang pemikiran DIS akan diwujudkan, saya penting untuk melihat hubungan antara keraton sebagai “petanda kultural dan historis” dengan konsep negara bangsa yang ada. Artinya, kita perlu menata dan melihat hal ini sebagai entitas sejarah, entitas budaya, entitas ekonomi, entitas geografis dan entitas identitas yang mencerminkan surakarta dari berbagai perspektif itu. Ini saya kira patut untuk dirumuskan secara baik.

    Salam
    DR. Basuki Agus Suparno
    Tinggal di Sragen

    Suka

  • imam samroni

    Bapak Basuki Agus Suparno, saya merasa terhormat dengan komentar Bapak yang menggugah. Tentang agenda programatis DIS, jika Bapak berkenan, akan saya email ke Bapak. Saat ini, BPPS DIS tengah menyiapkan optimalisasi jejaring.

    Suka

  • imam samroni

    Bapak Basuki Agus Suparno, saya merasa terhormat dengan komentar Bapak yang menggugah. Tentang agenda programatis DIS, jika Bapak berkenan, akan saya email ke Bapak. Saat ini, BPPS DIS tengah menyiapkan optimalisasi jejaring.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: