Gerindra Minta Koreksi Kebijakan

MANAJEMEN UTANG
Rabu, 27 Januari 2010 | 03:24 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/27/03244716/gerindra.minta..koreksi.kebijakan

Jakarta, Kompas – Kebijakan anggaran pemerintah yang bertumpu pada utang harus segera dikoreksi. Beberapa tahun terakhir terdapat sisa dana di APBN yang tidak terpakai, yang berasal dari utang. Jadi, ada beban biaya bagi pemerintah berupa pembayaran bunga.

”Pemerintah terlalu bertumpu pada pembiayaan yang berlebihan. Atas dasar itu, kami menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2008 menjadi UU,” ujar juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari, di Jakarta, Selasa (26/1), pada pendapat akhir fraksi dalam Sidang Paripurna DPR terkait RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2008.

Putih menyebutkan, realisasi penerimaan negara dan hibah pada tahun 2008 mencapai Rp 981,61 triliun. Adapun realisasi anggaran belanja negara Rp 985,73 triliun sehingga ada defisit Rp 4,12 triliun. Padahal, target defisit APBN Perubahan 2008 ditetapkan Rp 94,5 triliun.

Sementara itu, kata Putih, pemerintah mencatat dana yang dihimpun dalam operasi pembiayaan defisit, yang bersumber dari utang, pada akhir tahun 2008 sebesar Rp 84,07 triliun.

”Itu jauh di atas realisasi defisit APBN 2008 yang perlu ditutup. Akibatnya, ada dana Rp 79,95 triliun dari pinjaman yang tidak terpakai hingga akhir 2008 sebagai SAL (sisa anggaran lebih),” tuturnya.

Oleh karena itu, Gerindra menolak adanya upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan dana utang. Alasannya, kontribusi pemerintah yang didasari atas dana pinjaman jauh lebih membebani keuangan negara karena setiap pinjaman disertai dengan bunga.

Alasan lain penolakan Gerindra juga didasarkan pada perkembangan laporan keuangan pemerintah pusat yang tidak pernah membaik. Ini dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2004-2008 yang selalu memberikan opini disclaimer (tidak memberikan pendapat).

Sementara itu, delapan fraksi lain di DPR menerima pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2008 menjadi UU. Dengan demikian, RUU tersebut tetap disahkan menjadi UU. Penolakan Gerindra menjadi tidak berarti.

Kasus kelebihan atau surplus kas pemerintah juga terjadi pada tahun 2009. Setidaknya ada Rp 38 triliun yang tidak terpakai karena realisasi anggaran belanja di kementerian dan lembaga nondepartemen lebih rendah dibandingkan dengan target awal. Pemerintah memutuskan mengalihkan penggunaan dana tersebut ke tahun anggaran 2010.

Antisipasi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, pihaknya harus mengantisipasi kebutuhan kas pada awal tahun sehingga Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan front loading (mempercepat pinjaman sebesar-besarnya pada awal tahun). Namun, pada akhir tahun baru diketahui realisasi belanjanya. Hal ini membuat pemerintah sulit menghindari adanya sisa anggaran.

”Memang sulit karena kami perlu mengantisipasi kecepatan belanjanya. Apalagi yang kami lakukan adalah kebijakan front loading,” ungkap dia. (OIN)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: