Universitas Gadjah Mada Rancang Aturan dan Sanksi

PENJIPLAKAN
Senin, 8 Maret 2010 | 03:58 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/08/03580559/universitas.gadjah.mada.rancang.aturan.dan.sanksi

YOGYAKARTA, KOMPAS – Menyusul pembuatan peranti lunak anti-penjiplakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, merancang aturan mencegah penjiplakan dan kecurangan pada pembuatan karya ilmiah. Peraturan tentang kecurangan dan penjiplakan ini dinilai penting karena selama ini belum ada acuan jelas untuk menangani tindakan yang melanggar kode etik itu.

”Saat ini, rancangan aturan itu telah selesai dibuat. Tinggal menunggu pengesahan dari pimpinan. Kami harap aturan itu bisa diterapkan tahun ini juga mengingat fenomena plagiarisme yang semakin memprihatinkan,” kata Kepala Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada (UGM) Kirbani Sri Brotopuspito di Yogyakarta, Minggu (7/3).

Kirbani mengatakan, aturan tersebut dirancang untuk dosen ataupun mahasiswa. Salah satu pokok penting yang termuat dalam rancangan adalah definisi penjiplakan serta kecurangan dalam pembuatan karya ilmiah.

Selain penjiplakan, rancangan itu juga menentang 9 jenis kecurangan pembuatan karya ilmiah lainnya, termasuk fabrikasi (rekayasa data penelitian), modifikasi data, dan tak menyebutkan sumber data yang diambil.

Mengundurkan diri

Rancangan usulan aturan UGM tentang kecurangan dan penjiplakan itu juga memuat prosedur pelaporan kecurangan serta sanksinya.

Dalam rancangan tersebut, sanksi paling ringan adalah skorsing selama satu semester berikut menilai karya ilmiah tidak sah. Sanksi paling berat, pelaku diminta mengundurkan diri dari kampus.

Disebutkan pula prosedur pelaporan mengenai kecurangan pada karya ilmiah yang telah terbit. Untuk tahap pertama, laporan diberikan kepada Komite Kehormatan yang bertindak mengawasi di tingkat fakultas dan bisa dilakukan oleh siapa pun, tidak harus diajukan oleh lembaga ataupun organisasi.

”Laporan dibuat dalam bentuk surat disertai bukti awal. Selanjutnya, Komite Kehormatan wajib meneruskan proses dengan minta klarifikasi dari tersangka pelaku selambat-lambatnya dua pekan,” ujar Kirbani, yang merancang aturan bersama sejumlah dosen UGM lainnya.

Selama ini, tidak adanya aturan membuat korban penjiplakan sulit melaporkan penjiplakan pada karya ilmiahnya. Selain tidak jelas saluran pelaporan, aturan sanksi ataupun prosedurnya juga tidak ada. Sejumlah dosen dan guru besar mengaku pernah melaporkan tindakan penjiplakan pada karyanya tanpa hasil.

”Biasanya, saya hanya melaporkan kepada atasan si pelaku, tapi nyatanya tidak pernah ada hasilnya,” kata Guru Besar Sejarah UGM Bambang Purwanto beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan terpisah, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Edy Suandi Hamid mengatakan, pihaknya tidak merasa perlu membuat aturan mengenai penjiplakan.

Sebab, penjiplakan merupakan kode etik yang aturannya telah dipahami dan berlaku universal. Untuk mencegah penjiplakan, UII memberlakukan pemeriksaan rangkap pada karya ilmiah dosen yang akan dipakai untuk kenaikan pangkat. (IRE)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: