Mbak Moeng: Komisi II DPR bahas DIS

Edisi : Kamis, 25 Maret 2010 , Hal.I

http://edisicetak.solopos.com/zindex_menu.asp?kodehalaman=h06&id=60931

Solo (Espos) Anggota DPR, GKR Wandansari atau yang biasa disapa Mbak Moeng menyatakan, saat ini wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) sedang dibahas di Komisi II DPR.

Menurut dia, saat ini DIS merupakan prioritas agenda kerja Komisi II. Bahkan, dia menjanjikan DIS akan lahir dalam beberapa waktu ke depan.

Penegasan tersebut disampaikan Mbak Moeng saat berbicara di hadapan 100-an peserta ramah tamah anggota Paguyuban Kawulo Keraton Surakarta (Pakasa) dan warga Kadipiro, Banjarsari, Solo dengan calon walikota, Eddy S Wirabhumi, Selasa (23/3) malam, di Joglo Perumahan Seni Bonoloyo, Kadipiro.

”Provinsi DIS saat ini sedang dibahas lagi di Komisi II. Saya yakin DIS didukung masyarakat Solo. Ini tidak ngayawara,” ujar anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat ini.

Dia menambahkan, Komisi II sedang menyiapkan dan melengkapi proses kembalinya DIS. Bila DIS berhasil diwujudkan, Solo menjadi daerah tingkat I yang setara dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Keuntungan

Mbak Moeng mengungkapkan, DIS akan membawa banyak keuntungan bagi pemerintah daerah (Pemda) setempat serta masyarakatnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR lainnya, Ganjar Pranowo mengatakan, memang ada wacana tersebut.

Namun, masih terlalu dini untuk membahas undang-undang yang mengatur tentang DIS. ”Saat ini memang ada wacana ke sana,” ujar Ganjar saat dihubungi Espos, Rabu (24/3) malam.

Jika memang ada usulan tentang pembentukan DIS, sambung Ganjar, harus melalui beberapa tahap. Pertama adalah tahap pengusulan. Setelah itu diusulkan untuk menjadi UU yang disertai dengan adanya naskah UU itu. Setelah ada naskah, diusulkan untuk menjadi inisiatif. ”Inisiatif ini ada dua, dari pemerintah atau dari DPR.”

Sesudah itu, baru dapat dijadwalkan untuk pembahasan. Pembentukan suatu wilayah menjadi daerah istimewa, lanjut Ganjar, harus mempertimbangkan berbagai aspek. Beberapa sspek tersebut antara lain aspek filosofis dan yuridis.

Sementara itu, Ketua Badan Persiapan Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta (BPPS DIS), Imam Samroni menyatakan sedang menunggu agenda audiensi dengan Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas pembentukan DIS.

Dia menegaskan, regulasi yang menetapkan wilayah Surakarta menjadi bagian Jateng yaitu Undang-Undang (UU) No 10/1950, UU No 13/1950 dan UU No 16/1950 harus direvisi.

Konstitusi atau UU rujukannya seperti UU No 1/1945, PP No 16/SD/1946, Keputusan PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Maklumat PB XII 1 September 1945, serta Piagam Kedudukan Presiden Soekarno tanggal 19 Agustus 1945. ”BPPS DIS serius menggiring lahirnya kembali DIS. Landasan hukum dan konsep DIS sudah kami persiapkan,” terang Imam. – Oleh : Kurniawan, Farid Syafrodhi

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: