“E-voting” Dapat Digunakan

Jembrana Terapkan Tahun Ini
Rabu, 31 Maret 2010 | 03:05 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/31/03050527/e-voting..dapat.digunakan

Jakarta, Kompas – Mahkamah Konstitusi menyatakan, penggunaan layar sentuh (e-voting) dalam pemilihan kepala daerah bisa diterapkan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. MK memperluas makna kata ”mencoblos” menjadi penggunaan layar sentuh.

Dalam penggunaan e-voting itu, MK memberi dua catatan untuk hal tersebut, yaitu tak melanggar asas jujur dan adil (jurdil) serta kesiapan masyarakat ataupun dana untuk melakukannya.

Demikian putusan MK yang dibacakan pada Selasa (30/3). MK mengabulkan permohonan Bupati Jembrana I Gede Winasa beserta sejumlah kepala dusun. Mereka meminta MK menguji konstitusionalitas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pemberian suara dalam pilkada dilakukan dengan mencoblos surat suara.

Persoalannya, Jembrana telah berhasil melaksanakan pemilihan kepala dusun dengan menggunakan sistem e-voting. Penggunaan sistem itu tidak memerlukan kartu pemilih (seperti diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 32/2004) karena penduduk sudah memiliki KTP bercip. Bupati Jembrana berkeinginan menerapkan e-voting dalam pilkada pada tahun ini.

MK menyatakan, penggunaan e-voting tersebut konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jurdil. Demikian pula dengan mencontreng atau mencentang yang cukup berbeda dengan pemilu-pemilu yang umumnya dilaksanakan dengan mencoblos.

Dalam menganalisis soal tersebut, MK mendasarkan diri pada Pasal 28 C Ayat (1) UUD 1945. Menurut MK, apabila isi Pasal 88 UU Nomor 32/2004 yang menyatakan tata cara pemberian suara hanya dengan mencoblos dan tidak bisa melalui metode yang lain, pasal itu tidak sejalan dengan Pasal 28C Ayat (1) dan (2) UUD. Alasannya, pemohon terhalang haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup.

MK juga memerintahkan penerapan metode e-voting harus disiapkan, baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, maupun kesiapan masyarakat.

Kuasa hukum Bupati Jembrana, Andi M Asrun, menjelaskan, Jembrana memang sudah sangat siap melaksanakan e-voting. Pihak KPU tidak keberatan dengan model pemilihan itu, hanya saja terbentur ketentuan UU pemerintahan daerah dan meminta pemda untuk mengajukan uji materi ke MK.

”Tidak cuma Jembrana, model pemilihan ini juga akan segera diterapkan di Yogyakarta ataupun Surabaya. Lagi pula ongkosnya lebih murah, dua per tiga anggaran,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman pemilihan kepala dusun di Jembrana, Asrun mengatakan, penggunaan e-voting jauh lebih murah, bisa menghemat sepertiga anggaran yang disiapkan. (ANA)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: