KPU: “E-Voting” Baru Digunakan Tahun Depan

TEKNIK PEMILU
Senin, 5 April 2010 | 03:32 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/05/03320055/kpu.e-voting.baru.digunakan.tahun.depan

Jakarta, Kompas – Meski Mahkamah Konstitusi sudah memperbolehkan penggunaan mesin pemilihan elektronik atau e-voting dalam pemilu kepala daerah, pelaksanaan putusan itu belum dapat dilakukan serta-merta karena terkait aturan undang-undang yang menjadi acuan pelaksanaannya. Jika harus menggunakan mekanisme perubahan undang-undang, dipastikan penggunaan mesin suara elektronik itu baru bisa dilakukan pada 2011.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (3/4), mengatakan, jika dibandingkan dengan putusan MK tentang calon independen atau calon nonpartai politik untuk pilkada, pengaturan soal penggunaan mesin pemilihan elektronik harus diatur melalui revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak cukup dengan peraturan KPU. Hal ini karena pengaturan soal penggunaan mesin pemilihan elektronik memengaruhi sistem dan struktur pemilu secara keseluruhan yang tersebar di banyak pasal.

Perubahan UU No 32/2004 untuk mengatur penggunaan mesin pemilihan elektronik sulit dilakukan dengan peraturan KPU, seperti dalam kasus putusan MK tentang calon terpilih dalam pemilu legislatif dengan suara terbanyak. Sebab, dalam putusan itu sedikit pasal yang diubah.

Hal-hal dalam UU No 32/2004 yang harus diubah terkait penggunaan mesin pemilihan elektronik itu, antara lain, tentang perubahan mekanisme tata kerja badan penyelenggara pemilu karena Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tak diperlukan lagi. Proses pemberian dan penghitungan suara juga butuh pengaturan sendiri yang caranya tentu berbeda jika pemilihan dilakukan dengan mencoblos atau mencontreng.

Proses perselisihan hasil pemilu juga harus disiapkan menyangkut perubahan sistem pengumpulan data. Demikian pula dengan aturan penyediaan logistik yang tentu berbeda dengan aturan yang ada selama ini dan persoalan regulasi teknis lainnya. ”Pelaksanaan pemilihan dengan e-voting tidak mudah walau sudah ada putusan MK,” katanya.

Namun, Putu berharap, sebaiknya khusus untuk Pilkada Jembrana, Bali, dapat diatur dengan peraturan KPU yang membutuhkan waktu minimal enam bulan. Hal ini agar penggunaan mesin pemilihan elektronik di Jembrana dapat dijadikan sebagai proyek percontohan.

Secara terpisah, anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo (Fraksi PDI-P, Jawa Timur IV), mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan kerja Desember lalu, Komisi II DPR menilai, ide penggunaan mesin pemilihan elektronik dalam pemilihan kepala dusun di Jembrana merupakan ide yang baik. (MZW)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: