Jembrana Siap Pilkada dengan Mencoblos

PEMILIHAN ELEKTRONIK
Selasa, 4 Mei 2010 | 03:12 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/04/03121324/jembrana.siap.pilkada.dengan.mencoblos

Jakarta, Kompas – Keinginan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, untuk menggelar pemilu kepala daerah tahun ini dengan menggunakan pemilihan elektronik atau e-voting akhirnya mengendur. Pemkab Jembrana siap menyelenggarakan pilkada dengan cara konvensional, yaitu mencoblos.

Hal tersebut terungkap dalam surat yang dikirimkan Bupati Jembrana I Gede Winasa kepada Menteri Dalam Negeri pada 23 April lalu. Surat bernomor 200/361/KBPPM/2010 itu menyebutkan, dengan mempertimbangkan syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam penggunaan e-voting serta mendesaknya waktu pelaksanaan Pilkada Jembrana, tahun ini, Pemkab Jembrana bersedia melakukan pilkada dengan metode konvensional, yaitu mencoblos.

Pemkab Jembrana menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan pilkada dengan e-voting kepada Mendagri.

Syarat kumulatif yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya jaminan bahwa pilkada secara elektronik tetap menjamin keberlangsungan pilkada sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, kesiapan perangkat teknologi yang akan digunakan, ketersediaan dana penyelenggaraan, dan kesiapan masyarakat untuk menggunakan teknologi itu juga menjadi syarat pemilihan elektronik dapat diselenggarakan.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana I Putu Wahyu Dhiantara mengatakan, belum adanya kejelasan metode pemberian suara yang akan digunakan dalam pilkada nanti membuat KPU kebingungan. KPU belum dapat menetapkan waktu pemungutan suara dan belum bisa memulai tahapan pilkada.

Di sisi lain, KPU juga dibatasi oleh tenggat berakhirnya masa jabatan bupati pada 15 November nanti. Itu berarti KPU hanya memiliki waktu kurang dari tujuh bulan untuk menyelenggarakan pilkada.

Wahyu menambahkan, rancangan anggaran biaya pilkada dengan mencoblos sudah siap sebesar Rp 6,3 miliar untuk putaran pertama dan Rp 2,8 miliar jika ada putaran kedua. Namun, rincian biaya untuk pilkada secara elektronik belum ada dan anggaran yang ada saat ini dipastikan tak mencukupi jika pilkada dilakukan secara elektronik.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang, Senin (3/5), menyatakan, peraturan terkait dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah melalui e-voting akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini, Kemdagri masih membahas revisi UU Pemda yang akan dipecah menjadi tiga, yaitu RUU Pemilu Kepala Daerah, RUU Pemerintahan Daerah, dan RUU Desa.

Pilkada akan digelar secara serentak di lima kabupaten/kota di Pulau Bali, Selasa (4/5). Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, masyarakat diminta menggunakan hak pilih dengan mengenakan pakaian adat madya.

Kelima daerah yang akan menggelar pilkada itu adalah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem. (mzw/ben/nta/sie)

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: