Butuh Persiapan yang Tak Mudah

PEMILIHAN ELEKTRONIK (2)
Kamis, 6 Mei 2010 | 03:07 WIB
Dewi Indriastuti dan M Zaid Wahyudi

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/06/03071784/butuh.persiapan.yang.tak.mudah..

Sistem pemilihan elektronik yang digunakan dalam pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana, Bali, terbukti mampu memberikan kemudahan bagi pemilih. Persiapannya pun bisa dadakan. Namun, jika sistem yang sama ingin digunakan dalam pemilu kepala daerah tahun ini, persiapannya tentu tidak mudah.

Faktor politik dalam pemilihan kepala dusun sangat kecil dan tak ada aturan perundang-undangan yang mengatur tahapan serta batasan waktunya secara rinci. Segala sesuatu dapat disiapkan secara tiba-tiba dan tak perlu pengawasan khusus.

Pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala dusun juga sangat terbatas. Wilayah pemilihan pun sangat kecil dan tunggal—satu dusun—sehingga tidak membutuhkan integrasi dengan proses pemilihan di daerah lain.

Saat ini jumlah komputer untuk pemilihan elektronik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jembrana baru 21 set yang digunakan untuk memilih kepala dusun secara bergiliran. Untuk pemilu bupati dengan sekitar 220.000 pemilih dan tersebar di 51 desa/kelurahan secara serentak, alat itu tidak mencukupi.

”Pengadaan alat untuk pemilihan elektronik dalam pilkada itu kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Yang ada sekarang ini digunakan dulu,” ujar Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Jembrana Dewa Gede Ary Candra, awal April lalu.

Dalam pemilu, KPU adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Karena itu, mesin pemilihan elektronik yang akan digunakan dalam pilkada tidak boleh disediakan oleh pemerintah daerah. KPU yang nantinya akan menentukan spesifikasi, menyediakan, hingga menjamin akuntabilitas peralatan yang digunakan, baik perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware).

Audit yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terhadap perangkat komputer yang digunakan dalam pemilihan elektronik pada pemilihan kepala dusun di Jembrana masih mengandung sejumlah persoalan. Permasalahan muncul karena alat itu akan digunakan dalam pemilu yang skalanya lebih luas dan faktor politiknya besar. ”Yang dibutuhkan tidak hanya teknologinya, tetapi juga prosedurnya,” ujar Kepala Bidang Sistem Informasi dan Komputasi BPPT Dwi Handoko.

Hal yang harus diperbaiki, antara lain, prosedur penggunaan dan penanganan mesin itu. Siapa yang bertanggung jawab mengunci data setelah proses pemberian suara selesai. Perbaikan lainnya berkaitan dengan teknologi pengamanan.

Selanjutnya, program dikunci sehingga tidak memungkinkan terjadi kecurangan selama perjalanan mesin menuju ke tempat pemungutan suara (TPS), selama proses pemilihan, hingga saat mesin kembali dari TPS ke kantor KPU. Setelah kembali dari TPS, program juga harus dicek ulang apakah terjadi perubahan atau tidak. Jika program mengalami perubahan, hal itu mengindikasikan terjadinya hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecurangan.

Efisiensi

Di luar persoalan teknik, penggunaan sistem pemilihan elektronik juga harus menjamin kemudahan bagi pemilih. Kemudahan itu bukan hanya dalam pemberian suara, melainkan lokasi TPS juga harus mudah dijangkau.

Dengan menggunakan perangkat komputer dalam pemilihan elektronik, setiap TPS diperkirakan mampu menampung 1.000 pemilih atau lebih banyak 200 orang dari jumlah maksimal pemilih per TPS pada Pemilu Presiden 2009. Karena itu, jumlah TPS dapat dipangkas sehingga menghemat biaya. Namun, akibatnya, pemilih dari sejumlah TPS harus digabung. Kondisi itu membuat jarak antara pemilih dan TPS akan semakin jauh.

Ketua KPU Jembrana I Putu Wahyu Dhiantara mengatakan, jika pilkada dilakukan dengan mencoblos, KPU berencana membentuk 450 TPS (setiap TPS menampung 600 pemilih). Namun, dengan pemilihan elektronik, TPS akan diciutkan hingga 200 TPS saja. ”Dengan pengurangan jumlah TPS, akan membuat banyak pemilih yang harus memilih di desa lain,” ujarnya.

Namun, Wahyu meragukan efektivitas penciutan TPS itu. Ia justru mengkhawatirkan akan makin tingginya jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya atau menjadi golongan putih (golput) hanya karena malas menuju TPS yang jauh dari rumah mereka. Pada Pemilu 2004 dan 2009, jumlah golput di Jembrana 25-27 persen.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw mengingatkan, penggunaan sistem pemilihan elektronik tidak otomatis langsung mengurangi jumlah TPS. Pembentukan TPS tetap harus memerhatikan kondisi geografis setiap daerah. Kalau perlu, hanya daerah yang infrastrukturnya mendukung saja dan pemilihnya melek teknologi yang bisa menggunakan sistem pemilihan elektronik.

Harapan lain dengan penggunaan sistem elektronik adalah penghematan anggaran negara. Asumsi itu didasarkan atas penghematan yang berasal dari pemangkasan jumlah TPS yang juga akan memangkas honorarium petugas. Peralatan juga dapat dimanfaatkan untuk beberapa kali pemilu, tidak sekali buang seperti surat suara.

Anggaran Pilkada Jembrana dengan sistem pemilihan elektronik belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010. Anggaran yang sudah dikabulkan oleh DPRD adalah untuk pelaksanaan pilkada konvensional dengan mencentang, yaitu Rp 6,3 miliar untuk putaran I dan Rp 2,8 miliar untuk putaran II.

Menurut Wahyu, biaya pilkada konvensional jauh lebih murah dibandingkan pilkada sistem elektronik. Jika pilkada dengan mencoblos, biaya pengadaan surat suara diperkirakan tidak lebih dari Rp 1 miliar . Namun, jika menggunakan sistem pemilihan elektronik, biaya pengadaan komputer dan printer sekitar Rp 8,1 miliar (lihat Tabel).

Biaya mahal pengadaan perangkat pemilihan elektronik sering kali dianggap sepele karena biaya tinggi hanya terjadi pada tahap awal. Peralatan pun bisa digunakan untuk beberapa kali pemilu. Namun, harus diperhatikan, peralatan elektronik setiap tahun akan mengalami pengurangan nilai.

Selain itu, layar sentuh yang digunakan dalam pemilihan kepala dusun di Jembrana itu umumnya memiliki sensibilitas tinggi. Jika perawatan asal-asalan, umur peralatan akan sangat pendek. Ini membuat biaya pemilu justru makin tinggi. Jika demikian, tujuan efisiensi pemilu justru tak tercapai.

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: