Menyiapkan Aturan Hukum

PEMILIHAN ELEKTRONIK (3)
Jumat, 7 Mei 2010 | 03:36 WIB
M Zaid Wahyudi

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/07/03363483/menyiapkan.aturan.hukum.

Saat Mahkamah Konstitusi memutuskan penggunaan sistem pemilihan elektronik dalam pemilu kepala daerah, putusan itu diyakini akan membuka babak baru dalam pemilu di Indonesia. Indonesia segera menyejajarkan diri dengan negara-negara lain dalam penggunaan teknologi.

Namun, harapan itu langsung pupus saat aturan penggunaan sistem pemilihan elektronik dalam pilkada itu diperdebatkan. Putusan MK saja ternyata tidak cukup untuk dijadikan landasan penggunaan sistem elektronik dalam Pilkada Jembrana karena butuh aturan teknis secara rinci.

Anggota Komisi Pemilihan Umum, I Gusti Putu Artha, mengusulkan aturan teknis pemilihan elektronik cukup dilakukan dengan peraturan KPU, bukan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pilkada. Penggunaan peraturan KPU dinilai lebih sederhana dan membutuhkan waktu lebih pendek dibandingkan jika harus mengubah UU.

Hal itu dimaksudkan agar sistem elektronik dapat segera diterapkan dalam pilkada. Pilkada Jembrana juga diharapkan akan menjadi proyek percontohan pemilu dengan sistem elektronik di Indonesia ke depan, baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden, serta sebagai landasan untuk penyusunan aturan perundang-undangan berikutnya.

KPU membutuhkan waktu minimal enam bulan untuk menyusun aturan itu. Namun, jika melalui mekanisme perubahan UU di DPR, paling cepat pembahasan UU itu membutuhkan waktu satu tahun atau sekitar akhir 2011. Hal itu berarti melampaui masa jabatan Bupati Jembrana yang akan berakhir pada 15 November mendatang.

Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, menolak usulan itu. Walaupun MK sudah memperbolehkan penggunaan sistem pemilihan elektronik, aturan teknisnya harus melalui mekanisme perubahan UU, bukan peraturan KPU. Hal ini karena aturan yang harus disesuaikan akibat perubahan cara pemilihan itu tersebar di banyak pasal.

Sistem pemilihan elektronik sendiri banyak jenisnya, bisa menggunakan mesin pemilihan elektronik (electronic voting machine/EVM) atau model layar sentuh komputer, seperti yang sudah digunakan dalam pemilihan kepala dusun di Jembrana.

Selain itu, aturan yang harus disesuaikan juga bukan hanya yang ada di UU No 32/2004, melainkan juga di UU lain, seperti UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; serta UU Nomor 42 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jika sistem serupa ingin diterapkan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang.

Tinjauan legislatif terhadap UU yang mengatur pemilu itu perlu dilakukan sehingga nantinya tak terjadi tumpang tindih aturan pemilu secara elektronik. Perubahan aturan juga tak dapat dilakukan hanya untuk mengakomodasi Jembrana karena bisa menyalahi prinsip hukum secara umum dan nasional.

Perubahan aturan bukan hanya menyangkut soal cara memilih, melainkan juga struktur penyelenggara pemilu. Dalam pemilihan elektronik, lembaga Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/kelurahan tak lagi diperlukan. Struktur penyelenggara yang diperlukan cukup KPU tingkat kabupaten/kota langsung berhubungan dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ada di tempat pemungutan suara (TPS).

Sedangkan untuk lembaga pengawasan, keberadaan Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan tak lagi diperlukan. Keberadaan pengawas lapangan yang semula hanya ada seorang di setiap desa/kelurahan harus ditambah menjadi satu orang di setiap TPS. Hal itu karena potensi manipulasi di TPS yang cukup besar.

Semua penyelenggara pilkada, mulai dari KPU, KPPS, Panwas Pilkada kabupaten/kota, hingga pengawas lapangan harus mendapat pelatihan khusus tentang teknologi pemilihan elektronik. Mereka harus betul-betul memahami sistem dan penggunaan teknologi itu sehingga bisa membuat kebijakan yang tepat.

Ketidakjelasan aturan itu membuat Pemerintah Kabupaten Jembrana mengendurkan niatnya untuk melaksanakan pilkada menggunakan sistem pemilihan elektronik. Dalam suratnya kepada Menteri Dalam Negeri pada 23 April lalu, Bupati Jembrana I Gede Winasa mengatakan bahwa Pemkab Jembrana siap menyelenggarakan pilkada dengan metode konvensional, yaitu mencoblos.

Kesediaan menggunakan kembali cara pemilihan dengan mencoblos itu didasari pertimbangan syarat kumulatif yang harus dipenuhi sesuai putusan MK. Syarat kumulatif itu adalah terpenuhinya asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), kesiapan perangkat teknologi yang akan digunakan, serta kesiapan masyarakat dalam penggunaannya.

Kepercayaan

Selain bentuk aturan hukum, banyak hal substantif yang harus disiapkan, yaitu terbangunnya pemahaman dan kepercayaan para pihak terhadap sistem yang digunakan serta tersedia mekanisme komplain bagi mereka yang tidak puas.

Wakil Ketua Tim Insiden Keamanan Internet dan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure/ID-SIRTII) M Salahuddien Manggalany mengatakan, keseragaman pemahaman dan keyakinan para pihak dalam pemilu itu penting untuk menjaga agar penggunaan sistem pemilihan elektronik tak menimbulkan kecurigaan. Dengan demikian, jika terjadi persoalan dalam pemilu, mereka yang merasa dirugikan tidak langsung menggugat hasil pemilu. ”Sistem apa pun, baik pemilihan manual maupun elektronik, akan ditolak hasilnya jika tak ada kepercayaan di dalamnya,” katanya.

Kasus tabulasi penghitungan suara elektronik dalam pemilu legislatif lalu hendaknya menjadi pelajaran bahwa teknologi canggih tanpa persiapan matang dan kesiapan seluruh petugas dan perangkat pendukungnya hanya menimbulkan kecurigaan atas manipulasi hasil pemilu. Meski hal itu sulit dibuktikan, munculnya ketidakpercayaan itu telah mengurangi legitimasi hasil pemilu.

”Kami tidak alergi dengan perubahan cara pemilihan dalam pemilu, asalkan cara itu tetap menjamin pemilu yang luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil),” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Jembrana yang juga Wakil Ketua DPRD Jembrana I Ketut Widastra.

Dosen Sosiologi Politik Universitas Warmadewa, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, mengatakan, masyarakat Bali, baik pemilih maupun partai politik, sebenarnya tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi baru dalam pemilu. Persoalan akan muncul apabila regulasi ataupun sistemnya belum siap.

”Dalam konteks demokrasi prosedural saat ini, regulasi menjadi penting untuk bisa menjamin hak politik masyarakat, menjaga kerahasiaan pilihan, serta mengurangi potensi kesalahan manusia yang ada,” ujarnya.

Kondisi itu membuat sosialisasi pemilihan elektronik kepada pemilih, partai politik, calon kepala daerah, serta jajaran KPU dan Panitia Pengawas Pilkada mutlak diperlukan. Saat ini yang memahami pemilihan elektronik hanya segelintir orang.

Jika hak politik masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara ditelikung oleh aksi-aksi manipulatif, rakyat akan marah. Kemarahan rakyat secara kolektif justru akan menimbulkan konflik yang merugikan semua pihak.

About imam samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya, yakni : imamsamroni@ymail.com atawa imamsamroni@gmail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik imam samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: