Membangun Rumah

Serambi Jumat KORAN MERAPI 1 Februari 2008

“Membangun rumah tinggal niscaya mempertimbangkan persyaratan teknis dan aspek lainnya yang berkaitan. Dan apapun keterbatasannya, rumah tinggal adalah sebagian tempat di mana kita menyelenggarakan ibadah. Kerukunan rumah-rumah itulah yang mampu menjadi surga bagi para penduduknya. Baldatun thayyibatun waraabun ghafuur.”
Demikian pernyataan Pakde Adib Susila, takmir sekaligus pengasuh kajian. Sebagaimana biasa setelah shalat isya,’ kami berdiskusi di serambi masjid kampung. Malam ini menjadi istimewa dengan hadirnya Bapak Ir. Adhi Nugroho Tjokrodiwiryo, sarjana teknik sipil yang juga pegiat sosial. Pak Adhi memaparkan hal-ihwal tentang perumahan dan kami belajar bersama untuk mempertajam sikap keberagamaan.

“Persyaratan teknis meliputi struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Juga menyangkut rancang bangun, kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, penghematan air, energi, serta energi terbarukan,” kata pak Adhi. “Bangunan rumah kita pahami dalam jaringan yang lebih luas, seperti iklim, sumber daya alam, sosial, dan budaya.”

“Sebagai contoh, DKI membutuhkan 120.000 unit/tahun. Yang 100.000 unit untuk warga dengan penghasilan di bawah Rp 2,5 juta/bulan. Masalahnya klise, untuk mencari tanah atau rumah untuk tempat tinggal semakin terbatas dan sulit. Kalaupun ada, harganya semakin tak terjangkau,” tambah Pak Adhi. “Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merintis rumah susun sederhana di Pulo Gebang, Jakarta Timur, 5 April 2007. Programnya adalah 1.000 menara rusun sederhana untuk lima tahun ke depan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Batam, Medan, Makassar, Semarang, Palembang, DIY, dan Banjarmasin.”

“Semoga program mulia itu terwujud. Yang namanya rumah kontrakan, repotnya setiap perpanjangan,” komentar dik Yusni.

“Ini masalah keberpihakan kepada kaum mustadh’afin di tengah negeri yang kaya raya. Bagaimana mungkin negeri yang diberi berkah sangat melimpah oleh Allah Swt. ini dipenuhi berita rumah digusur, terbakar, kebanjiran, atau gempa. Bagaimana mengelola program, itulah pokok masalahnya,” sahut Pak Edi Safitri.

“Singapura membentuk dan mengelola Housing and Development Board sejak 1 Februari 1960. Jika 2007 adalah tahun revitalisasi hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan nasional, pemerintah telah mencanangkan Program Percepatan Pembangunan Perumahan Pekerja untuk Kesejahteraan Pekerja (P5KP) pada 2008, dengan rumah susun hak milik (rusunami), rumah susun sewa (rusunawa), maupun asrama,” jawab Dik Brahim.

“Tetapi, program P5KP ‘kan tidak membangun rumah semegah dan semewah kompleks pemakaman Astana Giribangun di lereng barat Gunung Lawu Karanganyar,” celetuk Mang Ucup.

“Tidak,” tegas Pak Adhi. “Ini menyangkut hajat bersama seluruh warga. Jika masalahnya diserahkan kepada pasar, akan muncul kembali tahayyul dan khurafat untuk kaum mustadh’afin.”

“Keberpihakan Islam terhadap kaum tertindas bisa dengan memberikan sebagian harta, memberikan pertolongan, atau memperlakukannya sebagai manusia mulia. Program P5KP merupakan gerakan dakwah yang lebih dari sekedar ajakan agar umat terus bersabar dan berdoa,” kata Paklik Haji Sriyono. “Misalnya, Al Baqarah ayat 177 menegaskan, al birri (kebajikan) adalah beriman kepada Allah, nabi-nabi, kitab-kitab dan senantiasa mencintai orang-orang miskin, orang yang meminta-minta, anak yatim, dan memerdekakan budak.”

“Kemiskinan dan bencana rasanya telah memaksa kita untuk ‘nrima ing pandum.’ Yang kita butuhkan yaitu membangun rumah adalah ibadah dan menjadi hak dasar kaum mustadh’afin. Dan bukannya pameran kemegahan serta kemewahan rumah yang berlebih-lebihan,” simpul Pakde Adib Susila. Wallahu a’lamu bishshawab.

Imam Samroni, staf Yayasan NUN-XXV, Yogyakarta